Home Blog Page 34

Hari Ini Tarif Transjakarta Hanya Rp1, Peringati Hari Angkutan Nasional

BusinessUpdate – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif kendaraan umum, salah satunya Transjakarta hanya Rp1 pada hari ini, Jumat, 24 April 2026, bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional 2026.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan tarif khusus Rp1 berlaku di seluruh layanan Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non BRT.

“Melalui tarif Rp1, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus mengajak lebih banyak warga beralih ke angkutan umum sebagai pilihan mobilitas yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Ayu di Jakarta, Kamis (23/4/2025). Penerapan tarif khusus itu berlaku mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Sementara itu, untuk layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Transcare), serta layanan gratis bagi pelanggan kategori penerima manfaat, tetap beroperasi dengan tarif Rp0, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Ayu menuturkan peringatan Hari Angkutan Nasional menjadi kesempatan untuk mendorong masyarakat semakin akrab dengan transportasi publik. Ia menegaskan Transjakarta berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami berharap momentum ini dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, tidak hanya pada peringatan Hari Angkutan Nasional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup mobilitas sehari-hari yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” tutup Ayu. (rn/jh. Foto: Dok. TransJakarta)

Waskita Beton Catatkan Laba Kotor Rp49,39 Miliar pada Kuartal I/2026

BusinessUpdate – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) membukukan pendapatan usaha Rp395,10 miliar pada kuartal I/2026. Perolehan tersebut ditopang oleh tiga lini bisnis utama perseroan, yakni segmen beton precast, beton readymix dan quarry, serta jasa konstruksi.

Kontribusi terbesar berasal dari segmen jasa konstruksi senilai Rp155,46 miliar atau 39,35%. Kemudian, segmen beton precast sebesar Rp142,86 miliar atau 36,16%, serta beton readymix dan quarry sebesar Rp96,77 miliar atau 24,49%. Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp49,39 miliar.

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto mengatakan, perusahaan terus menjaga kinerja operasional melalui penerapan efisiensi di seluruh lini usaha. “WSBP terus menjaga kinerja operasional yang optimal melalui penerapan efisiensi secara konsisten di seluruh lini usaha,” ujar Fandy, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Pendapatan usaha perseroan berasal dari berbagai proyek strategis di Indonesia, antara lain pembangunan Gedung Kuliah Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura Tahun Anggaran 2025, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan Seksi 2, Marunda Expansion Phase 3, serta pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi Paket 3.

Selain itu, perseroan juga mencatatkan penurunan beban penjualan sebesar Rp23,44 miliar atau turun 20,99% secara tahunan (yoy). Beban umum dan administrasi turut menurun sebesar Rp82,73 miliar atau 22,34% secara tahunan.

Fandy menambahkan, dengan portofolio proyek yang berjalan serta optimalisasi aset, perusahaan berkomitmen untuk menjaga produktivitas dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur nasional.

Ke depan, WSBP akan terus berfokus pada peningkatan produktivitas, optimalisasi aset produksi, serta pelaksanaan proyek secara tepat waktu dan berkualitas. Perusahaan juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha. (pa/jh. Foto: Dok. WSBP)

Pupuk Indonesia Siap Ekspor Urea 250 Ribu Ton ke Australia

BusinessUpdate – PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan produksi dan pasokan untuk mendukung rencana ekspor pupuk urea ke Australia sebanyak 250.000 ton setelah mendapatkan restu dari pemerintah.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan kapasitas produksi perseroan dinilai memadai untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan peluang ekspor. Total kapasitas produksi urea tercatat mencapai 9,4 juta ton per tahun, dengan proyeksi realisasi produksi 2026 sebesar 7,8 juta ton.

“Dengan kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton, kapasitas yang kami miliki memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menangkap peluang ekspor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Rahmad mengatakan, ketahanan produksi juga ditopang oleh ketersediaan gas alam domestik sebagai bahan baku utama yang relatif stabil, baik dari sisi volume maupun harga. Kondisi ini dinilai memperkuat resiliensi industri pupuk nasional sekaligus membuka peluang ekspansi pasar regional.

Ia menegaskan pelaksanaan ekspor akan dilakukan secara selektif melalui skema government to government (G2G), dengan tetap mengedepankan prioritas pemenuhan kebutuhan petani dalam negeri.

Hingga 22 April 2026, stok pupuk nasional tercatat mencapai 1,19 juta ton. Produksi harian juga terus dijaga optimal, dengan kapasitas mencapai 25.000 ton per hari untuk urea dan 15.000 ton per hari untuk pupuk NPK.

