Hingga saat ini perbankan masih ragu untuk mendanai pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara.
Menurut Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury , keraguan itu lantaran mereka menghindari portofolio fosil dalam kegiatan pembiayaan.
Hal itu diungkapkan Pahala selepas penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Asian Development Bank (ADB) bersama dengan PT PLN (Persero), Indonesian Investment Authority (INA), dan Cirebon Electric Power (CEP) untuk pemadaman lebih awal PLTU Cirebon-1 yang berlokasi di Jawa Barat lewat blended financing dari skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform.
“Country platform sudah resmi diumumkan hari ini, pada akhirnya siapa yang akan menanggung biayanya apa nanti yang memastikan pembiayaan ini,” kata Pahala saat diskusi Roundtable : Transactions Leading the Shift From Coal to Clean Energy di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).
Pahala mengatakan, dirinya belum mengetahui lebih lanjut apakah pendanaan lewat ETM itu sudah memasukkan taksonomi pembiayaan hijau atau green financing taxonomy untuk memastikan portofolio investasi dari perbankan atau pemberi pinjaman tidak terpengaruh negatif oleh sentimen fosil.
Ketika kami bicara dengan teman-teman di perbankan mereka sangat bergairah tentang ini, tapi mereka bertanya apakah pembiayaan transaksi itu sudah masuk pada bagian pembiayaan hijau,” katanya.
Menurutnya, perbankan menghindar untuk membiayai seluruh program berkaitan dengan PLTU guna menjaga portofolio mereka. Sekalipun, untuk membiayai program pensiun dini PLTU yang berkontribusi pada penurunan gas buang mendatang yang cukup signifikan. (jh)
