BusinessUpdate – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan penyebab terjadi kelangkaan Elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) atau gas melon di sejumlah daerah, seperti di Banyuwangi hingga Malang, Jawa Timur.
Nicke mengaku dihubungi oleh Menteri BUMN Erick Thohir soal kelangkaan tersebut. Saat itu Erick mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Malang.
“Kemarin Bapak Presiden kan ada kunjungan di Malang beserta Menteri BUMN, dengan adanya laporan (kelangkaan Elpiji 3 kg) dari masyarakat di sana, Pak Menteri telepon saya,” ujar Nicke di ICE BSD, Tangerang, Selasa (25/7/2023).
Ia menjelaskan, kelangkaan tersebut terjadi karena adanya hari libur memperingati hari besar. Seperti beberapa waktu belakangan, ada libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan libur Tahun Baru Islam 1445 Hijriah.
Menurut Nicke, tiap kali libur hari raya, terjadi peningkatan konsumsi elpiji, sehingga permintaannya pun di atas rata-rata harian. Hal inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat nampak susah mencari elpiji 3 kg. “Setiap hari libur, itu terjadi peningkatan konsumsi, sehingga tentu terjadi peningkatan di atas rata-rata harian,” katanya.
Ia menekankan, elpiji 3 kg merupakan produk yang disubsidi pemerintah, sehingga ada penetapan kuota dan penyalurannya menyesuaikan kuota tersebut. Menurutnya, saat ini penyaluran juga sudah melebihi kuota, namun ia memastikan Pertamina akan terus menjaga ketersediaan gas melon itu.
“Kalau kita lihat per hari ini, sudah 2% melebihi kuota. Namun demikian, kita akan pastikan bahwa ketersediaan Elpiji 3 kg ini aman,” imbuhnya. Nicke menuturkan, untuk mempercepat penyaluran, pihaknya bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengidentifikasi lokasi mana saja yang mengalami kelangkaan sehingga perlu dilakukan operasi pasar oleh Pertamina.
Hal ini agar tepat sasaran sebab seringkali penyaluran elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Kondisi ini tercermin dari jumlah rumah tangga yang menggunakan elpiji bersubsidi ini melampaui target rumah tangga yang berhak yang telah ditetapkan pemerintah. (pa/jh)
