Bank Mandiri Lakukan Penyesuaian Kredit Berbasis Reference Rate

By

-

27/08/2025

BusinessUpdate – Bank Mandiri menyambut baik langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,00%. Terkait hal itu, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian pada segmen kredit berbasis reference rate.

Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menyatakan, penyesuaian tersebut menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. Bank Mandiri pun siap memperkuat sinergi dengan otoritas moneter melalui pertumbuhan kredit yang sehat, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

“Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk terus mendukung perekonomian nasional,” ujar Novita melalui keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri akan terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan selektif, terutama mendukung sektor produktif serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan fokus pada pertumbuhan berbasis ekosistem wholesale, perseroan optimistis mampu tumbuh berkelanjutan melalui prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Bank Mandiri juga menegaskan telah melakukan penyesuaian pada segmen kredit berbasis reference rate sesuai arah penurunan BI Rate terkait suku bunga kredit. Transmisi tersebut dipengaruhi kondisi likuiditas industri, struktur biaya dana (cost of fund), serta komunikasi kepada nasabah.

Sementara itu, portofolio kredit yang langsung mengacu pada BI Rate hanya mencakup porsi terbatas dibandingkan total portofolio. Penurunan BI Rate 25 bps diperkirakan menurunkan yield kredit sekitar 10–15 bps di level portofolio. Kemudian, dampak terhadap pendapatan bunga relatif minimal dan dapat dikelola melalui strategi peningkatan porsi kredit ritel dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sekaligus menjaga keseimbangan portofolio wholesale.

Sebagai informasi, hingga Mei 2025, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit wholesale 15,8% secara tahunan (yoy), jauh di atas rata-rata industri 8,43% yoy. Kredit perumahan atau KPR juga tumbuh 14,2% yoy.

Sementara itu, segmen ritel naik 8,95% secara tahunan, sejalan dengan tren industri. Pertumbuhan tersebut menunjukkan produk Bank Mandiri tetap diminati pasar. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) hanya 1,06% secara bank only pada periode yang sama, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri.

Untuk memperluas akses layanan keuangan, Bank Mandiri mengoptimalkan kapabilitas digital melalui Livin’ by Mandiri untuk nasabah ritel, Kopra by Mandiri bagi segmen wholesale, serta Livin’ Merchant bagi UMKM. Dengan inovasi-inovasi itu, perseroan berupaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sekaligus mendorong akselerasi layanan finansial di seluruh lapisan masyarakat. (pa/jh. Foto: Dok. Bank Mandiri)

PNM Sediakan Biaya Renovasi Rumah bagi Nasabah Mekaar

By

Iyan Pahlevi

-

27/08/2025

BusinessUpdate – Memeringati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menekankan pentingnya akses terhadap rumah layak huni sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk itu perseroan meluncurkan program Mekaar Home.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 16,5 juta keluarga di Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni. PNM melihat kebutuhan rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang produktif yang menopang usaha keluarga.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menargetkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PNM melalui program Mekaar Home yang memberikan pembiayaan khusus untuk perbaikan dan renovasi rumah, terutama bagi nasabah PNM Mekaar yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha.

Melalui program ini, PNM berupaya menghadirkan rumah yang lebih layak sekaligus mendorong produktivitas usaha para perempuan tangguh. Hingga Agustus 2025, PNM melalui Mekaar Home telah menjangkau 32 provinsi, 309 kabupaten/kota, dan melayani 755.272 nasabah dengan total penyaluran mencapai Rp1,74 triliun.

Capaian ini mencerminkan komitmen PNM dalam menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan nasabah Mekaar di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga wujud nyata keberpihakan kepada perempuan prasejahtera.

“Kami percaya bahwa rumah yang layak akan melahirkan keluarga yang lebih sehat dan usaha yang lebih produktif. Lewat Mekaar Home, PNM ingin membersamai perjuangan para ibu dalam mewujudkan rumah impian sekaligus tempat usaha yang berdaya,” ujar Dodot.

