Home Blog Page 337

PLTP Lumut Balai Unit II akan Beroperasi Mulai Juni 2025

BusinessUpdate – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit II di Sumatera Selatan, bakal commissioning on date (COD) atau mulai beroperasi pada Juni 2025, dengan kapasitas 55 megawatt (MW).

“Mudah-mudahan Lumut Balai Unit II yang kita targetkan akan beroperasi di tahun ini. Mudahan-mudahan di akhir bulan Juni ini, COD-nya,” kata Manager Corporate Communication and Stakeholder Management PGE, Muhammad Taufik dikutip dari Antara, Kamis (22/5/2025).

Ia menyampaikan dengan beroperasinya PLTP tersebut menjadi bukti salah satu upaya yang dilakukan oleh pihaknya untuk memaksimalkan potensi pengembangan elektrifikasi panas bumi di Indonesia yang mencapai 24 gigawatt (GW), namun saat ini baru dimanfaatkan sebesar 12% atau 2,6 GW.

“PGE punya beberapa proyek yang saat ini insya Allah akan COD. Di antaranya itu mudah-mudahan (PLTP) Lumut Balai Unit 2 yang kita targetkan akan beroperasi di tahun ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menjadikan Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pulau Panas Bumi atau Geothermal Island, sebab terdapat potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dapat menggantikan diesel.

“Mudah-mudahan, Flores itu Insya Allah kita bisa jadikan Geothermal Island, jadi di situ panas buminya luar biasa,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam acara Konferensi Pers The 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Eniya menyampaikan bahwa tenaga panas bumi menjadi satu-satunya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan oleh Flores untuk menjadi pengganti diesel.

Ia sudah mempertimbangkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), untuk dikembangkan di Flores.

Akan tetapi, kawasan tersebut terlampau panas dan tandus, sehingga PLTA sulit untuk dikembangkan di Flores. Sedangkan, pemasangan panel surya membutuhkan lahan yang luas untuk menggantikan konsumsi diesel di Flores. (pa/jh. Foto: Dok. Pertamina GE)

Garuda Indonesia Ungkap Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

BusinessUpdate – PT Garuda Indonesia membeberkan tiga penyebab harga tiket pesawat di Indonesia menjadi mahal. Perseroan mengusulkan adanya penyesuaian sejumlah faktor untuk menentukan tarif penerbangan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta, Kamis (22/5/2025), Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani menjelaskan setidaknya ada tiga tantangan utama yang dihadapi maskapai penerbangan, termasuk di Indonesia.

Pertama, sejak perumusan tarif batas atas (TBA) terakhir pada 2019, struktur biaya maskapai telah berubah secara signifikan utamanya peningkatan harga avtur dan beban pemeliharaan. Kedua, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak 2019 turut memberikan dampak besar.

Ketiga, margin keuntungan maskapai yang sangat ketat membuat mereka rentan terhadap penurunan load factor atau jumlah penumpang. “Penurunan load factor atau jumlah penumpang 3-5%, ini sangat mempengaruhi margin profit dari maskapai,” kata Wamildan.

Sebagai gambaran, Wamildan menyebut sebuah penerbangan rute Cengkareng-Denpasar pada 2019 membutuhkan biaya Rp194 juta. Namun, saat ini, total biaya meningkat menjadi Rp269 juta atau naik 38%.

Ia juga menyoroti komponen biaya berbasis kurs dolar AS, seperti pemeliharaan, perbaikan dan operasi (MRO), avtur, sewa pesawat, dan biaya marketing serta service semakin memperparah tekanan margin maskapai.

Ia menyebut kenaikan nilai tukar valuta asing sebesar 14-15% sejak 2019 secara langsung berdampak pada pengeluaran maskapai.

“Dapat kita lihat data analisis dari International Air Transport Association (IATA) ini, dapat terlihat bahwa dari 2012 hingga 2019 seluruh ekosistem aviasi mendapatkan kenaikan margin atau profit kecuali airline. Ini terjadi bahkan sebelum terjadi pandemi,” ucapnya.

Menanggapi kondisi ini, Garuda Indonesia mengusulkan opsi penyesuaian TBA. Besarannya masih dalam tahap finalisasi dengan Ditjen Perhubungan Udara.

