Pertamina Patra Niaga Percepat Transisi Energi Hijau

By

-

24/09/2025

BusinessUpdate – PT Pertamina Patra Niaga mempercepat implementasi transisi energi hijau dengan menggencarkan pemanfaatan biofuel, Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta energi terbarukan lainnya.

Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso mengatakan transisi energi di Indonesia bukanlah hal yang baru.

“Sejak 2008, kita telah menjalankan program biodiesel, dari 2,5% kini sudah mencapai B40 atau 40%. Ini bukti nyata bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar Harsono, saat gelaran Green Energy Summit 2025 di Jakarta, dikutip Rabu (24/9/2025).

Harsono menegaskan sektor penerbangan saat ini menjadi fokus utama dalam pengembangan bahan bakar ramah lingkungan. Pertamina telah melakukan serangkaian uji coba penggunaan SAF dengan hasil yang dinyatakan aman digunakan untuk penerbangan komersial.

“Pesawat listrik belum ada, sehingga kuncinya ada pada drop-in fuel. SAF dapat langsung digunakan tanpa perlu modifikasi pesawat maupun infrastruktur bandara. Uniknya, SAF yang berbasis used cooking oil (UCO) mampu mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomi dan sekaligus menekan jejak karbon,” jelas Harsono.

Pemerintah telah menargetkan implementasi pemanfaatan SAF sebesar 1% pada 2027. Sementara itu, Pertamina juga sudah berhasil melakukan uji coba SAF dengan sertifikasi di Kilang Cilacap, Jateng, dan tiga bandara besar di Indonesia.

Selain SAF, Pertamina Patra Niaga juga mengembangkan hydrotreated vegetable oil (HVO) atau Pertamina Renewable Disel serta telah memperluas distribusi bahan bakar campuran etanol dengan RON 95 yaitu Pertamax Green 95 di 150 SPBU.

“Upaya penetrasi biofuel ini akan semakin agresif ke depan. Tentunya, hal ini perlu alignment yang kuat, tidak hanya dari sisi teknis dan operasional, tapi juga dengan para stakeholder, termasuk industri otomotif dan pelanggan,” tambah Harsono.

Tidak hanya fokus pada bahan bakar ramah lingkungan untuk masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga menerapkan energi hijau di internal operasionalnya.

Sejumlah terminal BBM dan SPBU Green Energy Station telah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi konsumsi energi fosil.

“Transisi energi adalah perjalanan panjang. Tantangan masih ada, kami percaya dengan kolaborasi semua pihak, energi hijau dapat menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional,” tutup Harsono. (rn/jh. Foto: Dok. Pertamina Patra Niaga)

KAI Komitmen Jalankan Prinsip ESG

By

Premieri A

-

24/09/2025

BusinessUpdate – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berkomitmen menjalankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) sebagai tujuan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP 2025-2029.

“Komitmen ESG kami wujudkan dengan menempatkannya sebagai salah satu tujuan strategis dalam RJPP 2025–2029,” ujar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dikutip dari Antara, Rabu (24/9/2025).

Menurut Bobby, program-program keberlanjutan yang dijalankan antara lain penggunaan biodiesel B40, instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta penanaman lebih dari 106 ribu pohon di sepanjang lintasan rel dan lingkungan sekitar dari 2021 hingga Agustus 2025 .

Digitalisasi menjadi pilar penting dalam transformasi KAI. Penerapan tiket elektronik (e-boarding pass) dan face recognition boarding gate mendukung efisiensi penggunaan kertas, selain itu juga mempercepat proses layanan sehingga pengalaman pelanggan semakin praktis. KAI memperkuat pengelolaan sampah dan limbah dengan sistem yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Skor ESG KAI tahun 2024 dari S&P Global berada di angka 41, dengan kategori data availability high. Hasil itu menjadi motivasi untuk terus memperbaiki langkah keberlanjutan yang dijalankan.

