BusinessUpdate – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan pembiayaan secara kumulatif Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp7,4 triliun, terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2,0 triliun KPP Demand. Melalui kedua skema tersebut, pembiayaan menjangkau sisi penyediaan rumah sekaligus masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan, KPP memiliki peran strategis karena pembiayaan menjangkau dua sisi sekaligus, yakni pelaku usaha dalam penyediaan rumah serta masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pada sisi supply, KPP dapat dimanfaatkan antara lain oleh developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit hingga Rp5 miliar. Sementara KPP Demand memberikan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.
Helmy mengatakan, potensi pertumbuhan KPP masih terbuka lebar. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar, terdiri atas 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” tambah Helmy.
Menurut Helmy, penguatan KPP juga menjadi bagian dari upaya BTN memanfaatkan ekosistem perumahan yang telah dibangun Perseroan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutur Helmy.
Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi implementasi KPP yang dinilai dapat menjadi instrumen untuk mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan naik kelas.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.
Maruarar mengatakan, meskipun KPP relatif baru, respons terhadap program tersebut sangat positif. Tingginya penyerapan turut mendorong peningkatan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ia juga secara khusus menyoroti posisi BTN dalam penyaluran KPP Supply.
Menurut Maruarar, keberhasilan KPP pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang tersalurkan. Program tersebut harus mampu mendorong pelaku UMKM tumbuh menjadi pengusaha dengan skala usaha yang semakin besar.
“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” kata Maruarar.
Maruarar menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berantai yang luas terhadap perekonomian. Aktivitas pembangunan rumah tidak hanya menggerakkan developer dan kontraktor, tetapi juga menyerap tenaga kerja serta menciptakan permintaan terhadap bahan bangunan, transportasi, industri manufaktur hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar proyek.
“Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Maruarar pun mendorong BTN untuk terus bekerja keras dan melakukan terobosan dalam mempercepat penyaluran KPP. Sepanjang Januari hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN telah mencapai Rp5,25 triliun dari target Rp10 triliun pada tahun ini. (rn/jh. Foto: Dok. BTN)