“Untuk perhitungan tarif yang sebelumnya hanya berdasarkan jarak, namun sudah disepakati bahwa perhitungannya akan memperhitungkan juga block hour atau lamanya penerbangan,” tutup Wamildan. (rn/jh. Foto: Dok. Garuda Indonesia)

Kalbe Farma Bagikan Dividen Sebesar Rp1,7 Triliun untuk Tahun Buku 2024

BusinessUpdate – PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1,7 triliun atau setara 52% dari laba bersih tahun buku 2024.

Dividen perseroan setara Rp36 per saham, yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST dengan jadwal dan tata cara yang akan segera diumumkan.

Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

“Sejalan komitmen Kalbe untuk memberikan nilai yang optimal bagi pemegang saham, Kalbe menetapkan pembayaran dividen sebesar 52% dari laba bersih tahun 2024. Hal ini sesuai dengan kebijakan dividen perusahaan dengan rasio 45 sampai 55% terhadap laba bersih,” ujar Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiady dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Perseroan akan melanjutkan program buyback saham senilai Rp250 miliar untuk memberikan dukungan terhadap harga saham KLBF dalam kondisi pasar modal Indonesia yang masih diliputi ketidakpastian.

Selain itu, aksi buyback saham mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental perseroan yang kuat.

“Hal ini sesuai dengan kebijakan pelaksanaan buyback dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan mengacu pada POJK No. 13 tahun 2023,” ujar Irawati.

Dalam RUPST, para pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Ronny Hadiana menjadi Presiden Komisaris menggantikan Vidjongtius, dan menyetujui pengangkatan Herijanto Irawan menjadi Komisaris Independen menggantikan Lilis Halim. Sementara itu, dalam jajaran direksi perseroan tidak ada perubahan.

Berikut susunan dewan komisaris dan direksi Kalbe Farma saat ini :

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Ronny Hadiana
Komisaris: Santoso Oen​​​​​​​
Komisaris: Ferdinand Aryanto​​​​​​​
Komisaris Independen: Herijanto Irawan​​​​​​​
Komisaris Independen: Rhenald Kasali

Dewan Direksi
Presiden Direktur: Bernadette Ruth Irawati Setiady​​​​​​​
Direktur: Sie Djohan​​​​​​​
Direktur: Mulialie​​​​​​​
Direktur: Jos Iwan Atmadjaja​​​​​​​
Direktur: Kartika Setiabudy​​​​​​​

Asuransi Astra Raih Pendapatan Premi Rp7,09 Triliun Sepanjang 2024

BusinessUpdate – PT Asuransi Astra Buana mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp7,09 triliun sepanjang 2024. Nilai tersebut meningkat 16,59% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp6,78 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di media massa pada Kamis (22/5/2025), dari pendapatan premi ini, perusahaan melaporkan pendapatan underwriting mencapai Rp5,29 triliun, naik dibandingkan posisi 2023 sebesar Rp4,41 triliun.

Perusahaan juga melaporkan menjaga komitmen dalam memenuhi klaim nasabah. Tercatat, Asuransi Astra membayar klaim bruto sebesar Rp4,15 triliun, naik dari posisi Rp3,26 triliun pada 2023.

Asuransi Astra juga melaporkan peningkatan hasil investasi yang mencapai Rp921,47 miliar, dibandingkan Rp878,53 miliar dari tahun sebelumnya. Setelah dikurangi beban usaha dan pajak, total laba komprehensif yang dibukukan mencapai Rp1,32 triliun, naik dari posisi 2023 yang membukukan laba komprehensif sebesar Rp1,22 triliun.

Kenaikan laba ini turut memacu pertumbuhan aset. Hingga akhir 2024, total kekayaan perusahaan berupa aset investasi mencapai Rp15,66 triliun dan aset bukan investasi sebesar Rp4,51 triliun. Capaian ini membuat total aset Asuransi Astra pada 2024 mencapai Rp20,17 triliun, dibandingkan Rp18,37 triliun pada 2023.

Sementara itu, ekuitas perusahaan mencapai Rp8,35 triliun, dibandingkan Rp7,75 triliun pada 2023. Perusahaan juga membentuk cadangan teknis sebesar Rp7,08 triliun dan utang sebesar Rp4,7 triliun.

