BusinessUpdate – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan target pemerintah untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi sebanyak 220.000 unit sulit tercapai hingga akhir 2023.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 30% per Mei dari target tahun ini. Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan target tersebut sangat sulit tercapai karena harga jual rumah subsidi tak kunjung disesuaikan selama 3 tahun terakhir.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) akan menyalurkan dana FLPP tahun 2023 sebanyak 220.000 unit senilai Rp25,18 triliun, sedangkan untuk Pembiayaan Tapera sebanyak 10.000 unit senilai Rp1,05 triliun.
“Kalau belum naik susah, saya yakin kayanya enggak tercapai. Kayanya di sisa waktu ini sulit tercapai sampai 220.000 unit karena memang kenaikan ini seharusnya di awal tahun,” kata Junaidi di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Terhambatnya aturan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) menyulitkan para pengembang karena ongkos produksi yang terlampau tinggi dan tidak sesuai dengan margin profit yang diperoleh.
Apalagi, proses pembangunan rumah subsidi pun tidak bisa dilakukan dengan singkat. Junaidi menjelaskan, ada proses konstruksi, pengajuan ke perbankan yang perlu dilalui oleh pengembang.
Menurutnya, dalam satu bulan, rata-rata pengembang membangun 1 unit rumah dalam waktu 2 bulan jika dikerjakan oleh 1 kelompok tukang. Sementara itu, umumnya, 1 perumahan menengah mempekerjakan 30 kelompok tukang. Saat ini, Apersi baru mengerjakan 30.000-40.000 unit rumah dari target 172.000 unit.
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Matoyoedo mengakui proses pembentukan aturan baru harga jual rumah subsidi berlangsung alot antar kementerian.
Pihaknya mengakomodir masukan dari pengembang rumah subsidi untuk perhitungan nilai jual bebas PPN. Haryo menegaskan, PUPR telah melakukan diskusi perhitungan dan dipastikan akan terbit Juni mendatang. (pa/jh)
