BusinessUpdate – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan pentingnya kewajiban melakukan reservasi tiket penyeberangan secara online melalui aplikasi maupun situs resmi ferizy untuk pendataan penumpang dan mencegah praktik pencaloan.
“Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, tertib, dan bersih dari praktik percaloan,” kata Heru Widodo, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, sistem digital ferizy telah diterapkan sejak 2020 untuk memberikan transparansi, kemudahan akses, serta integrasi data antara pengguna jasa dan operator.
“Dengan sistem reservasi ini, seluruh transaksi tercatat dan terverifikasi. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga melindungi pengguna jasa dari risiko transaksi ilegal seperti percaloan,” tambah Heru.
Penerapan sistem tiket online ferizy semakin relevan setelah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya milik operator swasta di Selat Bali pada 2 Juli 2025. Tragedi itu menewaskan 18 orang dan menyebabkan 17 orang lainnya hilang, dari total 65 orang penumpang.
“Manifes adalah dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dan klaim asuransi dalam keadaan darurat,” ucapnya.
Oleh karena itu, seluruh data penumpang wajib diisi dengan benar dan sesuai identitas asli. Penumpang yang membeli tiket melalui calo atau menggunakan data fiktif berisiko tidak tercatat dalam manifest dan kehilangan hak atas asuransi.
Ia mengatakan penting dipahami sistem Ferizy hanya mencatat data sesuai yang diinput oleh pengguna jasa. Tanggung jawab akhir atas keakuratan data penumpang dan kendaraan tetap berada pada operator kapal dan penumpang yang bersangkutan.
ASDP berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi sistem tiket, validasi manifes, penataan area pelabuhan, hingga edukasi kepada pengguna jasa agar memahami pentingnya membeli tiket resmi dan mencantumkan identitas yang sah.
Selain itu, ASDP juga memperkuat kolaborasi dengan aparat kepolisian, KSOP, dan otoritas pelabuhan dalam memperketat pengawasan praktik percaloan. (rn/jh. Foto: Dok ASDP)
S
