Home Blog Page 24

Pertamina Salurkan Elpiji 3 Kilogram ke 958 Kopdes Hingga September 2026

BusinessUpdate – PT Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan elpiji 3 kilogram (kg) ke 958 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga akhir September 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat akses dan distribusi energi di tingkat desa dan kelurahan.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyaluran elpiji subsidi melalui Kopdes Merah Putih merupakan dukungan perusahaan terhadap program pemerintah.

“Pertamina Patra Niaga mendukung Program Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari sinergi bersama pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, dengan adanya akses terhadap elpiji 3 kg, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat turut memperkuat ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayahnya. Ia memastikan, penyaluran elpiji subsidi melalui Kopdes Merah Putih tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Perusahaan juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi program Kopdes Merah Putih. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga akan melakukan evaluasi dan meningkatkan layanan distribusi energi kepada Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi.

“Pertamina Patra Niaga akan terus berevaluasi dan memperbaiki serta meningkatkan layanan distribusi energi kepada Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi melalui peningkatan layanan maupun penambahan outlet,” jelas Kitty.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Kopdes Merah Putih dapat menjual elpiji 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memberi ruang untuk Kopdes Merah Putih mendistribusikan elpiji 3 kg dengan menjadi sub pangkalan.

Ia menekankan, operasional sub-pangkalan, termasuk yang dijalankan Kopdes Merah Putih, harus tetap mengedepankan efektivitas dan produktivitas dalam penyaluran elpiji 3 kg. (rn/jh. Foto: Dok PPN)

Bank Mandiri Bayar Dividen Interim 2026 Sebesar Rp6,16 Triliun

BusinessUpdate – Bank Mandiri merealisasikan pembayaran dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp66 per saham atau sekitar Rp6,16 triliun pada Jumat (2/10/2026). Pembayaran dividen tersebut bertepatan dengan HUT ke-28 Bank Mandiri yang mengusung tema “Tumbuh Bersama Majukan Indonesia”.

Dengan pembayaran ini, total dividen Bank Mandiri sepanjang kalender 2026 mencapai sekitar Rp50,63 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas dividen tahun buku 2025 sebesar Rp44,47 triliun dan dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp6,16 triliun.

“Pembayaran dividen interim yang bertepatan dengan HUT ke-28 Bank Mandiri menjadi momen bagi kami untuk mengapresiasi kepercayaan para pemegang saham, termasuk investor ritel,” ujar Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini dalam keterangan resminya, Jumat (2/10/2026).

Keputusan tersebut sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental dan prospek bisnis Bank Mandiri yang tetap kuat, didukung oleh kinerja intermediasi yang solid.

Secara bank only, penyaluran kredit hingga Agustus 2026 tumbuh 17,6% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1.592 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut ditopang Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat 17,6% yoy menjadi Rp1.687 triliun.

Pada periode tersebut, total aset mencapai Rp2.358 triliun atau tumbuh 20,7% yoy, sedangkan laba bersih meningkat 22,3% yoy menjadi Rp37,5 triliun. Kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 1,00% dengan coverage to NPL mencapai 240,6%.

Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan bisnis tetap dijalankan secara sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. “Di usia ke-28, kami ingin pertumbuhan Bank Mandiri terus memberikan hasil yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap Bank Mandiri. Semangat ‘Tumbuh Bersama Majukan Indonesia’ kami wujudkan dengan menjaga kinerja, meningkatkan layanan bagi nasabah, dan memperluas kontribusi bagi perekonomian nasional dan wujud apresiasi kepada para pemegang saham,” tutup Novita. (ip/jh. Foto: Dok. Bank Mandiri)

Tingkatkan Layanan Pertamina Pantau Konsumsi BBM dan Bunker Secara Digital

BusinessUpdate – PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memantau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kapal secara digital melalui aplikasi Bunker Operation System (BOS) 3.0 dan Transportir Fuel Management and Reporting System (Transpormers).

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono mengatakan, BOS 3.0 memberikan informasi konsumsi bunker yang lebih akurat. Sementara untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan kapal, perusahaan menginisiasi aplikasi Transpormers.

“Implementasi aplikasi BOS 3.0 berisi informasi konsumsi bunker yang lebih akurat, sedangkan Transpormers dapat mempermudah monitoring data bunker, sehingga operasional bunker lebih tepat dan efisien,” uja Yudi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/10/2026).

BOS 3.0 merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yakni BOS 2.0. Aplikasi ini digunakan untuk pelaporan bunker remain on board (ROB) dan vessel daily report (VDR) kapal operasi PTK secara harian.