PNM berharap dengan adanya Mekaar Home, para nasabah Mekaar semakin terdorong untuk memperbaiki tempat tinggal sekaligus usaha mereka. Dengan demikian, PNM tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan. (ip/jh)

Penjualan Apartemen di Jakarta Lesu, Harga Stagnan

By

Rahman N

-

27/08/2025

BusinessUpdate – Pasar properti kondominium dan apartemen hingga semester I/2025 masih lesu. Padahal, pada periode tersebut pemerintah menggulirkan paket kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Kondisi ini menyebabkan ribuan unit apartemen di Jakarta belum terserap atau tak laku terjual.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menjelaskan di wilayah Jakarta total suplai apartemen dan kondominium komersial milik anggota REI yang belum terserap pasar menembus lebih dari 5.000 unit yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satunya, berada di area Kebon Jeruk, beberapa titik di selatan Jakarta dan timur Jakarta.

Bambang menjelaskan, perlambatan penjualan apartemen itu terjadi hampir di seluruh golongan. Mulai dari apartemen kelas menengah hingga apartemen kelas atas.

Khusus untuk pasar kelas menengah, kendala mahalnya pengenaan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sehingg kelas menengah cenderung akan memilih untuk kontrak rumah.

Kemudian, perlambatan penjualan apartemen juga menyasar kelas menengah atas. Di mana, umumnya kelas ini rajin melakukan pembelian unit apartemen sebagai instrumen investasi. Akan tetapi, beberapa waktu belakangan margin investasi apartemen terus menurun. Ditambah hadirnya instrumen investasi lain yang jauh lebih menjajikan menjadi penyebab penjualan apartemen kian merosot. “

Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim mengungkap penjualan hunian vertikal yakni apartemen dan kondominium terus merosot pasca-Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu. Sepanjang semesetr I/2025, penjualan apartemen dan kondominium stagnan. Bahkan, Yunus menjelaskan bahwa penjualan apartemen sepanjang semester I/2025 di Jakarta yang tercatat oleh JLL Indonesia hanya ada di angka 150 unit.

Apabila ditilik ke beberapa waktu belakangan, penjualan apartemen di Jakarta sepanjang semester I/2025 itu jauh menurun dibandingkan dengan rata-rata penjualan unit apartemen dalam kurun waktu 10 tahun belakangan yang ada di angka 3.560 unit.

Menurutnya, penurunan penjualan apartemen di Indonesia khususnya Jakarta telah terjadi sejak 2015. Di mana, posisinya bergerak makin buruk saat Indonesia diterpa Pandemi pada 2020.

Akibat lemahnya daya serap pasar tersebut, Yunus menyebut sepanjang tahun ini dipastikan tidak akan ada peluncuran apartemen baru di Jakarta. Padahal, rata-rata suplai apartemen baru selama sepuluh tahun belakangan umumnya ada di angka 4.100 unit per tahun.

Dari sisi pasar, saat ini pasar kelas menengah bawah masih mendominasi pembelian apartemen di angka 49%. Di mana, segmen ini tengah berhati-hati dalam melakukan ekspansi di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi. Sementara itu, kelas menengah persentasenya mencapai 44%, sedangkan segmen kelas menengah atas berkontribusi sebesar 7%.

Akibat minimnya serapan pasar tersebut, harga penjualan apartemen juga tampak stagnan dalam beberapa waktu belakangan. Di mana, saat ini harga apartemen untuk kelas menengah bawah umumnya dibanderol dengan harga di bawah Rp20 juta per meter. Kemudian, harga apartemen kelas menengah saat ini parkir di Rp30 juta per meter, menengah atas Rp40 juta per meter, apartemen high end di angka Rp42 juta per meter dan apartemen luxury di angka Rp60 juta meter per meter. (rn/jh)

Penggabungan 41 BUMD di Jawa Barat Dimulai 2026

By

Premieri A

-

27/08/2025

BusinessUpdate – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan proses penggabungan 41 badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayah tersebut menjadi satu hingga dua holding mulai dilaksanakan pada 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini akan dimatangkan lewat Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jabar yang mulai bekerja bulan ini dan ditargetkan pada 2026 akan diusulkan dua rancangan peraturan daerahnya (raperda) yakni soal Bank Jabar dan BUMD gabungan.

