BusinessUpdate – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membeberkan alasan mundurnya program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW atau 35 giga watt (GW) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek listrik 35 GW mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR RI dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
“Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth (pertumbuhan) kita 7-8%. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi Covid-19 dan sebagainya,” ujar Tifatul Sembiring, anggota Komisi VII Fraksi PKS.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, program pembangunan pembangkit 35.000 MW pada dasarnya dirancang untuk 5 tahun. Namun mundur menjadi proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu 10 tahun.
Menurutnya, kondisi terjadinya renegosiasi dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) maka target pengerjaan proyek pun mundur.
“Jadi dulu 35 GW itu dirancang untuk 5 tahun, dengan adanya renegosiasi ini makannya jadwalnya kami undurkan, dari yang tadinya selesai di 2019 mundur menjadi tahun 2026,” kata Darmawan.
Ia mengatakan, dari program pembangunan pembangkit listrik tersebut, saat ini yang telah berjalan berkisar 22-23 GW. “Sekitar 22-23 GW, sudah ter-deliver, commissioning,” jelasnya.
Adapun renegosiasi yang dimaksud Darmawan yakni penundaan masuknya pembangkit-pembangkit baru pada ekosistem kelistrikan PLN. Misalnya, ada pembangkit baru berkapasitas 2 GW yang ditunda sekitar 2 tahun.
Penundaan tersebut memberikan ruang bagi PLN untuk berupaya menyeimbangkan antara pasokan listrik dan permintaan. Lantaran, permintaan listrik berkurang sepanjang masa pandemi. Ia mengungkapkan, pada dasarnya saat ini kondisi PLN masih mengalami over supply listrik nasional.
Hal itu tak lepas dari kondisi berkurangnya permintaan terhadap listrik pada masa pandemi. Selama pandemi, beban puncak kelistrikan mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya 38,5 GW menjadi 37,5 GW.
Saat ini, beban puncak pun berangsur meningkat seiring pulihnya perekonomian pasca pandemi. Hal ini sekaligus menandakan permintaan terhadap listrik juga kembali pulih.
“Jadi memang kami berusaha menambah permintaan, karena pembangkit-pembangkit ini sudah dilakukan renegosiasi dan penundaan untuk masuk ke ekosistem kami, agar keseimbangan antara permintaan dan pasokan bisa dijaga,” tutupnya. (pa/jh)
