BusinessUpdate – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih membutuhkan dana ribuan triliun rupiah sehingga perlu dibuat skema pembiayaan inovatif.
Menurutnya, kebutuhan terhadap infrastruktur selalu sangat mendesak, terutama untuk Indonesia yang ingin keluar dari “middle income trap“. Kebutuhan infrastruktur itu terkait dengan air bersih, jalan raya, bendungan, irigasi, kereta api, dan satelit.
“Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, itu pasti forever, tidak akan. Banyak negara juga sebenarnya bisa membangun infrastruktur dengan skema innovative financing,” ujar Sri Mulyani dalam acara HUT PT PII ke-13 secara virtual, Rabu (1/3/2023).
Dengan pembiayaan inovatif ini, Kemenkeu perlu berinteraksi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha. Setelah itu, Kemenkeu akan menstrukturkan pembiayaan untuk kebutuhan infrastruktur.
“Entah itu jalan raya, jalan tol cukup banyak, jembatan, transportasi, air minum, telekomunikasi, sampai penerangan jalan dan sampah,” imbuhnya. Skema pembiayaan inovatif ini dibuat agar ketika ada pihak yang membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur tidak lagi menunggu dana APBN.
Selanjutnya, terkait dengan pembiayaan inovatif ini Sri Mulyani juga berinteraksi dengan BUMN dan membahas terkait skema penjaminannya. Berkaitan dengan itu, Kemenkeu sendiri telah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun ke PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia).
“Berarti dengan Rp10 triliun yang ditanamkan di PT PII itu bisa membuat proyek sebesar Rp533 triliun terjadi dengan nilai eksposur ke Kementerian Keuangan itu sebenarnya Rp94 triliun,” jelasnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, PT PII didesain sebagai ring fencing atau upaya untuk memisahkan portofolio secara jelas dalam rangka mencegah penyebaran risiko dan tanggung jawab dari satu area ke area lain.
Dengan begitu, proyek pembangunan akan tetap jalan. Adapun ketika sampai terjadi risiko yang akan menanggung lebih dahulu adalah PT PII. Mekanisme ini disebut menciptakan solusi mengenai kecepatan membangun infrastruktur.
Sri Mulyani berpesan, di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi risiko yang terjadi belakanga ini PT PII harus menjadi semakin mutakhir.
Sebagai informasi, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Entitas ini bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). (rn/jh)