“Tahun depan kita sudah akan mengusulkan raperda BUMD-nya yang ada dua. Satu Bank Jabar dan dua gabungan seluruh BUMD, digabung,” kata Dedi di Bandung, Jabar, Selasa (26/8/2025).

Dengan penggabungan tersebut, akan ada entitas BUMD di Jawa Barat yang ditutup, utamanya yang bermasalah dan penyederhanaan. “BUMD terlalu banyak itu enggak sehat. BUMD yang sehat itu satu, dan multifungsi,” ujarnya.

Menurut dia, perubahan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan BUMD yang sehat dan produktif. Jika tidak, keberadaan BUMD akan terus merugikan pemerintah daerah. “Saat ini, audit BUMD masih berjalan. Keberadaan BUMD yang bermasalah akan diamputasi saja,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyatakan mayoritas BUMD di Jawa Barat memang bermasalah. Akan tetapi, masih ada BUMD seperti Bank Jabar Banten (BJB) yang kinerjanya baik, meski masih memiliki catatan juga, termasuk yang sedang dalam proses hukum.

Menurut Ono, penggabungan serta pembentukan holding BUMD adalah langkah tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD, sehingga jumlah direksi dan komisaris dapat dipangkas sehingga mengurangi biaya operasional.

“Pengabungan (BUMD) juga akan merumuskan kegiatan utama bisnis masing-masing BUMD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi,” ujarnya.

Ono menyatakan DPRD Jabar sangat mendukung kebijakan ini dan sejak awal mendorong gubernur merevitalisasi dan mengoptimalkan BUMD melalui penghapusan, merger, atau pembentukan holding.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kasus korupsi terjadi dengan melibatkan BUMD di Jawa Barat. Seperti, korupsi terkait PT Migas Utama Jabar (MUJ) yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp86,2 miliar.

Kemudian, dalam penyidikan dugaan korupsi pada BUMD PT Jaminan Kredit Daerah atau PT Jamkrida Jabar periode 2013-2022 mengenai aktivitas menjaminkan ulang perusahaan tersebut pada perusahaan reasuransi, dengan fee di dalamnya yang diduga ada potensi kerugian negara.

Selain itu, ada dugaan korupsi penyimpangan pendapatan daerah berupa pajak tambang oleh PT Jasa Sarana yang ditangani Kejaksaan Negeri Sumedang. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp3 miliar. (pa/jh. Foto: Dok. Pemprov Jabar)

Pupuk Indonesia Berhentikan Immanuel Ebenezer dari Jabatan Komisaris

By

Rahman N

-

26/08/2025

BusinessUpdate – PT Pupuk Indonesia (Persero) secara resmi telah memberhentikan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau lebh akrab dipanggil Noel, dari posisi Komisaris sejak 22 Agustus 2025.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia yang diwakili VP Strategic Delivery Unit, Yehezkiel Adiperwira Tahapary menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada Salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pupuk Indonesia Nomor SK 232/MBU/08/2025, Nomor SK.049/DI-DAM/DO/2025.

“Memberhentikan Sdr. Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2025,” seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Selas (26/8/2025).

PT Pupuk Indonesia juga memastikan perkara hukum yang dialami eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) tersebut tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya akan segera mencabut keanggotaan politikus Immanuel Ebenezer. Keputusan itu menyusul pencopotan Noel dari jabatan wakil menteri ketenagakerjaan (Wamenaker) oleh Presiden Prabowo Subianto karena menjadi tersangka dugaan pemerasan di Kemnaker.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses sertifikasi ketenagakerjaan, Kamis (21/8/2025).