“Kami melihat digitalisasi dan otomasi sebagai inovasi paling mendesak. Teknologi ini mendukung peningkatan keselamatan sekaligus mempercepat pelayanan. Beberapa langkah sudah berjalan, seperti Access by KAI, face recognition boarding gate, Nilam Virtual Assistant, hingga female seat map,” kata Bobby.

KAI juga menjalankan strategi dekarbonisasi secara bertahap. Pertama, melalui optimalisasi desain operasi dan elektrifikasi jalur, yang saat ini sudah mencapai 8,9%.

Kedua, lewat efisiensi energi, misalnya penggunaan bangunan ramah lingkungan di kantor LRT Jabodebek. Ketiga, dengan mengganti energi konvensional ke energi terbarukan, seperti implementasi PLTS dan penggunaan biodiesel B40. Keempat, melalui kompensasi, yakni penanaman pohon di sepanjang lintasan.

Dengan strategi itu, ia mengatakan KAI berharap transportasi kereta api semakin ramah lingkungan sekaligus memberi dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat.

“Kami juga mulai mengukur carbon footprint melalui tiket, serta menyediakan water station di stasiun. Semua inovasi ini dirancang agar setiap pelanggan merasakan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan sesuai dengan standar global,” kata Bobby.

Ia juga menyampaikan bahwa masukan (feedback) dari pelanggan selalu KAI jadikan dasar transformasi. Misalnya, keluhan soal antrean panjang di “boarding gate” menjadi pemicu lahirnya “face recognition boarding.”

Masukan agar layanan lebih ramah keluarga melahirkan ruang laktasi dan tempat bermain anak di stasiun. Kemudian saran tentang keamanan perempuan di transportasi umum mendorong hadirnya “female seat map” dan kereta khusus perempuan di KRL. Setiap inovasi lahir dari dialog nyata dengan masyarakat melalui media sosial maupun langsung di stasiun. (pa/jh. Foto: Dok. KAI)

Wujudkan Pelabuhan Hijau Pelindo Tanam 215.200 Bibit Mangrove

CSR

By

Iyan Pahlevi

-

24/09/2025

BusinessUpdate – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mengusung konsep Pelabuhan Hijau atau Green Port untuk memperkuat ekosistem pesisir. Untuk mewujudkan konsep itu, perseroan melakukan penanaman 215.200 bibit mangrove di sembilan pesisir Indonesia.

“Melalui program rehabilitasi mangrove, kami berharap dapat memperkuat ekosistem pesisir sekaligus berkontribusi dalam penurunan emisi, mewujudkan Pelabuhan Hijau, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal,” ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Arif menegaskan program tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen perusahaan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada pelestarian ekosistem pesisir melalui pemberdayaan masyarakat.

Mengusung semangat Pelabuhan Hijau, Masyarakat Sejahtera, Pelindo melaksanakan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap target nasional restorasi mangrove, sekaligus memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Menurut Arif, mangrove harus dipandang sebagai investasi sosial. “Dari ekowisata, produk olahan hasil laut, sampai peluang usaha bagi kelompok tani lokal, semua bisa lahir dari mangrove yang sehat,” katanya.

Dalam program rehabilitasi ini, Pelindo melibatkan 17 kelompok tani dan ratusan warga pesisir. Warga tidak hanya menanam, tetapi juga diberdayakan merawat bibit hingga tumbuh optimal. “Pelibatan warga ini penting agar program tidak berhenti pada seremoni. Mereka harus merasakan manfaat langsung,” ucap Arif.

Selain memberi manfaat langsung, program ini juga memperkuat posisi Pelindo sebagai operator pelabuhan yang terhubung dengan ekosistem pesisir.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove selesai pada 2029. Dengan kontribusi ratusan hektar tahun ini, Pelindo berharap bisa menjadi katalis percepatan target tersebut. (ip/jh. Foto: Dok. Pelindo)

ASDP Salurkan Bantuan Perbaikan Drainase di Pelabuhan Bastiong Ternate

CSR

By

Iyan Pahlevi

-

24/09/2025

BusinessUpdate – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan perbaikan drainase di sekitar Pelabuhan Bastiong, Ternate. Perseroan menyadari pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mencegah terjadinya banjir.

