BusinessUpdate – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN, anak usaha PT Pertamina, menyatakan perlunya dukungan pemerintah bagi kelangsungan usaha PGAS karena terdapat fluktuasi harga gas.
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan PGN masih akan menghadapi tantangan bisnis yang sangat dinamis ke depan, terutama fluktuasi harga gas dan pasokan yang tersedia.
Kondisi tersebut membutuhkan strategi dan program usaha. “[Serta] dukungan pemerintah agar PGN mampu menjalankan peran sebagai BUMN dan menjaga keberlangsungan usahanya,” Ujar Rachmat, dikutip dari Bisnis, Sabtu (9/9/2023).
Rachmat menjelaskan, dukungan pemerintah yang dimaksud adalah kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) serta usulan naiknya harga gas non-HGBT yang direncanakan berlaku 1 Oktober 2023.
Usulan kenaikan harga gas nonsubsidi PGAS tersebut menemui jalan buntu kala stakeholder menolak rencana tersebut seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Kementerian ESDM tidak memberikan izin terkait rencana PGAS untuk menyesuaikan harga jual gas kepada pelanggan komersial dan industri di luar penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) per 1 Oktober 2023.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebut bahwa apa yang dilakukan PGN merupakan hal yang sah saja. Namun, Tutuka mengatakan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan lain untuk tetap tidak menaikkan harga gas saat ini.
Sementara itu, Kemenperin juga mendukung penolakan pelaku usaha industri atas rencana kenaikan harga gas industri non-harga gas bumi tertentu (HGBT) pada 1 Oktober 2023 mendatang.
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan rencana untuk menaikkan harga gas ajab menekan industri pupuk, petrokimia, karet hingga etanol.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris PGAS Rachmat juga mengklaim bahwa pihaknya akan tetap menghormati keputusan pemerintah dan akan tetap mengendapkan win-win solution bagi semua pihak. (iy/jh)