Peningkatan laba ini membuat tingkat solvabilitas Asuransi Astra pada 2024 makin kuat menjadi 307,46%, jauh di atas ketentuan OJK yang menetapkan minimal 120%.

Sebagai informasi, Asuransi Astra Buana, yang kini dikenal sebagai Asuransi Astra, adalah perusahaan asuransi umum yang berdiri sejak 1956 dan merupakan bagian dari PT Astra International Tbk. Mereka menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi kendaraan bermotor, kesehatan, dan komersial, serta asuransi syariah. (pa/jh. Foto: Dok. Asuransi Astra)

Telin Gandeng Radius Telecoms untuk Sediakan Layanan Data di Filipina

BusinessUpdate – PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), dan Radius Telecoms, Inc., penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Filipina, telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat layanan data internasional dan konektivitas.

Kesepakatan yang diteken saat pelaksanaan International Telecoms Week (ITW US) baru-baru ini, menjadi momen penting dalam kemajuan infrastruktur digital bagi bisnis-bisnis di Filipina.

Kerja sama strategis ini merupakan langkah penting bagi Telin untuk memperluas jangkauan global dan memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara. Dengan menggabungkan jaringan internasional kelas dunia milik Telin yang andal dan keahlian lokal Radius yang solid, kemitraan ini akan menghadirkan solusi inovatif dan skalabel yang membantu pelaku bisnis di Filipina untuk terhubung, bersaing, dan berkembang di pasar global.

Berdasarkan kesepakatan ini, Radius dapat menjual kembali layanan International Ethernet Private Lease Circuit (IEPL) milik Telin sehingga konektivitas lintas batas menjadi lebih lancar dan efisien bagi perusahaan lokal. Kedua perusahaan juga akan meluncurkan inisiatif pemasaran bersama setiap tahunnya, dengan menawarkan solusi yang lebih cerdas dan mudah diakses, sesuai dengan kebutuhan pelaku bisnis di Filipina.

Salah satu poin penting dari kolaborasi ini adalah integrasi infrastruktur lokal milik Radius, termasuk Point of Presence (PoP), ke dalam platform konektivitas digital Telin, yaitu TNeX. Hal ini akan memungkinkan pelaku bisnis di seluruh Filipina untuk mengakses layanan jaringan global Telin dengan lebih mudah melalui satu platform digital.

“Kolaborasi ini lebih dari sekadar perjanjian bisnis, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan di Filipina. Dengan menggabungkan jangkauan internasional Telin dan kekuatan lokal Radius, kami menghadirkan solusi yang terintegrasi dan mudah dikembangkan untuk membantu bisnis tumbuh, baik di tingkat regional maupun global,” ujar Chief Commercial Officer Telin Kharisma melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (22/5/2025).

Sementara itu Presiden & CEO Radius Exequiel “Quiel” C. Delgado mengatakan, kemitraan ini memperkuat dan memperluas jangkauan internasional Radius, yang pada akhirnya memberikan lebih banyak pilihan bagi pelanggan korporasi.

“Kami juga senang dapat mendukung langkah agresif Telin di pasar Filipina. Wilayah kekuatan kami di Mega Manila, Clark, wilayah Central Luzon, dan Cebu merupakan kawasan strategis bagi perusahaan multinasional,” kata Delgado.

Dengan meningkatnya permintaan di Filipina akan layanan data berkapasitas tinggi dan andal, kemitraan ini siap mendorong transformasi digital nasional yang berkelanjutan. Telin dan Radius berkomitmen untuk membentuk Asia Tenggara yang lebih terkoneksi, inovatif, dan lebih maju. (pa/jh. Foto: Dok. Telkom)

QRIS Berlaku di China dan Jepang Mulai 17 Agustus 2025

BusinessUpdate – Sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara (cross border) bisa digunakan warga negara Indonesia di Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan untuk Jepang, pihaknya telah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap uji coba (sandbox) dengan otoritas sistem pembayaran Jepang sejak pertengahan Mei 2025.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan yang berarti kita bisa launching penggunaan outbond (QRIS) itu tanggal 17 Agustus yang akan datang. Jadi, orang Indonesia yang pergi ke Jepang nanti bisa menggunakan pembayaran dengan scan QR di Jepang,” kata Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Ia menuturkan finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Union Pay International dari pihak China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Keempat penyedia layanan switching nasional, PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) juga telah menjalin kesepakatan dengan Union Pay International untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox.