Bagi masyarakat sekitar pelabuhan, drainase bukan sekadar saluran air. Fungsinya vital untuk memastikan air hujan mengalir lancar, menjaga lingkungan tetap bersih, dan mengurangi risiko bencana.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa perbaikan drainase ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam menjaga keselamatan warga.

“Sebagai perusahaan yang mengusung budaya safety habit, khususnya dalam menjaga lingkungan, kami berperan aktif mencegah potensi banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan,” ungkap Heru melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (24/9/2025).

Bantuan yang disalurkan mencakup perbaikan drainase sepanjang 8 meter, lebar 7 meter, dengan kedalaman 100 sentimeter. Pekerjaan ini juga meliputi pemasangan batu penahan jembatan kecil yang kerap digunakan warga sebagai jalur alternatif. Dengan saluran yang lebih kuat dan tertata, air dapat mengalir lebih lancar sehingga risiko genangan berkurang signifikan.

Langkah ASDP ini sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa program ini mendukung dua tujuan penting.

“Pertama, SDGs ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi, yang memastikan ketersediaan air dan sanitasi yang lebih layak. Kedua, SDGs ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, karena saluran air yang baik akan melindungi masyarakat dari risiko penyakit akibat genangan air,” jelas Shelvy.

Dengan demikian, manfaat perbaikan ini bukan hanya infrastruktur yang lebih tertata, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat sekitar.

Pelabuhan Bastiong sendiri memiliki posisi strategis karena berada tepat di pusat Kota Ternate, sehingga menjadi simpul penting mobilitas masyarakat, logistik, sekaligus pintu masuk wisata. Dari pelabuhan ini, ASDP melayani sejumlah lintasan utama seperti, Ternate-Bitung, Ternate–Tidore, Ternate–Sofifi, dan Ternate–Halmahera yang setiap hari dipadati pengguna jasa. (ip/jh. Foto: Dok. ASDP)

Pemerintah Tunjuk PLN Jadi Agregator Ekspor-Impor Listrik

By

Premieri A

-

24/09/2025

BusinessUpdate – Pemerintah menetapkan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan yakni PT PLN (Persero) sebagai agregator ekspor-impor listrik lintas negara sesui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025. Dalam beleid itu, pemerintah pusat dapat melakukan ekspor-impor listrik dalam rangka mengamankan penyediaan energi dalam jangka panjang.

Khusus ekspor listrik lintas negara, hal itu juga dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat demi mewujudkan peningkatan ekonomi nasional.

Sementara itu, impor listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur. Selanjutnya, ekspor-impor listrik dilakukan oleh BUMN atau perusahaan yang ditunjuk mewakili negara.

“Ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor,” demikian bunyi Pasal 26 ayat (3) dikutip Rabu (24/9/2025).

Adapun, ekspor-impor listrik itu dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran (swap). Berikutnya, ketentuan pelaksanaan transaksi penukaran berdasarkan perjanjian jual beli dalam hal melakukan transaksi penukaran sumber energi dengan energi lain melakukan transaksi penukaran sumber energi dengan komoditas lain.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pelaksanaan ekspor impor listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari sektor energi dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Adapun, pemanfaatan itu disesuaikan dengan prioritas nasional. Berikutnya, pemanfaatan dari penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. (pa/jh)

Fokus ke Bisnis Migas, Pertamina Bakal Lepas Asuransi Tugu

By

Rahman N

-

23/09/2025

BusinessUpdate – PT Pertamina (Persero) berencana melepas anak usaha PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU). Pertamina akan fokus pada bisnis minyak dan gas (migas) serta energi baru dan terbarukan.

Pengamat Asuransi Wahju Rohmanti memprediksi dilepasnya saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) oleh PT Pertamina (Persero) akan berpengaruh terhadap harga sahamnya.