Selain itu, BOS 3.0 menghadirkan fitur capping bunker kapal yang lebih akurat. Aplikasi tersebut juga memberikan informasi konsumsi bunker pada Main Engine (ME) dan Auxiliary Engine (AE) kapal berdasarkan pergerakan harian kapal. Dengan sistem tersebut, data konsumsi bunker dapat dipantau lebih detail dan akurat sesuai dengan kegiatan operasional kapal.

Sementara aplikasi Transpormers digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan bunker handling dan pengawasan bunker kapal operasi Pertamina Patra Niaga. Aplikasi ini dilengkapi fitur untuk mengintegrasikan kegiatan bunker handling yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Sistem tersebut mencakup empat subsistem utama, yakni pengawasan bunker handling melalui transportir, pengawasan ROB bunker, pengawasan posisi kapal delivery dan redelivery, serta pengawasan melalui bunker pit.

Peluncuran kedua aplikasi tersebut ditandai secara simbolis oleh Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono bersama Perwira Direktorat Operasi dan Fungsi ICT PTK di Bali pada 17 September 2026.

Implementasi BOS 3.0 dan Transpormers menjadi bagian dari strategi PTK menyediakan sistem kerja yang terintegrasi, efektif, dan terdokumentasi sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan dan operational excellence. (rn/jh. Foto: Dok. Pertamina Trans Kontinental)

ASDP Kebut Peningkatan Kapasitas Dermaga Lintas Ketapang-Gilimanuk

BusinessUpdate – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pengerjaan fisik peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk untuk mendukung kesiapan layanan menghadapi akhir tahun atau periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Saat ini, ASDP tengah melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur di beberapa titik strategis pada lintasan Ketapang-Gilimanuk. Untuk di Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi), Dermaga V atau eks Dermaga Ponton dikembangkan dengan kapasitas hingga 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT, sedangkan di Pelabuhan Gilimanuk (Bali), Dermaga II juga ditingkatkan hingga kapasitas 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nana Sutisna mengatakan, pengembangan tersebut untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan operasional, termasuk pula dalam mengakomodasi kapal dengan ukuran lebih besar serta kebutuhan angkutan logistik yang terus berkembang.

“Pekerjaan fisik saat ini masih berlangsung, dan secara kontraktual ditargetkan selesai pada Maret 2027, namun kami terus mengupayakan strategi percepatan agar peningkatan kapasitas dermaga dapat memberikan manfaat lebih awal dalam mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027,” ujar Nana dalam keterangan resmi, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu simpul transportasi strategis yang membutuhkan perencanaan pengembangan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan produksi kendaraan yang mencapai sekitar 5% setiap tahun ikut menjadi pertimbangan dalam menyiapkan kapasitas layanan dan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang.

“Ketapang-Gilimanuk memiliki peran yang sangat strategis bagi konektivitas Pulau Jawa dan Bali, oleh karena itu pengembangannya perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kapasitas dermaga, tetapi juga pola operasi, aksesibilitas, pengelolaan kendaraan logistik, hingga konektivitas dengan kawasan sekitar,” kata Nana.

Semua aspek perlu dirancang sebagai satu kesatuan, agar pengembangan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan saat ini, sekaligus mengantisipasi pertumbuhan ke depan.

Ia menyampaikan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pertemuan untuk menyusun langkah pengembangan kawasan Pelabuhan Ketapang secara lebih terarah.

“Pelabuhan Ketapang memiliki peran penting dalam menopang konektivitas Jawa-Bali sekaligus mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik antarpulau,” tutup Nana. (rn/jh. Foto: Dok. ASDP)

Superbank Gelontorkan Pembiayaan 200 Kendaraan Listrik GrabCar Plus Electric

BusinessUpdate – PT Super Bank Indonesia Tbk (Superbank) siap memberikan fasilitas pembiayaan untuk mendukung pengadaan 200 kendaraan listrik yang akan digunakan sebagai armada GrabCar Plus Electric.

Pembiayaan ini menjadi bagian dari sinergi Superbank dan Grab dalam mendukung pengembangan ekosistem mobilitas berkelanjutan, sekaligus sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

“Melalui kolaborasi ini kami ingin mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang semakin mudah diakses oleh Mitra Pengemudi,” ujar Direktur Bisnis Superbank Sukiwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pemerintah Indonesia menargetkan sebanyak 2 juta mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik dan ekosistem pendukungnya, sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060.

