BusinessUpdate – Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun.
Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.
Menanggapi permintaan maaf itu, Perdana Menteri (PM) Aruba Evelyn Wever-Croes menerima permohonan tersebut, tetapi negara lain seperti pulau Sint Maarten mengaku tidak akan menerimanya.
“Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya minta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Rutte dalam pidatonya, seperti dilaporkan AFP. Ia mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento (bahasa di Kepulauan Karibia), dan Sranan Tongo (bahasa Suriname).
“Negara Belanda… memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka,” lanjut Rutte kepada audiens di gedung National Archive, Den Haag. Rutte hanya bisa mengakui dan mengecam perbudakan, yang menurutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan.
Setelah pidato tersebut, perwakilan dari Suriname mengeluhkan kurangnya tindakan nyata dari Pemerintah Belanda. “Saya tidak melihat banyak hal terkait tindakan Belanda dan itu memalukan,” ujar Iwan Wijngaarde, kepala Federasi Afro-Suriname.
Menurut Armand Zunder, ekonom dan ketua Komite Reparasi Perbudakan Masa Lalu Suriname, apa yang benar-benar hilang dalam pidato ini adalah tanggung jawab dan akuntabilitas.
Terkait dengan permintaan maaf Belanda itu, sejumlah menteri Belanda melawat ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia. Wakil Perdana Menteri Belanda Sigrid Kaag dalam kunjungan resmi ke Suriname pekan lalu mengatakan, sebuah proses akan dimulai menuju momen penting lainnya pada 1 Juli tahun depan.
Namun, rencana tersebut menimbulkan kontroversi karena kelompok-kelompok dan beberapa negara yang bersangkutan mengkritiknya sebagai tindakan terburu-buru, dan merasa kurangnya konsultasi oleh pihak Belanda menunjukkan sikap yang masih kolonial.
Keturunan perbudakan Belanda pada 2023 akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut “Keti Koti” (Memutus Rantai) dalam bahasa Suriname.
Sejumlah bekas koloni Belanda sudah bereaksi dengan permintaan maaf pemerintah Belanda. Hingga kini pemerintah Indonesia belum memberi tanggapan terhadap permintaan maaf tersebut. Kita tunggu saja pernyataan dari Presiden Joko Widodo. (pa/jh)