“Sebagaimana arahan pemerintah, prioritas utama kami tetap pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ekspor dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan nasional,” jelas Rahmad.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui ekspor pupuk urea ke Australia sejumlah 250.000 ton. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Anthony Albanese, yang menilai langkah tersebut dapat membantu menjaga stabilitas pasokan pupuk di kawasan.

Pupuk Indonesia menilai ekspor ini tidak hanya menjadi peluang peningkatan kinerja, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok pupuk regional. (rn/jh. Foto: Dok. Pupuk Indonesia)

Perlu Pengawasan Berlapis bagi Koperasi Merah Putih

BusinessUpdate – Pengamat ekonomi menilai perlu ada pengawasan berlapis dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan tata kelola berjalan akuntabel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan, skala dan ragam fungsi Kopdes yang mencakup aspek komersial hingga sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas lembaga sesuai kewenangan.

Menurut Dipo, untuk unit keuangan seperti penyaluran kredit, pengawasan sebaiknya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi. “Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK,” kata Dipo dikutip dari Antara, kamis (23/4/2026).

Sementara itu, pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan unit usaha komersial dapat tetap berada di bawah Kementerian Koperasi (Kemenkop), sedangkan fungsi sosial seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Selain pengawasan dari regulator, Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkala oleh pihak ketiga untuk mendeteksi potensi moral hazard.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pengawasan juga perlu ditopang oleh tata kelola internal yang kuat, termasuk rekrutmen pengelola yang profesional dan berbasis komunitas lokal untuk memperkuat rasa memiliki atau sense of ownership.

Menurutnya, pengelolaan yang melibatkan warga desa setempat akan menciptakan sense of ownership yang penting untuk menjaga keberlanjutan koperasi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian; distributor barang strategis seperti LPG 3 kg, pupuk, beras; penyalur bansos, hingga penyedia layanan keuangan termasuk penyaluran kredit berbunga 6%. (ip/jh. Foto: Dok. Kemko IPK)

KAI Siapkan Lokomotif Diesel untuk Penerapan Biodiesel B50

BusinessUpdate – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiapkan sarana dan operasional, terutama lokomotif diesel, menjelang penerapan mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional serta mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, implementasi B50 merupakan kelanjutan dari program biodiesel yang telah berjalan di sektor perkeretaapian. “Implementasi B50 merupakan kelanjutan dari pemanfaatan biodiesel pada tahap sebelumnya yang telah berjalan secara konsisten di sektor perkeretaapian,” kata Anne dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Penggunaan biodiesel B40 pada 2025 mencatat total emisi karbon sebesar 127,3 juta kg CO2e atau sekitar 127.300 ton dari 47,4 juta pelanggan kereta api jarak jauh. Tren tersebut berlanjut pada 2026. Hingga triwulan I, jumlah pelanggan mencapai 14,5 juta orang. Estimasi emisi tercatat sekitar 38.900 ton CO2e, tetap terjaga seiring penggunaan biodiesel.

KAI membandingkan emisi transportasi kereta dengan kendaraan pribadi. Rata-rata emisi kendaraan pribadi mencapai 36 hingga 45 kg CO2 per penumpang untuk jarak menengah. Kereta api hanya sekitar 2,7 kg CO2 per penumpang. “Ini menunjukkan bahwa penggunaan kereta api mampu menekan emisi hingga sekitar 90% per perjalanan,” ungkap Anne.

Dengan jumlah pelanggan tersebut, penggunaan kereta api diperkirakan menekan emisi sebesar 480.000 hingga 610.000 ton CO2e dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.

KAI melakukan serangkaian uji coba untuk mendukung implementasi B50. Uji dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta LEMIGAS, singkatan dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

Proses pengujian dimulai dari pencampuran bahan bakar pada pertengahan April 2026. Tahap berikutnya meliputi pengecekan kondisi sarana dan pengujian penggunaan bahan bakar di lokomotif. Pengujian dilakukan di Depo Sidotopo untuk lokomotif.

Uji juga dilakukan pada kereta pembangkit di Depo Kereta Yogyakarta. Rangkaian uji mencakup pemeriksaan awal, penggunaan B40 sebagai pembanding, lalu penggunaan B50. Pengujian dilakukan untuk melihat kinerja sarana dan ketahanan dalam kondisi beban tinggi.

Tahap lanjutan berupa uji jangka panjang juga disiapkan. Tujuannya memastikan performa tetap stabil dalam operasional harian. Hingga kini, seluruh hasil uji masih dalam tahap evaluasi. Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kesesuaian dalam jangka panjang.

