BusinessUpdate – Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Mohammad Abdul Ghani menargetkan PalmCo initial public offering (IPO) pada kuartal II-2023 atau kuartal III-2023 dengan harapan mampu meraup dana segar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.
Target ini mempertimbangkan proses konsolidasi yang tengah berlangsung dan diharapkan rampung pada Oktober tahun ini. Bahkan PTPN sudah menunjuk Mandiri Sekuritas dan McKinsey sebagai penasihat aksi korporasinya tersebut.
Melalui IPO ini, PalmCo akan digiring menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia dengan memproduksi sebanyak 1,8 juta ton per tahun pada 2026.
Rata-rata kebutuhan minyak goreng nasional sendiri selama ini sekitar 5,7 juta ton per tahun. Artinya, mulai periode tersebut, PalmCo bakal memenuhi sepertiga kebutuhan minyak goreng domestik. Produksi ini juga setara dengan pemenuhan 80% permintaan minyak goreng curah yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.
Ia menyebut, jika negara butuh tambahan suplai minyak goreng, PTPN bisa hadir. Ini sesuai salah satu tujuan BUMN, yaitu untuk memprioritaskan kepentingan nasional.
“Kami sudah masuk Proyek Strategis Nasional, target yang dicapai PTPN 1,8 juta ton olein per tahun pada 2026. Isu minyak goreng kita sudah tau kita sulit. Kebutuhan 5,7 juta ton. Kalau kami bisa capai 1,8 juta ton bisa sepertiga kebutuhan nasional,” terang Abdul Gani.
Senada dengan Abdul Gani, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa tujuan dari aksi korporasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan harga minyak goreng dalam negeri. Sehingga, saat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) global berfluktuasi tidak berdampak pada harga dalam negeri.
“Itu untuk PalmCo. Saat ini, peran BUMN untuk minyak goreng kurang besar. Ini karena dia tidak mengelola minyak goreng dalam jumlah besar. Oleh karena itu juga dibuat sub-holding PalmCo. Ini tujuannya membuaat pengadaan minyak goreng,” terang Arya dikutip (1/9/2022).
Pemerintah berharap, dengan adanya PalmCo dapat membantu permasalahan minyak goreng dalam negeri. Sebab, dapat dikontrol langsung oleh pemerintah melalui perusahaan BUMN.
“Kami harap go public, bikin minyak goreng dan sebagainya, maka mayoritas minyak goreng Indonesia diproduksi oleh BUMN. Sehingga, harga bisa dikontrol oleh BUMN. Kontrol dalam arti positif, bukan monopoli, sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau untuk masyarakat,” imbuh Arya.
Diketahui bahwa PalmCo merupakan merupakan perusahaan spin-off dari sub-holding PTPN III dan khusus bergerak di bidang kelapa sawit. Jika berjalan sesuai rencana, keberadaan PalmCo sepertinya bakal mengusik Wilmar Group yang selama ini menjadi salah satu pemain terbesar.
Tengok saja, potensi lahan yang bakal dimiliki PalmCo. Per akhir 2021, lahan sawit PTPN seluas 500.000 hektar (ha). Kemudian, luas lahan perkebunan lain seperti karet, tebu dan lainnya jika ditotal sekitar 200.000 ha. Luas ini yang bakal dikonversi menjadi lahan sawit dan dikonsolidasikan ke PalmCo sebelum IPO.
Artinya, PalmCo bakal memiliki lahan perkebunan sawit dengan luas sekitar 700.000 ha. Luas ini melampaui Wilmar tercatat memiliki 230.000 ha lahan dan pemain besar lain asal Malaysia FGV Holdings milikLembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) Malaysia memiliki lahan sawit 439 ribu hektar. Kelak, PalmCo bakal menjadi salah satu perusahaan terbesar dengan total lahan sawit produktif terbesar di dunia.
Lalu, soal pabrik. Pabrik pengolahan kelapa sawit PTPN juga rencananya akan dikonsolidasikan ke PalmCo.
“Nanti pabrik-pabrik akan dikonsolidasikan. Selama ini, kan, nggak. PTPN I punya pabrik sendiri dikontrol sendiri. PTPN II punya sendiri nggak terkonsolidasi. Nanti ini akan terkonsolidasi semua,” tuturnya. (ed.IS/businessupdate.id/cnbc).
