BusinessUpdate – Daripada mencabut subsidi tarif KRL bagi orang berpenghasilan tinggi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta mengusulkan agar pemerintah mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Walhi menilai wacana kenaikan tarif kereta rel listrik Commuter Line (KRL) bisa mendorong orang naik kendaraan pribadi.
Juru Kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah berpendapat, daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalanan.
Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
“Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit,” ujar Aminullah kepada Antara, Minggu (1/1/2023).
Pemerintah seharusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan.
Subsidi tiket KRL bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, melainkan lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik. Pasalnya, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum. Apalagi, Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara.
“Dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta,” tutur Aminullah. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya.
Aminullah berpendapat kenaikan tarif KRL bisa membuat orang enggan naik kendaraan umum, khususnya KRL. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. (pa/jh)