“KAI memastikan proses percepatan implementasi ini berjalan selaras dengan kesiapan di lapangan,” kata Anne. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pengujian yang dilakukan secara bertahap, KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan.

KAI menargetkan implementasi penuh B50 pada seluruh lokomotif dan genset kereta. Komposisinya terdiri dari 50% biodiesel berbasis sawit dan 50% solar. Seluruh armada KAI hingga April 2026 telah menggunakan B40. Transisi menuju B50 dilakukan sebagai tahap lanjutan.

Uji coba B50 dilakukan pada rute kereta jarak jauh di Pulau Jawa. Rute seperti Jakarta menuju Yogyakarta hingga Surabaya dipilih untuk menguji ketahanan mesin dalam berbagai kondisi.

Program B50 menjadi bagian dari strategi energi nasional. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Langkah ini juga mendukung industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. (pa/jh. Foto: Dok. KAI)

Laba PNM Melonjak Tajam Rp1,14 Triliun Sepanjang 2025

BusinessUpdate – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berhasil meningkatkan laba secara signifikan dari Rp359 miliar pada 2020 menjadi Rp1,14 triliun pada 2025.

Pertumbuhan laba ini tidak hanya mencerminkan ekspansi usaha, tetapi juga kualitas pengelolaan risiko yang semakin matang. “Kinerja PNM yang terus membaik menjadi refleksi bahwa pendekatan ekosistem ini efektif dalam menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Group CEO BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Tak hanya dari sisi profitabilitas, aset PNM, bagian dari BRI Group, juga mencatatkan lonjakan yang kuat dari Rp31,7 triliun pada 2020 menjadi Rp57,0 triliun pada 2025.

Menurut perseroan, pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi bisnis yang semakin agresif namun tetap terjaga kualitasnya.

Sejalan dengan itu, total liabilitas meningkat dari Rp26,1 triliun pada 2020 menjadi Rp45,3 triliun pada 2025, menunjukkan kapasitas intermediasi perseroan yang meningkat dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera produktif.

Di sisi permodalan, fundamental PNM juga semakin kuat dengan total ekuitas yang tumbuh lebih dari dua kali lipat, dari Rp5,6 triliun pada 2020 menjadi Rp11,7 triliun pada 2025.

Penguatan struktur permodalan ini dipandang menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan ketahanan Perseroan dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Perseroan menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil nyata dari sinergi dalam ekosistem Holding Ultra Mikro yang mengintegrasikan kekuatan BRI, Pegadaian, dan PNM. Melalui sinergi ini, PNM mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan skala ekonomi, serta memperkuat kapabilitas bisnis melalui dukungan digitalisasi dan integrasi sistem yang semakin mendorong efisiensi.

Menurut Hery, perseroan melihat Holding Ultra Mikro sebagai platform strategis untuk menciptakan sinergi lintas entitas yang mampu meningkatkan skala bisnis, efisiensi operasional, serta kualitas pertumbuhan.

Ekosistem Ultra Mikro juga mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan perseroan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan inklusi keuangan nasional.

“Ke depan, Holding Ultra Mikro akan terus kami dorong sebagai enabler utama dalam membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi,” kata Hery.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara BRI, Pegadaian, dan PNM, Hery optimistis dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus mendorong inklusi keuangan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. (rn/jh. Foto: Dok. PNM)

Kuartal I/2026 Garuda Indonesia Berhasil Turunkan Rugi Bersih

BusinessUpdate – Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membukukan pertumbuhan pendapatan dan penyusutan rugi bersih pada kuartal I/2026.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2026 yang dikutip dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/4/2026), Garuda membukukan pendapatan usaha sebesar US$762,35 juta atau sekitar Rp13,14 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan perseroan mencapai US$723,56 juta.

Pertumbuhan pendapatan itu ditopang bisnis penerbangan berjadwal yang mencapai US$648,10 juta atau sekitar Rp11,17 triliun, meningkat dibanding kuartal I/2025 sebesar US$603,69 juta.

Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal tercatat mencapai US$24,98 juta atau sekitar Rp430,66 miliar, turun dari US$37,96 juta atau sekitar Rp654,43 miliar. Pendapatan lain-lain juga meningkat menjadi US$89,27 juta atau sekitar Rp1,54 triliun, dibandingkan US$81,91 juta atau sekitar Rp1,41 triliun pada periode sama tahun lalu.