Sukiwan menyatakan pada tahap awal program, fasilitas pembiayaan diberikan kepada Grab yang akan mengelola kendaraan tersebut dan menyediakannya bagi Mitra Pengemudi Grab melalui skema sewa. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kendaraan listrik dalam ekosistem Grab.

“Pembiayaan 200 kendaraan listrik ini merupakan langkah awal yang kami harapkan dapat terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan mobilitas listrik di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Director of Digital & Sustainability Grab Indonesia Rivana Mezaya mengatakan pengembangan ekosistem mobilitas berkelanjutan membutuhkan kolaborasi strategis lintas sektor untuk mempercepat transisi menuju mobilitas rendah emisi.

“Melalui kolaborasi tersebut, perusahaan tidak hanya memperluas armada kendaraan listrik, tetapi juga membangun fondasi ekosistem mobilitas hijau yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh lebih banyak Mitra Pengemudi kami,” katanya.

Skema pembiayaan ini menjadi bukti bahwa transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan seiring dengan perluasan akses Mitra Pengemudi terhadap kendaraan listrik.

“Kami berharap inisiatif ini dapat terus berkembang dan menjadi model kolaborasi ekosistem yang mendorong mobilitas rendah emisi di Indonesia, sekaligus menghadirkan pilihan mobilitas yang lebih ramah lingkungan bagi pengguna,” tutupnya. (pa/jh. Foto: Dok. Superbank)

Profil Suyudi Ario Seto Kapolri Baru

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia lahir di Pandeglang, Banten, pada 14 Juli 1973. Suyudi sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994.

Ia juga menempuh studi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada 2018. Karier Suyudi Ario Seto di Polri berlangsung di berbagai bidang, terutama pada fungsi reserse dan kriminal.

Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, baik di tingkat kepolisian daerah maupun markas besar Polri. Namanya pernah menjabat sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, serta Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Kariernya berlanjut dengan sejumlah penugasan lainnya, termasuk memimpin unit Jatanras Polda Metro Jaya. Suyudi juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Metro Jakarta Barat, serta Kanit Resmob Bareskrim Polri.

Selain bertugas di bidang reserse, Suyudi juga pernah dipercaya sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang. Ia kemudian memimpin sejumlah kepolisian resor, di antaranya Polres Majalengka, Polres Bogor, dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah kemudian dipercayakan kepadanya. Pada 2023, Suyudi Ario Seto menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Setahun berikutnya, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten. Puncak penugasan Suyudi Ario Seto di lingkungan Polri berlanjut ketika ia dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).

Suyudi resmi dilantik sebagai Kepala BNN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025. Pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN). (rn/jh. Foto: Tangkap Layar YouTube Sekretarit Presiden)

Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Lantik 18 Pejabat Baru

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ketujuh pada Kamis (1/10/2026). Total, terdapat 18 pejabat yang dilantik di Istana Negara, Jakarta mulai dari menteri sampai dengan Kepala Polisi RI (Kapolri).

Reshuffle ini merujuk pada empat surat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Keputusan Republik Indonesia Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Keputusan Republik Indonesia Nomor 84P tahun 2026 dan 96P Tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 46M Tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Presiden Prabowo Subianto melantik Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain Sarmuji, jajaran pejabat negara yang juga dilantik oleh Presiden di Istana Negara hari ini, di antaranya Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Menteri Luar Negeri, Komjen Pol. Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Upacara pelantikan sejumlah pejabat negara hari ini, yang merupakan bagian dari perombakan kabinet (reshuffle) terbaru, yaitu yang ke-7 dalam periode 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo.

Upacara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya menteri-menteri koordinator pada Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo hari ini:

  1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
  2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  3. Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  4. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
  5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
  6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
  8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
  9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
  10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
  11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan
  12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
  13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
  15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman
  16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman
  17. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri
  18. Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri

(ip/jh. Foto: Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden)

KAI Logistik Angkut BBM dan BBK Sebanyak 21 Juta Ton

BusinessUpdate – PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatat angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) mencapai 2,1 juta ton hingga Agustus 2026. Volume tersebut naik 5% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai sekitar 2 juta ton.

Peningkatan juga terlihat pada layanan pra dan purna angkutan BBM/BBK memasuki semester II/2026. Kinerja layanan tersebut tercatat tumbuh lebih dari 10% dibandingkan rata-rata kinerja pada semester I/2026.

VP of Commercial KAI Logistik Ferdian Pardosi mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap layanan penunjang logistik energi masih terjaga.

