BusinessUpdate – Pemerintah memastikan program Bantuan sosial (Bansos) reguler dan program subsidi lainnya tetap berjalan meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut. <\/p>\n\n\n\n
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.<\/p>\n\n\n\n
“Program Bansos reguler dan berbagai program subsidi tetap berjalan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan,” kata Airlangga saat menyampaikan laporan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26\/1\/2023). <\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan, secara keseluruhan anggaran program Perlinsos tahun 2023 mencapai Rp476 triliun yang mencakup di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), atensi disabilitas dan lansia, Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN), Kartu Pra Kerja, dan berbagai program subsidi lainnya. <\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, penanganan kesehatan diberikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun dengan anggaran reguler antara lain untuk Kemenkes, BPOM dan BKKBN. <\/p>\n\n\n\n
Airlangga mengatakan, pemerintah akan memperkuat Program Perlindungan Sosial Adaptif melalui berbagai perbaikan basis data dan penyempurnaan program untuk mengantisipasi dampak gejolak perekonomian serta potensi bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang. <\/p>\n\n\n\n
“Kemudian seiring dengan berakhirnya PPKM, maka pelaksanaan berbagai program penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi tahun 2023 akan dikembalikan sesuai dengan tugas masing-masing Kementerian\/Lembaga,” ujarnya. <\/p>\n\n\n\n
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghentikan PPKM pada Jumat (30\/12\/2022). Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Saat itu, positivity rate<\/em> mingguan juga sudah berada di angka 3,3%, kemudian bed occupancy rate<\/em> 4,79%, serta angka kematian 2,39%. Angka tersebut berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan PPKM. (pa\/jh)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" BusinessUpdate – Pemerintah memastikan program Bantuan sosial (Bansos) reguler dan program subsidi lainnya tetap berjalan meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut. Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto. “Program Bansos reguler dan berbagai program subsidi tetap berjalan untuk menjaga daya beli […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":2749,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[1816,574,856,325,423,1559,1384,239],"class_list":{"0":"post-4193","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-national","8":"tag-bansos","9":"tag-bantuan","10":"tag-covid-19","11":"tag-indonesia","12":"tag-pemerintah","13":"tag-ppkm","14":"tag-sosial","15":"tag-subsidi"},"yoast_head":"\n