BusinessUpdate – Penyesuaian tarif layanan transportasi umum, termasuk Transjakarta, Transjabodetabek, dan LRT Jakarta mulai 1 Januari 2027 harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas, keamanan, kenyamanan, serta perluasan jaringan layanan.
“Agar besaran tarif bisa diterima masyarakat, maka sebelum diterapkan, perlu sosialisasi ke masyarakat dan dilakukan secara bertahap. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan, penambahan rute hingga kawasan perumahan, keamanan dan kenyamanan,” ujar Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Penyesuaian tarif tersebut mempertimbangkan perkembangan layanan Transjakarta yang semakin luas. Tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 per perjalanan telah diberlakukan sejak 2005, ketika layanan baru mencakup satu koridor dari Blok M hingga Kota.
Sementara itu, cakupan layanan kini telah berkembang menjadi 14 koridor BRT, ditambah ratusan rute non-BRT dan Mikrotrans. Wilayah pelayanan Transjakarta disebut telah menjangkau sekitar 92,5% wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Perkembangan tersebut juga diikuti peningkatan kualitas layanan, antara lain melalui integrasi fisik, sistem pembayaran nontunai, serta peningkatan kualitas armada dan halte.
Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) 2026, tarif integrasi intramoda Jakarta yang mencakup BRT, non-BRT, dan Mikrotrans direkomendasikan sebesar Rp5.000 dengan durasi perjalanan tiga jam. P
Khusus Mikrotrans, tarif Rp2.000 per perjalanan berlaku apabila penumpang tidak melanjutkan perjalanan dengan layanan BRT maupun non-BRT. Untuk layanan Transjabodetabek, DTKJ merekomendasikan tarif Rp10.000 dengan durasi tiga jam. Integrasi tersebut nantinya dapat dikembangkan secara bertahap hingga mencakup Transjakarta, Transjabodetabek, Trans Bandara, LRT, dan MRT.
Selain tarif perjalanan, DTKJ juga merekomendasikan tiket langganan. Untuk integrasi intramoda Transjakarta, tarif langganan diusulkan sebesar Rp200.000 per bulan. Sementara tiket langganan Transjabodetabek direkomendasikan sebesar Rp400.000 per bulan.
Di sisi lain, cakupan penerima layanan transportasi gratis juga direncanakan diperluas dari 15 menjadi 21 golongan. Djoko menilai peningkatan tarif perlu diikuti dengan perbaikan layanan yang dapat langsung dirasakan penumpang. Salah satunya adalah pengurangan waktu tunggu dengan memperpendek jarak kedatangan antarbus atau headway di koridor utama menjadi sekitar tiga hingga lima menit pada jam sibuk.
“Kenaikan tarif, tentunya memiliki konsekuensi meningkatkan pelayanan,” kata Djoko. Menurutnya, penambahan armada juga diperlukan pada rute-rute dengan tingkat okupansi tinggi, termasuk rute non-BRT.
Selain itu, kualitas perawatan armada perlu diperhatikan, mulai dari sistem pendingin udara, kebersihan interior, suspensi, hingga fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan dan pemecah kaca. Aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Djoko mendorong sterilisasi jalur khusus bus (dedicated lane) melalui pengawasan yang lebih kuat.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memasang kamera pemantau yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum elektronik (ETLE). “Pelanggaran tersebut dapat dicegah, selain melalui pengawasan petugas di lapangan dengan memasang kamera pemantau yang terintegrasi langsung dengan sistem ETLE milik Ditlantas Polda Metro Jaya,” ujarnya.
Selain di Jakarta, Djoko menyoroti kebutuhan memperluas layanan transportasi umum di kawasan Bodetabek. Menurut dia, layanan feeder dari kawasan perumahan menuju stasiun Commuter Line, LRT Jabodebek, maupun halte Transjabodetabek masih perlu diperbanyak.
Dari sekitar 1.951 kawasan perumahan di Bodetabek, disebutkan kurang dari 5% yang saat ini telah dilayani transportasi umum. Kondisi tersebut membuat akses first mile menjadi salah satu tantangan dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
Djoko juga mendorong penambahan rute Transjabodetabek dan layanan Jabodebek Residence Connexion dari kawasan perumahan menuju pusat transportasi massal. “Perlu menambah kapasitas transportasi umum, seperti penambahan rute Transjabodetabek dan Jabodebek Residence Connexion di Bodetabek serta Mikrotrans di Jakarta,” katanya. (pa/jh. Foto: Dok. Tranjakarta)