“Akan berdampak jika selama ini TUGU memperoleh bisnis dari captive market (Pertamina Grup), jika iya maka penjualan saham milik Pertamina tentu sangat berdampak buruk pada performa keuangan TUGU,” jelas Wahju melalui keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).

Di sisi lain, Wahju menjelaskan bahwa sebenarnya performa TUGU sudah relatif baik. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa di masa awal, Pertamina dengan nama besarnya cukup mendukung asuransi tersebut.

Adapun TUGU sendiri dalam tiga tahun terakhir tumbuh positif dengan penghimpunan premi bruto tercatat 13% secara compounded annual growth rate (CAGR) dalam periode 2021-2023. Berikutnya, total pendapatan meningkat rata-rata 12% secara CAGR.

Kemudian, laba bersih TUGU tumbuh 99% secara CAGR, yang ditopang oleh pendapatan satu waktu (one time revenue) dari kasus legal dengan Citibank pada 2023 lalu.

Dari sisi aset, TUGU mencatatkan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 12%. Selain itu, ekuitas emiten secara konsolidasi meningkat rata-rata 8% per tahun dengan total Rp10,28 triliun pada akhir 2023.

Menurut Wahju, TUGU merupakan salah satu perusahaan asuransi umum dengan ekuitas terbesar di Indonesia. Hal ini mendorong TUGU memiliki Risk Based Capital 530% pada akhir 2023, yang mencerminkan tingkat kesehatan yang tinggi dan kemampuan menyerap risiko yang besar serta berpotensi untuk peningkatan bisnis yang lebih besar ke depannya.

Sebagai informasi, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, perusahaan akan fokus menggarap bisnis utama perusahaan, yakni minyak, gas bumi (migas), serta energi baru dan terbarukan.

Sebagai bagian dari Danantara dan Kementerian BUMN, Simon menyebut Pertamina mengemban mandat penting untuk menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi nasional. (rn/jh. Foto: Dok. TUGU)

United Tractors Akuisisi Perusahaan Tambang Emas di Sulut

By

Premieri A

-

23/09/2025

BusinessUpdate – PT United Tractors Tbk (UNTR) mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi perusahaan tambang emas di Sulawesi Utara, yakni PT Arafura Surya Alam (ASA) melalui penandatanganan perjanjian pada 12 September 2025.

“Mungkin ini topik hangat, jadi di September 2025 ini baru ini di tanggal 12 September, Perseroan telah menandatangani untuk mengakuisisi PT Arafura Surya Alam (ASA) sebuah perusahaan pertambangan emas,” kata Finance Director United Tractors Vilihati Surya dalam Astra Media Day 2025 di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurut Vilihati, ASA merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Perusahaan Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk satu blok tambang, yaitu Blok Doup di Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut beroperasi di Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

Berdasarkan keterbukaan informasi, akuisisi ini dilakukan oleh anak usaha UNTR, yakni Danusa Tambang Nusantara (DTN), dengan menandatangani perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB).

Perjanjian itu mencakup pembelian 99,99996% saham ASA. Artinya, UNTR mengakuisisi hampir seluruh saham ASA dari PSAB.

UNTR membukukan pendapatan bersih sebesar Rp68,5 triliun pada semester I/2025, naik 6% dari Rp64,5 triliun pada periode yang sama tahun 2024. Pendapatan bersih terutama ditopang dari segmen kontraktor penambangan sebesar Rp26,1 triliun serta segmen mesin konstruksi sebesar Rp20,9 triliun.

Sementara segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi menyumbang pendapatan Rp13,4 triliun, 14% lebih rendah dari semester I/2024. Adapun segmen pertambangan emas dan mineral lainnya menyumbang Rp7,0 triliun, meningkat 60% lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih UNTR tercatat turun 15% menjadi Rp8,1 triliun, disebabkan oleh penurunan kinerja dari segmen kontraktor penambangan yang terkendala curah hujan tinggi serta segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi akibat harga jual batu bara yang lebih rendah.