Sugiono menjelaskan dalam struktur organisasi Gerindra terdapat dua kategori, yakni anggota dan kader. Menurutnya, Noel hanya berstatus anggota, bukan kader Partai Gerindra. Ia menambahkan keanggotaan Noel di Gerindra sebelumnya merupakan bagian dari persyaratan pencalegan pada Pemilu 2024. (rn/jh)

Tokopedia Angkat Bicara Soal Isu PHK Karyawan

By

Iyan Pahlevi

-

26/08/2025

BusinessUpdate – Juru bicara TikTok, investor Tokopedia, memberikan penjelasan terkait dengan kabar yang mengatakan bahwa Tokopedia bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan pada Agustus ini.

Melalui keterangan resmi, TikTok menyampaikan bahwa perusahaan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan penyesuaian. Selain itu, TikTok juga menegaskan komitmennya untuk terus berinvestasi di Tokopedia.

“Kami secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi kami serta memberikan layanan yang lebih baik kepada para pengguna,” demikian kata Juru Bicara TikTok melalui keterangan resmi, Selasa (26/8/2025).

Pernyataan itu menegaskan jika TikTok terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Tokopedia dilaporkan melakukan PHK pada Juni 2025. Informasi terakhir menyebutkan, jumlah karyawan yang terdampak PHK pada Juni sekitar 450 orang. Bloomberg menyebut pengurangan karyawan tersebut setara dengan 9% dari jumlah karyawan Tokopedia.

Mengutip dari Business Standard, kabar PHK di Tokopedia dikonfirmasi oleh salah seorang juru bicara ByteDance. Juru Bicara itu menyatakan, efisiensi pekerja berkaitan dengan kesepakatan perusahaan membeli Tokopedia dan menggabungkannya dengan operasi TikTok. Namun, ByteDance tidak menyebutkan berapa banyak karyawan yang akan terkena dampak.

Juru bicara ByteDance, Nuraini Razak, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan akan membuat penyesuaian yang diperlukan sebagai akibat dari penggabungan TikTok dan Tokopedia. (ip/jh. Foto: Dok. Tokopedia)

Sebanyak 618 Pelanggan di Batam Manfaatkan Program PLN Semarak Kemerdekaan 2025

By

Rahman N

-

26/08/2025

BusinessUpdate – PT PLN Batam mencatat sebanyak 618 pelanggan telah memanfaatkan program diskon Biaya Penyambungan (BP) tambah daya listrik melalui program bertajuk “Semarak Kemerdekaan 2025” yang berlangsung pada 15 hingga 30 Agustus 2025.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN Batam Novi Hendra mengatakan program itu berbeda dengan diskon tarif listrik, karena khusus memberikan keringanan hingga 80% untuk biaya tambah daya.

“Program ini menjadi upaya PLN Batam mempermudah masyarakat mendapatkan akses listrik yang lebih besar dengan biaya lebih terjangkau,” ujar dNovi melalui keterangan resmi, Selasa (26/8/2025).

Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang ingin naik ke 2.200 VA, biasanya dikenakan biaya Rp1.560.000. Namun, melalui program Semarak Kemerdekaan, biaya yang perlu dibayar hanya Rp312.000, ditambah penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL) jika ada sebagai jaminan pemakaian listrik selama menjadi pelanggan PLN Batam.

Ia memastikan PLN Batam akan terus menghadirkan program yang meringankan masyarakat agar layanan listrik dapat dinikmati secara optimal dan merata. (rn/jh. Foto: Dok. PLN Batam)

Lebih 3.000 Pelanggan Manfaatkan DAMRI untuk Petani dan Pedagang

By

Premieri A

-

26/08/2025

BusinessUpdate – Perum DAMRI menghadirkan layanan angkutan perintis untuk mendistribusikan barang dari petani dan pedagang kecil di Surabaya dengan jadwal operasional pagi dan siang guna mempermudah akses pasar sekaligus menekan biaya logistik.

General Manager DAMRI Cabang Surabaya, Heru Warsono, menyebut layanan ini berkontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah. Sepanjang semester I/2025, tercatat lebih dari 3.000 pelanggan memanfaatkan angkutan tersebut.

“Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha dan petani, akan transportasi publik yang andal dan terjangkau,” ujar Heru melalui keterangan resmi di Surabaya, Selasa (26/8/2025).

Layanan DAMRI beroperasi setiap hari dengan keberangkatan pukul 07.00 dari titik awal dan pukul 12.00 dari arah sebaliknya. Rutenya mencakup Mojoagung – Wonosalam, Desa Marmoyo – Terminal Ploso, Terminal Type C Angkot Nganjuk – Desa Ngetos, Terminal Type C Angkot Nganjuk – Desa Jatikalen, serta Pelabuhan Batu Guluk – Kecamatan Kangayan. Tarif perjalanan dipatok Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per orang.

Menurut Heru, biaya tersebut relatif terjangkau sehingga para pedagang dan petani bisa mengalokasikan lebih banyak modal usaha untuk kebutuhan lain.

“Inovasi layanan angkutan ini diyakini mampu mempercepat distribusi barang, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan pasokan kebutuhan pokok di berbagai daerah. Kami berharap langkah ini dapat mengurangi biaya logistik, menghemat waktu tempuh, serta meningkatkan daya saing produk lokal,” kata Heru.

DAMRI juga menegaskan komitmennya memperluas jaringan transportasi perintis yang terintegrasi dengan kebutuhan pedagang, petani, UMKM, dan pemerintah daerah. “Kami yakin peran DAMRI sebagai mitra distribusi barang dan mobilitas warga dapat mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan lokal,” tutup Heru. (pa/jh. Foto: Dok. DAMRI)

Pelita Air Kembali Raih Penghargaan Ketepatan Waktu Terbaik

By

Iyan Pahlevi

-

26/08/2025

BusinessUpdate – Pelita Air kembali mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai maskapai dengan tingkat ketepatan waktu terbaik (on-time performance/OTP) selama dua tahun berturut-turut berkat strategi operasional yang konsisten.

“Penghargaan ini menandai dua tahun berturut-turut Pelita Air mempertahankan OTP terbaik di industri penerbangan nasional,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono di sela menyerahkan penghargaan itu dalam Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara di Bogor, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, Pelita Air kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan tingkat ketepatan waktu terbaik sepanjang tahun 2024 sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan.

“Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi maskapai dalam memberikan layanan penerbangan yang andal, tepat waktu, dan mengutamakan kenyamanan penumpang,” ujar Budi.

Sementara itu Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyebutkan penghargaan tersebut merupakan sebuah pengingat bagi pihaknya untuk terus mempertahankan ketepatan waktu dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan regulator serta masyarakat.

“Ketepatan waktu bukan hanya tentang memenuhi indikator layanan, melainkan tentang menghormati perjalanan, rencana, dan aktivitas penting yang dijalani pelanggan kami setiap hari,” kata Dendy.

Dendy menegaskan Pelita Air berkomitmen untuk terus menghadirkan nilai lebih melalui layanan penerbangan. Ia menekankan penerbangan yang bermakna, selain diukur dari ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga dari kenyamanan dan ketenangan yang dirasakan penumpang selama perjalanan.

“Harapan kami, setiap pengalaman bersama Pelita Air dapat memberi nilai tambah yang relevan bagi pelanggan,” tambah Dendy.

Sementara itu, Pengamat Penerbangan dan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie menilai keberhasilan Pelita Air mempertahankan OTP bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem manajemen operasional yang solid.

“OTP ini hanya sebuah gunung es saja. Untuk mencapainya, sangat banyak yang diperlukan, mulai dari manajemen rotasi pesawat, pengaturan awak kabin dan pilot, penjadwalan, pemeliharaan, hingga kesiapan pesawat cadangan,” kata Alvin.

Jika salah satu saja tidak sinkron, OTP bisa terganggu sehingga ketika sebuah maskapai bisa konsisten terhadap ketepatan waktu di atas 80% artinya koordinasi manajemennya berfungsi dengan baik.

