KAI Daop 6 Yogyakarta Sediakan Jaringan Wi-Fi Gratis, Cek Stasiunnya!

By

-

11/08/2026

BusinessUpdate – Untuk meningkatkan kenyamanan serta mempermudah aktivitas komunikasi bagi para pelanggan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyediakan fasilitas jaringan Wi-Fi gratis di 33 stasiun wilayah kerjanya.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan penyediaan Wi-Fi gratis ini merupakan bentuk peningkatan layanan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa kereta api di era digital.

”KAI Daop 6 Yogyakarta memberikan layanan tambahan dan memudahkan penumpang dalam koneksi internet dan komunikasi. Kami telah menghadirkan Wi-Fi gratis di 33 stasiun, antara lain Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, hingga Stasiun Purwosari,” kata Feni dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (11/8/2026).

Ia menjelaskan koneksi internet yang disediakan memiliki kecepatan berkisar antara 100 hingga 400 megabit per second (Mbps). Layanan ini diharapkan mampu mendukung dan mempermudah berbagai aktivitas pelanggan selama berada di area stasiun.

Adapun 33 stasiun di wilayah Daop 6 yang telah terpasang fasilitas Wi-Fi gratis tersebut meliputi Stasiun Purwosari, Solo Balapan, Yogyakarta, Wonogiri, Klaten, Lempuyangan, Solo Jebres, Sragen, Patukan, Sentolo, Sukoharjo, Brambanan, Ceper, Delanggu, Gawok, Goprak, Kadipiro, dan Kalioso.

Selain itu, fasilitas serupa juga tersedia di Stasiun Kebonromo, Kedundang, Kedungbanteng, Kemiri, Maguwo, Masaran, Palur, Pasar Nguter, Salem, Solo Kota, Srowot, Sumberlawang, Wates, Jenar, dan Rewulu.

Feni menambahkan keberadaan koneksi internet saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, baik untuk mendukung komunikasi, memesan transportasi lanjutan, hingga menyelesaikan pekerjaan.

”Kami berharap pengguna jasa kereta api dapat memanfaatkan fasilitas akses Wi-Fi gratis ini secara bijak untuk mendukung aktivitas positif sehari-hari,” katanya. (rn/jh. Foto: Dok. KAI Daop 6)

SIG Perkuat Jaringan Distribusi dan Produksi di Aceh

By

Rahman N

-

11/08/2026

BusinessUpdate – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat kesiapan produksi dan jaringan distribusi untuk menjaga kelancaran pasokan semen di Aceh di tengah peningkatan kebutuhan dan tekanan pasokan. Penguatan dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan distribusi, koordinasi dengan distributor dan mitra logistik, serta pemantauan ketersediaan stok secara rutin.

“Selain mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi di wilayah Aceh, SIG juga memperkuat koordinasi dengan distributor dan mitra logistik guna menjaga distribusi berjalan secara tertib dan efisien,” kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, perusahaan juga melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan stok dan aktivitas distribusi serta evaluasi harian sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemenuhan kebutuhan semen di wilayah tersebut.

Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan semen di Aceh yang dinilai perlu direspons dengan penguatan koordinasi seluruh jaringan operasional dan distribusi agar pasokan kepada masyarakat maupun kegiatan pembangunan tetap terjaga.

Dalam memastikan kesiapan operasional, Reni meninjau fasilitas PT Solusi Bangun Andalas di Lhoknga dan Lhokseumawe serta pabrik pengemasan PT Semen Padang di Malahayati. Peninjauan dilakukan bersama Direktur PT Solusi Bangun Andalas Edi Sarwono dan Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa.

Perusahaan menyebut upaya menjaga ketersediaan semen di Aceh berkaitan dengan kebutuhan pembangunan setelah wilayah tersebut terdampak banjir pada akhir 2025. Selain Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menjadi wilayah yang turut terdampak bencana banjir tersebut.