Namun demikian, catat perseroan, sebagian dapat diimbangi oleh peningkatan kontribusi dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya serta segmen mesin konstruksi. (pa/jh. Foto: Dok. UNTR)

Hingga Agustus 2025 BRI Salurkan KPR Subsidi Sebesar Rp14,65 Triliun

By

Iyan Pahlevi

-

23/09/2025

BusinessUpdate – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) sebesar Rp14,65 triliun kepada 107 ribu debitur di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2025.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut menegaskan komitmen BRI sebagai bank penyalur program perumahan subsidi pemerintah.

“Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran KPRS ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Dhanny melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Penyaluran KPRS BRI terdiri dari KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp14,21 triliun, KPR Tapera sebesar Rp329,92 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp103,75 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,24 miliar.

Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, BRI pada Agustus 2025 juga menambah kuota penyaluran KPR FLPP dari semula 17.700 unit menjadi 25.000 unit.

“Kami optimistis program perumahan subsidi dapat terus diperluas jangkauannya, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa memiliki rumah layak huni,” tambahnya.

Penyaluran KPRS ini juga sejalan dengan fokus BRI dalam mendukung Astacita Pemerintah, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Melalui pembiayaan perumahan, BRI tidak hanya memberikan akses tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (ip/jh. Foto: Dok. BRI)

PT Timah Keluhkan Tambang Ilegal di Babel

By

Premieri A

-

23/09/2025

BusinessUpdate – PT Timah mengaku selama ini perusahaannya selalu kalah dengan aktivitas penambangan timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) meski pihaknya mendapat tugas dari negara untuk melakukan proses bisnis secara legal.

“Kami menyadari selama ini di Bangka Belitung itu bersaing bebas atau head to head antara yang legal dengan yang ilegal. Itu berhadapan-hadapan langsung di lapangan di wilayah Bangka Belitung antara yang legal dengan yang ilegal,” ujar Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dilansir dari YouTube TV Parlemen, Selasa (23/9/2025).

Pihaknya kalah karena tambang ilegal tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti dan sebagainya. Juga tidak melakukan reklamasi sehingga pihaknya tidak mampu bersaing di Babel.

Dalam persaingan harga hasil tambang timah pun PT Timah kalah karena oknum ilegal sudah terlebih dulu mematok harga lebih tinggi. “Setiap PT Timah menaikkan harga misalnya Rp 250.000 per kilogram pihak lawan sudah naik jauh lebih besar sehingga kalah terus,” lanjut Restu.

Karena tidak terus merugi akibat oknum ilegal, PT Timah saat ini diperkuat dengan Satuan Tugas (Satgas) internal yang bertugas membantu perusahaan memperbaiki situasi pada kawasan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Satgas Internal punya dua tugas utama. Pertama, melakukan pemagaran wilayah Bangka Belitung supaya tidak bisa dimasuki kegiatan tambang ilegal. Kedua, Satgas Internal bertugas menertibkan tambang timah ilegal.

“Bahwa penambangan ilegal selama ini disebut ilegal karena tidak melalui proses-proses yang legal. Sudah sejak awal kami laporkan kepada dewan bahwa kami akan mengorganisir semua yang sebelumnya dinyatakan ilegal menjadi legal dengan dua cara,” jelas Restu. Salah satunya dengan memberdayakan penambang ilegal lewat koperasi sehingga menjadi legal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Nur Adi Kuncoro mengatakan, produksi biji timah mengalami penurunan pada 2025 ini jika dibandingkan situasi pada 2024. Penurunan tercatat sekitar 32% dari sebelumnya. Penyebabnya, karena jumlah alat produksi yang belum maksimal dan ada kendala cuaca pada tahun ini.

