BusinessUpdate – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2022 mengalami defisit Rp169,5 triliun atau 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB). APBN tercatat surplus pada akhir kuartal III/2022.
“Berdasarkan UU APBN, defisit total adalah Rp 841 triliun atau 4,5% dari PDB. Jadi sampai Oktober defisitnya di Rp 169,5 triliun atau 0,91% dari PDB, masih jauh lebih rendah dari Perpres,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11/2022).
Defisit APBN berarti pendapatan lebih kecil dibanding pengeluaran. Sampai Oktober 2022 pendapatan negara Rp2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5%, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2%.
Salah satu penyebab belanja negara melonjak drastis karena pemerintah membayar subsidi dan kompensasi energi ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Sampai Oktober 2022, total dana yang dikeluarkan adalah Rp452,5 triliun.
Sri Mulyani memaparkan pada 2021 kompensasi untuk BBM dan listrik hanya sebesar Rp48 triliun. Pada tahun ini, pagunya dinaikkan menjadi sekitar Rp293,5 triliun dan telah dibayarkan Rp268 triliun.
“Ini yang menggambarkan kalau masyarakat mungkin merasakan ekonomi relatif stabil itu karena kita menaikkan belanja kompensasi untuk menahan shock harga-harga komoditas melonjak begitu besar di seluruh dunia. Dalam hal ini total kompensasi nanti akan mencapai Rp293 triliun dan kita sudah membayarkan Rp268 triliun,” katanya.
Alokasi subsidi energi juga mengalami kenaikan. Pada 2021 lalu alokasinya hanya Rp144,4 triliun, namun tahun ini menjadi Rp283,7 triliun dan telah dibayarkan Rp184,5 triliun.
Hal ini menjadi bukti bahwa APBN semakin optimal sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Sri Mulyani akan menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di tahun depan.
Sampai Oktober 2022 SiLPA mencapai Rp270,4 triliun dan akan dijaga tetap besar hingga akhir tahun untuk pemerintah bersiap menghadapi tantangan tahun depan.(jh)