Sementara itu, untuk kerja sama QRIS lintas negara dengan India, Filianingsih menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis antara ASPI dan NPCI International India.

Untuk QRIS lintas negara di Korea Selatan, dirinya membeberkan saat ini masih dalam proses kajian dan finalisasi kerja sama di level industri antara ASPI dengan

“Kalau dari sisi antarotoritas di bank sentral, ini sudah kita lakukan. Saat ini, sampai ke level industri, antara ASPI dengan Korean Financial Telecommunication and Clearings Institute,” jelasnya.

Untuk di Arab Saudi, Filianingsih mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi. Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi juga sedang mendorong program penggunaan pembayaran digital bagi jemaah haji dan umrah, terutama untuk negara dengan jumlah jemaah besar seperti Indonesia.

“Mudah-mudahan nanti dengan kita akan lanjut di akhir bulan ini akan ada diskusi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umroh dari Saudi Arabia,” ujarnya.

Menurut Filianingsih, hambatan utama dalam penerapan QRIS lintas negara terletak pada perbedaan struktur kelembagaan sistem pembayaran di masing-masing negara.

Sebab, proses kerja sama QRIS antarnegara diawali melalui otoritas sistem pembayaran. Namun, tidak semua negara menempatkan otoritas sistem pembayarannya di bawah bank sentral seperti di Indonesia.

Kondisi ini menyebabkan BI perlu lebih dahulu mempelajari struktur otoritas di negara mitra, menyesuaikan ketentuan regulasi, dan menyelaraskan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan. Setelah itu, barulah dapat dilanjutkan ke tahap kerja sama dengan pelaku industri dan pengujian sistem (sandbox).

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara akan selalu berpijak pada tiga prinsip utama, yaitu kepentingan nasional, sinergi antarotoritas, dan dukungan dari pelaku industri.

Perry menyebut pendekatan tersebut tercermin dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia, yang menjadikan kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi nasional.

“Ada tahapan yang memang nanti industri itu saling berbicara. Setelah sesuai kepentingan nasional dan kesepakatan industri, baru yang ketiga diberlakukan untuk semua pelaku industri,” kata Perry. Saat ini, QRIS lintas negara telah berlaku di Malaysia, Thailand, dan Singapura. (rn/jh)

BNI Sambut Positif Penurunan BI-Rate Menjadi 5,5 Persen

Geliat Ekonomi Indonesia

BusinessUpdate – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyambut positif keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%.

“Kami menyambut positif penurunan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50% pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini. Kebijakan ini juga sudah sejalan dengan estimasi kami,” kata Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy dikutip dari Antara, Kamis (22/5/2025).

BNI melihat terdapat tiga faktor utama yang melandasi penurunan BI-Rate, yaitu penguatan nilai tukar rupiah, inflasi yang terjaga sesuai target BI, dan perlambatan ekonomi domestik.

Di saat yang sama, BI juga merelaksasi kebijakan makropurudensial untuk mendukung likuditas perbankan sekaligus merespons perlambatan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

“Dengan adanya penurunan BI-Rate, kami memperkirakan SRBI-rate akan turun lebih lanjut dari posisi terakhir 6,47% (SRBI-rate 12 bulan),” ujarnya.

Selain itu, pemangkasan BI-Rate dapat berpotensi menurunkan imbal hasil SBN karena ekspektasi aliran dana asing dan potensi shifting dana dari SRBI yang jatuh tempo ke obligasi pemerintah.

Nilai tukar rupiah juga diperkirakan bisa tetap stabil bila risiko global tidak berubah, diikuti dengan penurunan permintaan valas setelah pembayaran dividen dan musim pembayaran utang pada April dan Mei.

“Kami juga melihat adanya potensi penurunan suku bunga perbankan, dimana penurunan bunga dana akan terjadi lebih dulu diikuti oleh penurunan bunga kredit,” tambah Leo.

Ke depan, BNI memperkirakan adanya ruang penurunan BI-Rate sebesar 25 bps lagi hingga akhir tahun dengan catatan nilai tukar masih tetap stabil.

BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Mei 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (20/5) dan Rabu (21/5/2025) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi berada pada level 5,5%.

Suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi berada pada level 4,75%. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 6,25%. (ip/jh)

Blasfolie Internasional Pasang PLTS Atap di Pabrik Karawang

BusinessUpdate – Perusahaan kemasan plastik, PT Blasfolie Internasional Indonesia bersama Suryanesia memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di pabrik Karawang, Jawa Barat. PLTS tersebut berkapasitas 730 kWp yang menghasilkan energi bersih sebesar 985.685 kWh dan mengurangi jejak karbon sebesar 773.171 kg CO2 tiap tahunnya.

“Sebagai bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan green production factory, kami ingin berperan aktif dalam meminimalisir dampak lingkungan dan memperkuat kontribusi positif bagi masyarakat,” kata Direktur PT Blasfolie Internasional Indonesia Kennie Angesty melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan dalam menerapkan proses produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus mendukung perusahaan untuk mengoptimalkan biaya listrik.

Inisiatif itu juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menerapkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang berkelanjutan.

Di sisi lain, CEO Suryanesia Rheza Adhihusada menuturkan sistem PLTS atap ini dapat beroperasi penuh dengan waktu pembangunan yang relatif singkat.

Kolaborasi ini menjadi penanda komitmen dalam menawarkan solusi penghematan biaya dan go green bagi industri, agar pelanggan dapat menghemat biaya listrik dengan mudah, lugas, dan tanpa investasi.

Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia mengantongi pendanaan sebesar US$60 juta atau setara Rp994,68 miliar dari tiga mitra internasional guna membangun PLTS Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

PLTS Terapung Saguling merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

JETP Indonesia diluncurkan pada 2022 untuk memobilisasi modal guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan memfasilitasi penyebaran energi bersih yang terjangkau, sehingga menguntungkan perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia Pangkas BI-Rate Jadi 5,5 Persen untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

BusinessUpdate – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Mei 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (20/5) dan Rabu (21/5/2025) memutuskan memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi berada pada level 5,5%.

Suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi berada pada level 4,75%. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 6,25%. Hal tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta pada Rabu (21/5/2025).

Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa keputusan penurunan BI-Rate konsisten dengan upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran hingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Perry mengatakan, ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekomian global dan domestik.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan dan UMKM melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan berbagai langkah kebijakan salah satunya penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama.

Upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dilakukan melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Strategi ini juga disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan.

Selanjutnya, kebijakan BI juga termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

Selain itu, peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), perluasan akseptasi digital, hingga penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebanksentralan. (rn/jh. Foto: Dok. Antara)

BSI Bagi Dividen Tunai Sebesar Rp1,05 Triliun pada 19 Juni 2025

BusinessUpdate – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1,05 triliun atau Rp22,78 per saham pada 19 Juni 2025.

Pemegang saham yang berhak memperoleh dividen adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan (DPS) atau recording date pada 28 Mei 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan publik dan terutama pemegang saham terhadap BSI. Untuk itu, perseroan memberikan dividen kepada seluruh pemegang saham yang telah ditetapkan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 BSI pada 16 Mei lalu dan memohon dukungan agar BSI bisa tumbuh lebih baik lagi pada masa mendatang,” kata Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Adapun tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi dijadwalkan pada 26 Mei 2025. Sedangkan tanggal cum dividen di pasar tunai pada 28 Mei 2025. Selanjutnya, tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 27 Mei 2025, sedangkan ex dividen di pasar tunai pada 2 Juni 2025.

Wisnu juga menyampaikan, bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) di perusahaan efek atau bank kustodian terkait.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI pada 16 Mei 2025 telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1,05 triliun atau 15% dari total laba bersih tahun buku 2024 yang dibagikan kepada pemegang saham.

Jumlah dividen tersebut naik sebesar 22,86% dibandingkan dividen tahun buku 2023 senilai Rp18,54 per lembar saham, mengindikasikan kinerja yang cukup solid pada tahun buku 2024.

Sepanjang 2024, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp7,01 triliun dan total aset Rp409 triliun dengan kualitas terjaga.

Selain untuk dividen, penggunaan 20% laba bersih akan disisihkan sebagai cadangan wajib perseroan. Adapun sisanya sebesar 65% dialokasikan sebagai laba ditahan. (pa/jh. Foto: Dok. BSI)