Menurut Reni, perusahaan berupaya menjaga ketersediaan produk di berbagai titik penjualan meski menghadapi tekanan pada ketersediaan dan harga bahan bakar. “Sebagai perusahaan BUMN, kami memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi mendukung agenda pembangunan pemerintah, serta memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan menjaga keandalan operasional dan pasokan semen dari fasilitas operasi yang berada dalam jaringan SIG Group.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat penjualan semen di Aceh meningkat sekitar 30% pada triwulan I/2026 seiring kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara, hunian tetap, jalan, dan jembatan. Pada periode tersebut, lapangan usaha konstruksi Aceh tumbuh 15,95% secara tahunan.

Besarnya kebutuhan material juga sejalan dengan skala pemulihan Aceh. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), bencana akhir November 2025 merusak 116.767 rumah, sedangkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh mencapai sekitar Rp58,9 triliun untuk 2026–2028, termasuk Rp24,21 triliun pada 2026. (rn/jh. Foto: Dok. SIG)

HUT ke-55 ASABRI Tingkatkan Layanan Digital

By

Premieri A

-

11/08/2026

BusinessUpdate – Memeringati HUT ke-55 PT Asabri (Persero) memperkuat transformasi layanan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Transformasi tersebut dilakukan melalui pengembangan layanan digital sekaligus penguatan jaringan pelayanan di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama PT Asabri (Persero) Jeffry Haryadi PM mengatakan, momentum ulang tahun ke-55 menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan refleksi sekaligus melanjutkan transformasi.

“Selama 55 tahun, Asabri tidak hanya mengelola program asuransi sosial, tetapi juga menjaga amanah negara kepada para pejuang bangsa. Ketika masa pengabdian peserta kepada negara memasuki babak baru, dedikasi Asabri untuk melindungi dan menyejahterakan para peserta ASABRI justru terus berlanjut. Inilah makna Dedikasi dan Pengabdian Berkelanjutan yang kami bawa di usia ke 55 tahun Asabri dan untuk masa depan,” ujar Jeffry dalam siaran pers, Senin (10/8/2026).

ASABRI mengembangkan sejumlah layanan digital untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses peserta. Layanan tersebut antara lain Asabri Mobile, Asabri Star, Asabri Link, serta Layanan Klaim Online Asabri. Pengembangan layanan digital tersebut berjalan beriringan dengan perluasan infrastruktur pelayanan yang dimiliki perusahaan.

Saat ini, Asabri didukung 33 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan juga memiliki lebih dari 1.700 titik layanan Asabri Link, 13 mitra kerja pembayaran, serta lebih dari 500 jaringan rumah sakit yang menjadi bagian dari ekosistem pelayanan peserta.

Asabri menyebut infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan peserta, termasuk peserta yang berada di berbagai wilayah Indonesia.

Transformasi layanan Asabri juga tercermin dari tingkat pemanfaatan layanan digital. Berdasarkan data perusahaan, tingkat autentikasi digital peserta melalui aplikasi Asabri Star telah mencapai 98,26%. Selain capaian tersebut, Asabri mencatat tingkat kepuasan pelanggan dengan skor 96,03 atau masuk kategori sangat puas.

Dari sisi kesehatan perusahaan, Asabri mencatat peringkat “idA+/Stable” dengan kategori sehat. Perseroan juga tercatat sebagai Badan Publik Informatif dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

Perusahaan menyebut berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi dalam menerapkan tata kelola yang baik, inovasi berkelanjutan, serta pelayanan yang berorientasi kepada peserta.

Asabri didirikan pada 1 Agustus 1971. Pada usia ke-55 tahun, perusahaan mengusung tema “Dedikasi dan Pengabdian Berkelanjutan”. Tema tersebut merefleksikan komitmen Asabri untuk tetap memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada peserta bahkan setelah masa pengabdian kepada negara berakhir.