Di tengah kenaikan pendapatan, Garuda Indonesia menekan rugi periode berjalan menjadi US$41,62 juta atau sekitar Rp717,53 miliar. Angka kerugian Garuda Indonesia ini membaik dibandingkan rugi US$75,93 juta atau sekitar Rp1,31 triliun pada kuartal I/2025.

Penyusutan rugi juga tercermin dari rugi sebelum pajak penghasilan yang turun dari US$88,74 juta atau sekitar Rp1,53 triliun menjadi US$47,72 juta atau sekitar Rp822,29 miliar.

Perbaikan itu terjadi seiring lebih terkendalinya beban operasional. Total beban usaha Garuda turun menjadi US$713,22 juta atau sekitar Rp12,29 triliun dari US$718,36 juta atau sekitar Rp12,39 triliun pada kuartal I/2025.

Komponen beban operasional penerbangan turun menjadi US$350,24 juta atau sekitar Rp6,04 triliun, dibandingkan US$361,96 juta atau sekitar Rp6,24 triliun.

Namun demikian, tidak semua pos beban mengalami penurunan. Beban pemeliharaan dan perbaikan naik menjadi US$159,14 juta atau sekitar Rp2,74 triliun dari sebelumnya US$156,19 juta atau sekitar Rp2,69 triliun. Beban kebandaraan juga naik menjadi US$57,84 juta atau sekitar Rp997,16 miliar dari US$54,05 juta atau sekitar Rp931,42 miliar.

Sementara beban tiket, penjualan dan promosi meningkat menjadi US$45,64 juta atau sekitar Rp786,83 miliar, dari sebelumnya US$40,15 juta atau sekitar Rp692,19 miliar.

Meski rugi menyusut, tekanan dari sisi pembiayaan masih terasa besar. Garuda membukukan beban keuangan sebesar US$104 juta atau sekitar Rp1,79 triliun pada tiga bulan pertama 2026. Meski turun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$124,57 juta atau sekitar Rp2,15 triliun, pos ini tetap menjadi salah satu penekan utama profitabilitas perusahaan.

Di sisi lain, pendapatan keuangan meningkat menjadi US$9,13 juta atau sekitar Rp157,40 miliar dari US$3,36 juta atau sekitar Rp57,93 miliar.

Adapaun, total pendapatan dan beban usaha lainnya masih negatif US$96,85 juta atau sekitar Rp1,67 triliun, sedikit lebih dalam dibandingkan negatif US$93,94 juta atau sekitar Rp1,62 triliun setahun sebelumnya.

Dari sisi neraca, total aset Garuda Indonesia per 31 Maret 2026 tercatat US$7,51 miliar atau sekitar Rp129,41 triliun, naik dari US$7,43 miliar atau sekitar Rp128,11 triliun pada akhir 2025. (pa/jh. Foto: Dok. Garuda Indonesia)

Peringati Hari Kartini Pertamina Gelar Edukasi Kesehatan bagi Ibu

BusinessUpdate – PT Pertamina (Persero) bersama PT Pertamina Patra Niaga menggelar pasar murah dan edukasi kesehatan bagi 1.000 ibu rumah tangga dan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, salah satu inisiatif utama dalam kegiatan ini adalah peresmian Bus Mammografi Mobile untuk perempuan Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi Pertamina dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI).

“Fasilitas ini dilengkapi dengan satu paket alat mammografi mobile untuk pemeriksaan kanker payudara, serta layanan Pink Check yang dihadirkan guna meningkatkan kesadaran deteksi dini bagi perempuan,” ujar Roberth dalam keterang resmi di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Lukman Ma’ruf. Hadir pula Pendiri dan Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Linda Agum Gumelar bersama Agum Gumelar.

Mochamad Iriawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan Indonesia.

“Pertamina akan terus berbuat untuk rakyat Indonesia, kami akan terus melakukan hal terbaik untuk rakyat Indonesia. Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan Indonesia, para perempuan pejuang untuk bangsa Indonesia,” ujarnya.

Roberth menambahkan Pertamina Patra Niaga turut mengambil peran aktif melalui dukungan layanan kesehatan dan penyelenggaraan pasar murah sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan energi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina dalam hal ini menyerahkan satu unit bus mamografi yang diserahkan untuk yayasan kanker. Kami juga mendukung pelaksanaan pasar murah dan program pemeriksaan kesehatan untuk para perempuan melalui fasilitas ini,” jelasnya.

