BusinessUpdate – Petani sering mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi lantaran tak seimbangnya antara permintaan pupuk dari petani se-Indonesia dengan kemampuan pemerintah memberikan subsidi.
“Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi,” kata Ketua Komisi IV DPR Sudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Sudin mengatakan, pihaknya telah meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membangun kios komersil atau non-subsidi sebanyak 1.000 kios di seluruh Indonesia.
Langkah ini setidaknya dapat membantu para petani memperoleh pupuk meski pupuk non-subsidi. “Lalu petani komplain pupuk langka maka saya perintahkan kepada PI dan anak perusahaannya untuk membuat kios pupuk komersil atau non subsidi. Jadi kalau yang subsidi enggak dapet dia bisa beli non subsidi,” jelas Sudin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, kapasitas produksi pupuk milik Pupuk Indonesia Grup mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah.
Ia mengatakan, total kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 13,9 juta ton yang terdiri dari 8,8 juta ton pupuk urea, 3,8 juta ton pupuk NPK, dan sisanya sekitar 1,3 juta ton jenis lainnya.
“Jadi kalau Urea kita lebih dari cukup, produksi kita 8,5 juta ton, subsidi hanya sekitar 4,7 juta ton, jadi kita punya kelebihan 3,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan hanya 6,5 juta ton, jadi kami masih lebih 2,5 juta ton,” kata Gusrizal.
Ia mengatakan, untuk pupuk NPK, kapasitas produksi Pupuk Indonesia juga telah memenuhi bahkan memiliki surplus sekitar 300.000 ton. “Kapasitas kita cuma 3,5 juta ton, subsidi 3,2 juta ton, jadi kita punya 300.000 ton (surplus),” tutupnya. (pa/jh)