Selain memperkuat layanan, Asabri juga menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat bagi peserta Asabri dan menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat nilai kemanusiaan.

Perseroan menyatakan perjalanan perusahaan selama lima setengah dekade tidak terlepas dari kepercayaan peserta, stakeholder, dan dedikasi seluruh insan Asabri. Memasuki usia 55 tahun, perusahaan menyatakan akan terus mengembangkan layanan yang adaptif, inovatif, dan terpercaya bagi peserta dan keluarganya. (pa/jh. Foto: Dok. ASABRI)

Agung Podomoro Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan Proyek Bukit Podomoro

By

Premieri A

-

10/08/2026

BusinessUpdate – PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) menggandeng Hankyu Hanshin Properties Corp. (HHP), pengembang properti asal Jepang, untuk mengembangkan proyek Bukit Podomoro Jakarta.

Kerja sama tersebut ditandai dengan pengalihan sebagian kepemilikan APLN di PT Graha Cipta Kharisma (GCK), entitas yang menaungi proyek Bukit Podomoro, kepada HHP sebagai mitra strategis.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengatakan, APLN dan HHP sebelumnya telah bekerja sama dalam sejumlah proyek properti unggulan, antara lain Central Park Mall, Central Park Mall 2 atau Neo Soho Mall, serta Deli Park Medan. Menurut Justini, rekam jejak kerja sama tersebut menjadi fondasi bagi kedua perusahaan untuk kembali memperluas sinergi di sektor properti.

“Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua perusahaan untuk terus memperluas sinergi dalam menghadirkan pengembangan properti yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun para pemangku kepentingan,” ujar Justini dalam keterangan resmi, Senin (10/8/2026).

Masuknya HHP sebagai mitra strategis juga memberikan manfaat finansial bagi APLN. Justini mengatakan hasil transaksi divestasi saham akan digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan.

Selain itu, dana tersebut juga akan diarahkan untuk mengurangi beban utang APLN. “Hasil transaksi ini akan digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha APLN, serta mengurangi beban utang,” imbuhnya.

Secara rinci, kerja sama strategis APLN dan HHP dilakukan melalui serangkaian transaksi yang saling berkaitan. Dalam transaksi tersebut, APLN mengalihkan sebanyak 282.793 saham biasa GCK atau setara dengan 35,5% kepada HHP.

Sebelum transaksi, APLN tercatat menguasai 677.110 saham biasa atau 85% dari modal GCK yang telah disetor penuh. Namun, pengalihan saham tersebut tidak membuat APLN kehilangan status sebagai pemegang saham pengendali GCK.

Pasalnya, dalam rangkaian transaksi yang sama, APLN juga membeli sebagian saham GCK milik pemegang saham eksisting lainnya. APLN membeli 28.279 saham atau 3,55% milik PT Kreasi Wahana Nusantara dan 14.140 saham atau 1,775% milik PT Bumi Kirana.

Setelah seluruh rangkaian transaksi rampung, kepemilikan APLN di GCK menjadi 436.736 saham biasa atau setara dengan 54,825%. Dengan porsi tersebut, pengendalian GCK tetap berada di tangan APLN dan HHP kini masuk sebagai mitra strategis dalam proyek tersebut.

Proyek Bukit Podomoro Bukit Podomoro Jakarta merupakan salah satu proyek strategis APLN yang dikembangkan sebagai kawasan hunian terpadu sejak 2021. Proyek tersebut berdiri di atas lahan seluas 9,6 hektar dengan total rencana pengembangan sebanyak 432 unit, yang terdiri atas 317 rumah tapak dan 115 unit ruko.