“Pertumbuhan kinerja layanan pra dan purna BBM/BBK menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan penunjang logistik energi terus terjaga. Bagi kami, pra dan purna bukan sekadar aktivitas pendukung, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasok energi,” kata Ferdian dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2026).

Ia menambahkan, KAI Logistik menyediakan layanan yang terstandarisasi di berbagai titik di Jawa dan Sumatra untuk mendukung distribusi BBM dan BBK. Dengan layanan tersebut, perusahaan menyebut aktivitas pra dan purna angkutan menjadi bagian dari rangkaian distribusi energi, mulai dari persiapan sarana hingga penanganan setelah proses pengangkutan.

Adapun, layanan pra dan purna angkutan BBM/BBK KAI Logistik telah diluncurkan sejak 2020 yang mencakup sejumlah kegiatan operasional yang berkaitan dengan kesiapan dan penanganan sarana angkutan BBM/BBK. Kegiatan tersebut meliputi bongkar dan muat, pemeliharaan dan perawatan ketel, pencucian dan kalibrasi ketel, pemuatan dan pembongkaran, hingga penanganan klaim susut.

Saat ini, layanan pra dan purna BBM/BBK tersedia pada 10 rute distribusi yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatra. Beberapa titik layanan tersebut antara lain Labuan, Kertapati, Maos, Cilacap, Rewulu, Madiun, Benteng, dan Malang.

Keberadaan layanan di sejumlah titik tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan distribusi energi, terutama pada lokasi yang menjadi bagian dari rantai pasok BBM dan BBK. Dalam operasionalnya, proses pencucian dan kalibrasi ketel dilakukan untuk memastikan sarana angkutan berada dalam kondisi sesuai dengan standar operasional.

Sementara itu, pemeliharaan dan perawatan dilakukan untuk menjaga kesiapan sarana dalam mendukung kegiatan distribusi. Aktivitas tersebut juga berkaitan dengan aspek kualitas, keamanan, dan akurasi dalam proses distribusi BBM dan BBK.

KAI Logistik menyebut BBM dan BBK yang didistribusikan melalui rantai pasok tersebut diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan strategis. Oleh karena itu, proses logistik menjadi salah satu bagian yang mendukung distribusi energi agar dapat berlangsung secara tepat dan berkesinambungan.

Ferdian mengatakan KAI Logistik akan melanjutkan pengembangan layanan pra dan purna angkutan BBM/BBK. “KAI Logistik akan terus berinovasi untuk memperkuat sistem distribusi energi yang berkelanjutan, efisien, dan terstandarisasi,” tutupnya. (rn/jh. Foto: KAI Logistik)

Hingga Agustus 2026 WIKA Garap 71 Proyek Senilai Rp40,25 Triliun

BusinessUpdate – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menyatakan perseroan tengah mengerjakan 71 proyek berjalan hingga Agustus 2026 dengan total nilai kontrak Rp40,25 triliun. Sebanyak 27 proyek merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tujuh proyek berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Total nilai kontrak adalah sebesar Rp40,25 triliun di mana sampai dengan Agustus 2026 ini, proyek tersebut tersebar di 19 provinsi, dan juga kami membuat 18 pabrik,” kata Corporate Secretary WIKA Ngatemin dalam konferensi pers paparan publik (pubex) WIKA secara daring di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Saat ini Perseroan menetapkan dua fokus sebagai program prioritas, yakni kembali ke inti bisnis (core business) sebagai penyedia jasa konstruksi dan percepatan penyehatan keuangan.

Untuk fokus pertama, WIKA kembali memperkuat bisnis inti sebagai penyedia jasa konstruksi. WIKA menargetkan penjualan non-JO periode Januari-Desember 2026 senilai Rp13,60 triliun dengan asumsi laba kotor Rp1,25 triliun.

“WIKA didukung oleh tiga program strategis di SDM (sumber daya manusia), proses maupun teknologi, di mana harapannya terjadi peningkatan kepercayaan stakeholder sehingga mendapatkan repeat order, peningkatan reputasi perusahaan, pemulihan persepsi pasar dan pekerjaan in-store, sehingga bisa mendorong pemulihan status saham perusahaan yang saat ini sedang disuspensi,” jelasnya.

Sementara itu, fokus kedua WIKA adalah mempercepat program penyehatan keuangan perusahaan. Perseroan menjalankan tiga program utama, yakni divestasi, percepatan cash collection dan piutang, serta restrukturisasi utang.

