BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih sarat persoalan tata kelola dan kepemimpinan. Ia menilai direksi BUMN tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Prabowo secara terbuka menyoroti praktik perusahaan pelat merah yang merugi, tetapi tetap meminta insentif atau tantiem. “BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu,” tegas Prabowo.
Oleh sebab itu, Presiden memberi tugas kepada Kepala Danantara bersama sejumlah menteri terkait untuk melakukan pembersihan di seluruh BUMN. Menurutnya, jabatan direksi BUMN bukanlah ruang mencari keuntungan pribadi. “Kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap gantikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mendorong swasembada energi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang memadai, tetapi selama ini terkendala oleh lemahnya kemauan dan praktik manajemen yang menyimpang.
“Selama ini banyak di posisi kritis membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus dihentikan,” kata Prabowo. Pengelolaan sumber daya energi dan kekayaan negara harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab karena menjadi fondasi penting dalam menghilangkan kemiskinan, mengatasi kelaparan, serta mengejar ketertinggalan industri dan teknologi.
Prabowo mengingatkan ketatnya persaingan global ke depan. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia berpotensi menjadi sasaran perebutan jika tidak dikelola dengan baik dan disertai kekuatan nasional yang memadai. “Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo menyatakan optimisme bahwa agenda besar pemerintah, termasuk program hilirisasi dan swasembada energi, dapat tercapai apabila pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional dan bersih. (ip/jh)