Alvin juga menekankan pentingnya OTP dari sisi konsumen. Esensi dari perjalanan udara, lanjutnya, adalah menghemat waktu, dan ketepatan waktu menjadi kunci kepercayaan konsumen. “Dengan OTP yang bisa diandalkan, Pelita Air memiliki keunggulan strategis dibanding maskapai lain di Indonesia,” ujarnya.

Namun Alvin juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks seiring bertambahnya armada dan rute Pelita Air.

“Harapan saya, Pelita Air tetap konsisten menjaga OTP meski skala operasi semakin besar. Jika bisa mempertahankan performa ini, Pelita Air akan memiliki competitive strategic advantage yang membedakannya dari maskapai lain,” tutupnya. (ip/jh. Foto: Dok. Pelita Air)

ASDP dan InJourney Airports Susun Kajian Water Taxi di Bali

By

Rahman N

-

26/08/2025

BusinessUpdate – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap mendukung program strategis water taxi di Bali yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Kemenko Infrawil) RI. Untuk itu ASDP ikut serta dalam penyusunan kajian water taxi tersebut.

Program ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan moda transportasi laut modern sebagai alternatif untuk mendukung pariwisata dan memperlancar mobilitas masyarakat di Bali.

“Dengan spirit melayani dan menghubungkan nusantara, ASDP ingin memastikan bahwa setiap inisiatif transportasi laut dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata Indonesia serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat di destinasi wisata,” ujar Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, dikutip dari keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Bali turut memberikan dukungan penuh atas program ini. Kemenko Infrawil memegang peran koordinasi lintas sektor, Kemenhub sebagai pengampu kebijakan transportasi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali yang berperan dalam integrasi daerah. Sinergi ini menjadi kunci dalam mempercepat lahirnya layanan transportasi laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dan untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemerintah meminta ASDP dan InJourney Airports untuk menyusun kajian menyeluruh terkait rencana implementasi water taxi. Kajian tersebut mencakup aspek bisnis, sosial-budaya, hingga keberlanjutan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memastikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pariwisata Bali.

Yossianis menambahkan bahwa layanan water taxi berpotensi menjadi solusi strategis dalam mengurangi kepadatan lalu lintas darat di Bali.

“ASDP hadir mendukung program pemerintah dengan melakukan kajian komprehensif terkait layanan transportasi laut yang aman, modern, dan terintegrasi. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan konektivitas wisata yang lebih lancar sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

Pertumbuhan wisatawan ke Bali menunjukkan tren positif. Menurut data Airport Council International (ACI), jumlah kunjungan telah mencapai 24 juta pada 2024 dan diproyeksikan melonjak menjadi 32 juta wisatawan per tahun dalam lima tahun mendatang.

Sektor pariwisata sendiri menyumbang lebih dari 52% terhadap PDRB Bali, dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp118 triliun per tahun. Hal ini menegaskan urgensi moda transportasi alternatif yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pariwisata sekaligus aktivitas logistik.

Kehadiran water taxi diharapkan dapat memecah beban arus wisatawan, mengurangi kepadatan menuju bandara, serta memperluas akses perjalanan laut yang nyaman. Efisiensi mobilitas ini diproyeksikan meningkatkan belanja wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata Bali.

VP Komersial ASDP Rizki Dwianda mengatakan bahwa saat ini ASDP bersama InJourney Airports tengah menyusun kajian bisnis dan sosial budaya untuk memastikan implementasi water taxi memberikan multiplier effect yang optimal.

“Kajian ini penting agar setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peluang usaha baru, maupun peningkatan pendapatan masyarakat lokal,” jelasnya.

ASDP memandang jalur laut bukan hanya sebagai moda transportasi alternatif, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Arus perjalanan yang lebih lancar akan mempercepat perputaran ekonomi, memperluas distribusi logistik, serta mengurangi tingkat kemacetan yang selama ini berdampak pada kegiatan usaha masyarakat lokal. (rn/jh. Foto: Dok. ASDP)