Adapun dari sisi kinerja, selama semester I/2026 APLN mencatat penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp3,66 triliun. Pencapaian ini meningkat 117% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,69 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, perseroan juga berhasil membalikkan rugi komprehensif di semester pertama tahun lalu menjadi mencatatkan laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp523,5 miliar. (pa/jh. Foto: Dok. Bukit Podomoro)

Rumah Kontrakan Menjadi Objek Pajak Penghasilan Bukan Hal Baru

ECONOMIC

By

Rahman N

-

10/08/2026

BusinessUpdate – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait rencana pemungutan pajak terhadap pemilik rumah kontrakan atau properti yang disewakan pada 2027. Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya telah menjadi obyek Pajak Penghasilan (PPh).

Isu tersebut mencuat dalam Forum Komunikasi Publik Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan, pengenaan pajak atas penghasilan dari rumah atau properti yang disewakan bukan merupakan jenis pajak baru.

“Perlu kami jelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi obyek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Inge dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Inge menyampaikan, pemerintah terus berupaya memperkuat kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan rencana program kerja DJP tahun 2027, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan.

Di antaranya parameter pelaksanaan program kerja, analisis risiko, kesiapan sistem, hingga kondisi ekonomi dan masyarakat. Namun, Inge menegaskan hingga saat ini belum ada usulan program kerja spesifik DJP tahun 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa.

“Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa,” jelasnya. Menurutnya, dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, DJP menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis risiko dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kondisi ekonomi masyarakat. Menurut Inge, pengawasan pajak tidak dilakukan hanya berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan. DJP juga mempertimbangkan profil serta tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh.

DJP memahami bahwa karakteristik pemilik rumah kontrakan sangat beragam. Sebagian masyarakat bahkan memiliki rumah kontrakan dalam skala kecil yang menjadi salah satu sumber penghasilan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terukur dan proporsional dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif untuk mendorong kepatuhan perpajakan.

“DJP terus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,” tutupnya. (rn/jh)

Bank BPD Bali Semarakkan QRIS Bali Summer Run 2026

By

Iyan Pahlevi

-

10/08/2026

BusinessUpdate – Bank BPD Bali ikut menyemarakkan acara QRIS Bali Summer Run 2026 di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (8/8/2026) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Perseroan juga membawa semangat digitalisasi dalam keseharian masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dan pimpinan perbankan, di antaranya Deputi Bank Indonesia, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali, Direktur Bisnis Bank BPD Bali, serta jajaran pejabat pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan QRIS Bali Summer Run 2026 tidak hanya mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi bagian dari kampanye perluasan penggunaan QRIS Cross Border. “Hari ini rasanya apa yang kita canangkan, yaitu QRIS Cross Border, mendapatkan momentumnya melalui QRIS Bali Summer Run 2026,” ujar Achris.

Selain edukasi transaksi digital, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Kehadiran pelaku kuliner dan UMKM memberikan ruang promosi bagi produk lokal, sementara peserta dan penyelenggara turut berpartisipasi dalam penggalangan donasi.

“Jadi, hari ini selain melaksanakan kegiatan untuk kesehatan jasmani, kita juga melakukan kegiatan sosial. Donasi dari teman-teman semuanya akan kita donasikan,” kata Achris di Denpasar, Sabtu (8/8/2026). Adapaun, donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada salah satu panti asuhan di Kabupaten Buleleng.

Melalui perpaduan olahraga, edukasi transaksi digital, pemberdayaan UMKM, dan kegiatan sosial, QRIS Bali Summer Run 2026 diharapkan semakin mendekatkan penggunaan QRIS kepada masyarakat sekaligus memperluas ekosistem pembayaran digital di Bali.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, Bank BPD Bali turut menghadirkan beragam UMKM Binaan Kuliner. Para peserta dan pengunjung dapat bertransaksi membeli aneka hidangan lokal secara praktis, cepat, dan aman menggunakan pemindaian QRIS.

Selain kuliner, keunggulan teknologi finansial juga ditunjukkan melalui zona interaksi dan Experience QRIS TAP serta QRIS Cross-Border. Melalui Experience QRIS TAP, pengunjung dapat merasakan langsung kemudahan pembayaran menggunakan teknologi Near Field Communication (NFC), yang memungkinkan transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan perangkat pada terminal pembayaran, sehingga menghadirkan pengalaman pembayaran yang cepat, praktis, dan seamless.