“Dan juga adalah beberapa lokasi yang memang belum sepenuhnya kita belum bisa masuk ke lokasi tersebut. Yaitu lokasi Olivier di Laut Belitung, Beriga yang ada di Bangka Tengah, dan Laut Rias yang ada di wilayah Bangka Selatan,” ungkap Adi.

Sementara itu, dari sisi pendapatan pada semester I/2025 PT Timah mencatat sebesar Rp4,22 triliun. Jumlah itu diketahui menurun 19% jika dibandingkan periode yang sama pada 2024. (pa/jh. Foto: Dok. Timah)

Kalla Group Terjun ke Bisnis Rumah Sakit

By

Premieri A

-

23/09/2025

BusinessUpdate – Kalla Group secara resmi memegang kendali manajemen Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pembenahan mulai dilakukan seperti pembangunan gedung baru, renovasi bangunan lama, sarana, hingga transformasi layanan secara signifikan.

Ketua Dewan Pembina Yayasan RSI Faisal, Jusuf Kalla mengatakan pembenahan bisa rampung dua tahun. RSI Faisal telah berusia kurang lebih 45 tahun, namun selama ini belum pernah ada renovasi berskala besar.

Masuknya Kalla Group berniat memajukan layanannya, dari sisi fasilitas, dokter, dan alat kesehatan yang lebih modern sehingga bisa mengikuti transformasi perkembangan rumah sakit yang lebih berorientasi pada bisnis kesehatan.

Bagi Jusuf Kalla, rumah sakit harus terus-menerus melakukan perbaikan teknologi yang dibarengi dengan penelitian. Layanan kesehatan harus tetap diutamakan yang didukung dengan upaya manajerial dan persaingan yang kuat.

“Saat ini terjadi persaingan yang besar dalam bisnis kesehatan karena kemajuan teknologi. Hal tersebutlah yang menyebabkan rumah sakit tradisional sulit bersaing. Makanya RSI Faisal harus ada perbaikan sistem dan visi ke depan,” ungkapnya saat melakukan groundbreaking gedung baru RSI Faisal di Makassar, Senin (22/9/2025).

Gedung utama yang akan dibangun terdiri atas tujuh lantai. Adapun layanan yang dihadirkan pada setiap lantainya, mulai lantai 1 akan difungsikan sebagai IGD, lantai 2 akan melayani radiologi, lantai 3 difungsikan sebagai ruang operasi dan ICU serta lantai 4 akan melayani hemodialisa dan kemoterapi.

Sementara itu, lantai 5, 6, dan 7 akan difungsikan sebagai ruang rawat inap. Kehadiran gedung baru tersebut sekaligus akan memenuhi 12 indikator Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sementara itu, beberapa bangunan existing lainnya juga akan diperbarui dan mengalami perubahan layanan, seperti ruangan IGD yang nantinya akan difungsikan sebagai pusat pelayanan ibu dan anak sekaligus menjadi layanan terbaru dari RS Faisal.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi pembangunan RSI Faisal. Ia berharap langkah tersebut bisa menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Makassar dengan pihak swasta untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah ini.

“Kami berharap pembangunan rumah sakit ini semakin memantapkan posisi Kota Makassar sebagai pusat rujukan layanan kesehatan. Kami juga berharap, kehadiran rumah sakit ini akan merespons tenaga kerja sangat dibutuhkan di Kota Makassar, khususnya tenaga medis,” paparnya.

Rumah Sakit Islam Faisal sendiri diresmikan pada 24 September 1980. Bangunannya berdiri di atas tanah wakaf oleh Kerajaan Arab Saudi atas prakarsa dari beberapa pihak, termasuk Hadji Kalla. Rumah sakit ini berstatus rumah sakit kelas B dengan akreditasi predikat Paripurna dengan ketersediaan kapasitas 201 tempat tidur.

Adapun layanan yang tersedia saat ini antara lain terdapat dua layanan umum, empat layanan spesialis dasar, tujuh layanan spesialis penunjang, dan lebih dari 20 layanan spesialis dan subspesialis lainnya. (pa/jh. Foto: Dok. Kalla Group)