Pertama, melalui divestasi, WIKA berencana melakukan divestasi atas anak usaha dan perusahaan asosiasi yang tidak ada keterkaitan dengan bisnis inti.

Kedua, melalui percepatan cash collection dan piutang, perseroan mempercepat penagihan piutang, klaim, hingga tagihan bruto guna meningkatkan arus kas masuk. WIKA juga melakukan perbaikan portofolio orderbook dengan skema pembayaran bulanan.

Ketiga, lewat restrukturisasi utang, perseroan melakukan renegosiasi tenor pinjaman dan penurunan tingkat bunga. “Dari klaster satu di mana margin kotor kami Rp1,2 triliun sehingga tidak bisa menutupi untuk beban-beban yang ada di bawah seperti bunga bank yang cukup tinggi dan juga ada beban lain-lain dan ekonomi. Sehingga kami perlu menyiapkan strategi di klaster dua terkait dengan financial recovery dan juga critical issue resolution dan program penyehatan WIKA,” jelasnya. (pa/jh. Foto: Dok. WIKA)

PLN Siapkan Infrastruktur Penukaran Baterai Kendaraan di Klungkung Bali

BusinessUpdate – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali dan sejumlah mitra menyiapkan infrastruktur sistem penukaran baterai (Battery Swap System) untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Kabupaten Klungkung, Bali.

General Manager PLN UID Bali Ajrun Karim mengatakan PLN mendukung kebutuhan kelistrikan dan penyambungan daya untuk pemasangan serta pengoperasian proyek percontohan sistem penukaran baterai yang akan dibangun di lima lokasi di Klungkung.

Melalui ruang lingkup kerja sama ini, PLN UID Bali berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan terbaik, khususnya dalam hal kebutuhan listrik dan penyambungan daya yang diperlukan.

“Infrastruktur ini nantinya akan menopang pemasangan dan pengoperasian proyek percontohan sistem penukaran baterai (Battery Swap System) di lima lokasi strategis di Kabupaten Klungkung,” ujar Ajrun usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan sejumlah pihak, Kamis (1/10/2026).

Adapun, Nota Kesepahaman diteken oleh PLN UID Bali, PT INAKO Kreta Udhaya, Korea Smart e-Mobility Association (KEMA), dan Korea Automotive Technology Institute (KATECH) di Wyndham Tamansari Jivva Resort, Klungkung.

Dukungan kelistrikan di lapangan dilaksanakan PLN UP3 Bali Timur melalui ULP Klungkung. PLN memberikan pelayanan kelistrikan sesuai kebutuhan daya dan ketentuan yang berlaku, sedangkan INAKO, KEMA dan KATECH menyiapkan perizinan serta kebutuhan penyambungan daya.

Proyek percontohan tersebut direncanakan mulai berjalan pada Oktober 2026 dengan pengoperasian lima kendaraan listrik roda tiga untuk fungsi khusus.

Ia menjelaskan kendaraan listrik itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain pengangkutan sampah, kendaraan pendingin, dan pengangkutan barang. Selain itu, dikembangkan kendaraan pertanian listrik roda tiga dan roda empat berukuran kecil untuk kebutuhan pengangkutan dan penyemprotan. Pengembangan selanjutnya direncanakan diperluas pada 2027 dengan jumlah lebih dari 30 kendaraan listrik di Bali.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan pengembangan kendaraan listrik tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah mewujudkan Nusa Penida sebagai green island pada 2030.

“Jika menjadi green island, Nusa Penida akan menjadi destinasi wisata yang lebih berkelas. Dan ini terus kami siapkan secara bertahap hingga nanti bisa tercapai sepenuhnya pada 2030,” ujar Satria.

Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga diharapkan mendukung pariwisata berkelanjutan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.

Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup penyediaan infrastruktur, tetapi juga pengujian kesesuaian dan kualitas sistem penukaran baterai di lapangan. Para pihak juga akan memanfaatkan data penggunaan dan pemantauan sistem sebagai bagian dari pengembangan teknologi.

Para pihak selanjutnya dapat menindaklanjuti kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan. Kolaborasi tersebut menjadi tahap awal pengembangan ekosistem mobilitas listrik terintegrasi di Klungkung.

Ajrun berharap dukungan infrastruktur kelistrikan, teknologi, dan kerja sama lintas negara dapat memperluas penggunaan kendaraan listrik sekaligus mendukung transportasi ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi hijau di Bali. (ip/jh. Foto: Dok. PLN)