Sementara itu, pada fitur QRIS Cross-Border, Bank BPD Bali hadir memberikan kemudahan transaksi antarnegara melalui aplikasi BPD Bali Mobile. Melalui Experience QRIS Cross-Border, pengunjung diperkenalkan pada kemudahan pembayaran berbasis QRIS yang kini telah terintegrasi dengan enam negara di kawasan regional, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Kehadiran fitur ini semakin memudahkan wisatawan mancanegara maupun masyarakat Bali saat melakukan transaksi antarnegara secara langsung dari genggaman.

Direktur Teknologi Informasi (TI) Bank BPD Bali, IB Gede Setia Yasa, S.Kom, MM, menyampaikan bahwa keterlibatan Bank BPD Bali pada QRIS Bali Summer Run 2026 merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan keuangan digital kepada masyarakat lintas generasi.

“Partisipasi kami dalam QRIS Bali Summer Run 2026 bukan sekadar dukungan pada kegiatan olahraga, melainkan momentum untuk memperluas edukasi pembayaran digital secara inklusif. Secara khusus, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia atas sinergi yang terus terjalin. Kami sangat berterima kasih karena senantiasa dilibatkan dalam setiap inisiatif dan kegiatan Bank Indonesia, khususnya dalam akselerasi dan pengembangan ekosistem QRIS. Melalui sistem transaksi yang andal, termasuk kesiapan infrastruktur QRIS Cross-Border, Bank BPD Bali ingin memastikan bahwa digitalisasi perbankan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus menyokong sektor pariwisata dan UMKM daerah,” ujar IB Gede Setia Yasa.

Ia menambahkan bahwa Bank BPD Bali secara berkelanjutan terus bertransformasi menghadirkan inovasi digital yang aman, adaptif, dan ramah pengguna guna memperkuat posisi Bali sebagai percontohan ekosistem digital nasional.

Guna menambah keseruan acara, Bank BPD Bali menghadirkan booth interaktif yang terbuka untuk seluruh pengunjung. Masyarakat diajak untuk mencoba berbagai permainan seru secara gratis serta menikmati pengalaman unik penawaran khusus “Scan QRIS Nominal 1” sesuai dengan mata uang masing-masing negara (seperti 1 Baht, 1 Singapore Dollar, dan mata uang lainnya) menggunakan BPD Bali Mobile maupun aplikasi perbankan lainnya untuk mendapatkan sajian kopi.

Aktivitas ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung (experiential marketing) mengenai kemudahan dan kenyamanan bertransaksi nontunai dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendukung UMKM di daerah tujuan wisata melalui Merchant QRIS Cross-Border Bank BPD Bali yang siap menerima transaksi dari berbagai negara. (ip/jh. Foto: Dok. BPD Bali)

ASDP: Pengguna Ferizy Capai Empat Juta

By

Iyan Pahlevi

-

10/08/2026

BusinessUpdate – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat pengguna layanan platform digital Ferizy milik perseroan sebanyak 4 juta, naik 15,43% dibandingkan Januari 2026 yang berada di angka 3,5 juta pengguna. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat memilih merencanakan perjalanan dan membeli tiket penyeberangan secara digital.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan peningkatan jumlah pengguna Ferizy menjadi salah satu indikator digitalisasi layanan penyeberangan semakin mendapat respons positif dari masyarakat.

“Pertumbuhan pengguna Ferizy menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital ASDP terus menguat. Transformasi ini bukan hanya soal mempermudah pembelian tiket, tetapi juga membangun layanan penyeberangan yang lebih tertata, transparan, dan mengutamakan keselamatan,” ujar Heru dalam keterangannya, dikutip Senin (10/8/2026).

