BusinessUpdate – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan penjualan BBM Pertamax Green 92, produk pengganti Pertalite akan dilaksanakan secara masal pada 2026.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menerangkan kementeriannya masih berhati-hati untuk menjual produk bauran bensin dengan etanol 7% (E7) skala besar pada 2024. Alasannya, berdasar kajian dari PT Pertamina (Persero), penjualan Pertamax Green 92 secara bersamaan mesti menghapus peredaran bensin RON 90 (Pertalite) di tengah masyarakat.
Tutuka menyatakan konsekuensi itu mesti diantisipasi pemerintah terkait dengan daya beli masyarakat nantinya. “Itu [Pertamax Green 92] masih 2026, masih lama ya itu skala besarnya,” kata Tutuka di Jakarta, Jumat (15/9/2023), dikutip dari Bisnis.
Ia menambahkan kementeriannya bakal tetap membuka uji coba penjualan secara terbatas untuk Pertamax Green 92 pengganti Pertalite tersebut tahun depan. Hanya saja, saat ini kementeriannya masih menguji secara teknis dan bisnis terkait dengan kelayakan bauran bensin dengan turunan tetes tebu 7% tersebut.
Selain itu, kementeriannya turut mempelajari ihwal daya beli masyarakat dan sejumlah faktor ekonomi makro lainnya sebelum memutuskan untuk menghapus secara menyeluruh penjualan Pertalite. “Itu kan harus dilihat dari daya beli masyarakat, kondisi sosial dampak-dampaknya, sekarang ini masih uji teknis belum meluas itu ya,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengkaji penghapusan produk bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite pada 2024. Kebijakan itu seiring dengan komitmen perusahaan migas pelat merah itu untuk menekan gas buang dari bahan bakar kendaraan.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan perseroan bakal menaikkan angka oktan dari Pertalite saat ini menjadi RON 92 lewat pencampuran dengan etanol 7% (E7) mulai 2024. Hasil bauran bensin dengan kandungan 7 persen turunan tetes tebu itu nantinya bakal menghasilkan produk baru, Pertamax Green 92.
Namun, Nicke menyatakan kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan. “Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” ujarnya. (pa/jh)