Roberth melanjutkan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan perempuan. Ia berharap, dalam rangka memperingati Hari Kartini, apa yang sudah dilakukan Pertamina Patra Niaga ini akan bermanfaat bagi seluruh perempuan. (rn/jh. Foto: Dok. Pertamina Patra Niaga)

Hutama Karya Luncurkan Command Center Terintegrasi

BusinessUpdate – PT Hutama Karya (Persero) meluncurkan Command Center sebagai pusat pemantauan dan pengendalian lalu lintas terintegrasi di semua ruas tol yang dikelola perusahaan. Saat ini perseroan mengelola hampir 1.000 kilometer jalan tol yang membentang dari Aceh hingga Sumatera Selatan.

Dalam peluncuran yang dilakukan di HK Tower, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026), Hutama Karya juga melakukan re-branding aplikasi pengelolaan jalan tol yang sebelumnya bernama HK Toll menjadi Mozy.

Direktur Utama Hutama Karya Kunchoro menyampaikan, transformasi tersebut merupakan respons atas semakin luasnya jaringan jalan tol yang dikelola perusahaan, khususnya di ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Dengan mengelola hampir 1.000 km jalan tol, kebutuhan akan sistem pemantauan dan pengelolaan yang lebih canggih menjadi semakin krusial. “Upaya ini kami lakukan untuk memperkuat pengelolaan operasional jalan tol agar semakin terintegrasi, adaptif, dan mudah diakses,” ujar Kunchoro.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah peningkatan sistem monitoring berbasis CCTV yang terintegrasi dalam Command Center. Sistem ini merupakan pengembangan dari Intelligent Traffic System (ITS) yang telah diterapkan sejak 2019. Kini, sistem ini diperbarui dengan tampilan yang lebih modern serta akses lebih mudah.

Melalui Command Center, Hutama Karya dapat memantau kondisi lalu lintas secara real-time, meningkatkan respons terhadap potensi gangguan, serta memperkuat aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, Hutama Karya juga melakukan rebranding aplikasi digital pengelolaan jalan tol yang sebelumnya dikenal sebagai HK Toll Apps. Rebranding ini bertujuan menghadirkan identitas yang lebih sederhana dan mudah diingat masyarakat sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan jalan tol.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini. Dengan demikian, layanan jalan tol tidak hanya efisien dari sisi operasional, tetapi juga ramah bagi pengguna,” jelasnya.

Transformasi digital ini juga terbukti relevan dalam menghadapi lonjakan trafik, terutama pada periode puncak seperti arus mudik dan arus balik Lebaran. Hutama Karya mencatat adanya peningkatan pergerakan kendaraan di sejumlah ruas JTTS, seperti Bakauheni–Palembang hingga Pekanbaru–Padang.

Meskipun sempat terjadi insiden kecelakaan di awal periode, angka fatalitas selama masa arus mudik dan balik menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi indikator bahwa penguatan sistem pemantauan dan manajemen lalu lintas mulai memberikan dampak positif.

Meski demikian, tantangan ke depan akan semakin besar. Ruas Bakauheni hingga Medan diproyeksikan menjadi koridor dengan kepadatan trafik tinggi. Karena itu, Hutama Karya menilai perlu adanya kesiapan sejak dini dalam sistem monitoring dan pengelolaan operasional.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menjelaskan, Command Center dirancang sebagai pusat kendali terpadu yang mampu memantau seluruh aspek operasional jalan tol secara menyeluruh dan langsung, mulai dari gardu transaksi, CCTV, jaringan komunikasi, serta sistem fiber optik.

Dengan tingkat konektivitas yang tinggi, tim operasional dapat segera mendeteksi gangguan dan melakukan koordinasi cepat dengan petugas di lapangan. Hal ini memungkinkan penanganan masalah dilakukan lebih cepat sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada pengguna jalan.

Dalam aspek layanan, Hutama Karya juga memanfaatkan Command Center untuk memantau standar pelayanan minimum (SPM). Setiap kerusakan di jalan tol, seperti lubang atau gangguan lainnya, dapat terdeteksi lebih dini dan ditangani sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.

Command Center juga dilengkapi teknologi Weight in Motion (WIM) yang memungkinkan deteksi kendaraan over dimension over load (ODOL) secara real-time. Data ini memberikan gambaran akurat mengenai kontribusi kendaraan berat terhadap kondisi jalan sekaligus membantu pengawasan dan penegakan aturan. (ip/jh. Foto: Dok. Hutama Karya)

Pemerintah Targetkan Bangun Jalur Kereta Api di Kalimantan Sepanjang 2.772 Kilometer

BusinessUpdate – Pemerintah menargetkan pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut. Pemerintah pun membentuk komite untuk menyusun rencana tersebut.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurutnya, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

Hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer. Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain. “Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. (pa/jh)