Ferizy kini telah digunakan di 62 pelabuhan di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup 36 pelabuhan yang dikelola ASDP serta 26 pelabuhan non-ASDP. Perluasan penggunaan platform tersebut menjadi bagian dari strategi ASDP untuk menyatukan standar pelayanan penyeberangan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional di sejumlah wilayah.

Bagi pengguna, sistem pemesanan secara daring memberikan kesempatan untuk mengatur perjalanan sejak sebelum berangkat. Penumpang dapat menentukan jadwal, memilih metode pembayaran, hingga memastikan data perjalanan tercatat sebelum memasuki kawasan pelabuhan.

Ferizy juga menyediakan sejumlah pilihan pembayaran untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna, mulai dari dompet digital, internet banking, virtual account, hingga jaringan gerai ritel.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan akses tiket resmi juga diperluas melalui sejumlah mitra penjualan. Masyarakat dapat membeli tiket melalui Indomaret, Alfamart, BNI Agen46, AgenBRILink, Agen BJB, Fastpay, dan Redbus. “Kami mengajak pengguna jasa untuk melakukan pembelian tiket melalui Ferizy maupun kanal resmi mitra ASDP sebelum waktu keberangkatan,” ujar Windy.

Menurut Windy, pembelian tiket sebelum tiba di pelabuhan juga memungkinkan data penumpang dan kendaraan tercatat lebih dahulu. Hal ini membantu memperlancar proses check-in serta mengurangi potensi antrean di area pelabuhan. Transformasi digital tersebut pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk mengubah proses pembelian tiket dari sistem konvensional ke platform daring. (ip/jh. Foto: Dok. ASDP)

Dapat Tambahan Dana SAL BNI Fokus ke Kredit Berkualitas

By

Rahman N

-

10/08/2026

BusinessUpdate – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memastikan pemanfaatan tambahan likuiditas dari pemerintah melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan program prioritas nasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan tambahan likuiditas dari penempatan dana pemerintah akan dikelola untuk memperkuat fungsi intermediasi, guna mendukung pembiayaan sektor produktif dan program prioritas nasional sehingga perseroan tidak akan ekspansi kredit secara agresif.

“Kepercayaan ini menjadi amanah bagi BNI untuk memperkuat peran sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembiayaan sektor-sektor produktif dan program prioritas nasional sehingga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/8/2026).

Menurut Okki, pengelolaan dana tersebut akan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan dunia usaha, serta kualitas debitur. Tambahan likuiditas bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar pemberian kredit. “Seluruh penyaluran kredit tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang kuat,” katanya.

Masuknya likuiditas pemerintah membuat bank memiliki ruang lebih besar dalam mengatur strategi pendanaan di tengah tantangan intermediasi perbankan. Di sisi lain, perbankan tetap menghadapi tantangan untuk memastikan dana yang tersedia dapat tersalurkan ke sektor riil secara produktif.

BNI menyatakan akan menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan, kecukupan likuiditas, dan kualitas aset. Perseroan akan mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan profil risiko.

Penempatan dana SAL sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat likuiditas industri perbankan, khususnya kelompok bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperbesar kapasitas intermediasi bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tantangan bagi bank adalah memastikan tambahan likuiditas tidak hanya meningkatkan dana mengendap, melainkan mampu diterjemahkan menjadi pembiayaan produktif yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi. (rn/jh. Foto: Dok. BNI)

Kembangkan Sport Tourism Tanjung Lesung Gelar Tuna Game Fishing Competition

By

Iyan Pahlevi

-

10/08/2026

BusinessUpdate – Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menggelar Tuna Game Fishing Competition 2026 di Perairan Selat Sunda yang diikuti oleh 299 pemancing yang tergabung dalam 74 tim dari berbagai daerah di Indonesia.

Pengembangan sport fishing menjadi salah satu upaya untuk mendorong wisata bahadri di pesisir Tanjung Lesung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Budi Suhardiman Januardi, mengatakan potensi wisata bahari di daerahnya perlu dioptimalkan melalui berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata.

“Kabupaten Pandeglang memiliki garis pantai sepanjang 307 kilometer, yang merupakan salah satu yang terpanjang di Provinsi Banten. Potensi ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal melalui berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (10/8/2026).

Kegiatan Tuna Game Fishing Competition 2026 menjadi agenda sport tourism yang memadukan kompetisi memancing, promosi wisata bahari, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya laut.

Budi berharap semakin banyak kegiatan dapat diselenggarakan di Tanjung Lesung untuk memperkuat daya tarik kawasan tersebut, terlebih dengan semakin mudahnya akses menuju destinasi wisata itu.

“Kami berharap semakin banyak event bisa diselenggarakan di Tanjung Lesung. Apalagi, dengan segera beroperasinya jalan tol, akses menuju kawasan ini akan semakin mudah, sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” ujarnya.

Chief Operating Officer Tanjung Lesung Ivonne Anggraini mengatakan penyelenggaraan Tuna Game Fishing Competition 2026 merupakan yang kedua setelah sebelumnya digelar pada 2023. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar.

“Semoga ke depan event ini bisa kembali digelar dengan skala yang lebih besar. Tentunya, masukan-masukan dari penyelenggaraan tahun ini bakal menjadi pembelajaran agar jackpot pada event selanjutnya bisa lebih besar lagi,” kata Ivonne.

Director Tanjung Lesung sekaligus Ketua Penyelenggara Tuna Game Fishing Competition Kunto Wijoyo mengatakan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan Tanjung Lesung sebagai destinasi wisata bagi komunitas olahraga memancing di Indonesia.

“Event ini juga bertujuan menjadi ruang bagi berbagai komunitas mancing untuk menyalurkan hobi mereka. Harapannya, Tanjung Lesung bisa menjadi pilihan bagi para komunitas ketika ingin memancing ikan-ikan besar, sekaligus menikmati keindahan wisata bahari yang ada di sini,” tambah Kunto.

Tokoh muda Pandeglang Selatan Ade Asnawi mengatakan pengembangan sport fishing di Tanjung Lesung diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan populasi ikan, kunjungan wisatawan, dan keterlibatan masyarakat setempat.

Ia berharap kolaborasi berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan dapat menarik lebih banyak wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik Tanjung Lesung sebagai destinasi sport fishing dan wisata pesisir di tingkat nasional maupun internasional. (ip/jh. Foto: Dok. Tanjung Lesung)

Presiden Prabowo Minta BUMN Segera Pangkas Anak Cucu Perusahaan

By

Premieri A

-

10/08/2026

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya dan para petinggi BUMN untuk memangkas memangkas anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam, instruksi itu disampaikan langsung oleh Presiden kepada beberapa menteri dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, menjelaskan pemangkasan anak dan cucu perusahaan juga bertujuan mempercepat waktu pengambilan keputusan terutama pada masa-masa dan persoalan-persoalan yang krusial.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Seskab Teddy sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Pada kesempatan itu, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut melaporkan kemajuan dari program mandatory Biodiesel 50% (B50) terutama sejak diluncurkan pada bulan Juli 2026. Simon juga melapor mengenai kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatory bio-ethanol pemerintah.

Rapat tersebut, diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Seskab Teddy, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

Terkait efisiensi di lingkungan BUMN, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada minggu lalu telah melaporkan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk mengurangi layer-layer, di antaranya seperti anak dan cucu BUMN.

“Arahan-arahan Beliau (Presiden, Red.) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja (diikuti, Red.) di BUMN-BUMN lainnya,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan pekan lalu. Ia menyatakan, perampingan telah dilakukan pada 274 perusahaan per akhir Juli 2026. (pa/jh. Foto: Dok. Sekretariat Presiden)