BusinessUpdate – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi audit terhadap dana pensiun BUMN yang memprihtinkan.
Sebagaimana diketahui 65% dana pensiun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi memprihatinkan. Erick pun akan segera melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk melakukan investigasi audit terhadap perusahaan dana perseroan yang dalam kondisi tidak baik.
“Rencananya minggu depan saya bersama dengan ketua KPK akan bertemu untuk membahas masalah dana pensiun ini. Sejauh ini kami mendata ada 35% dalam kondisi baik dan 65% dalam kondisi prihatin. Saya mau bersih-bersih ini,”ujar Erick dalam konferensi pers, Senin (2/1/2023).
Soal 65% dana pensiun yang bermasalah Erick belum bisa menyampaikan secara rinci karena saat ini masih dalam proses due diligence, dan diperkirakan akan selesai pada akhir Januari 2023.
“Kami ingin memperbaiki kondisi dana pensiun BUMN. Jangan sampai nanti cuman pindah buku saja, perusahaan BUMN sehat tapi ketika dipindah bukukan, asetnya dijual,” ujar Erick.
Perlu diketahui, sebelumnya Erick menyampaikan hasil dari studi banding dengan BUMN di Singapura dan Kanada, salah satu yang perlu diperbaiki di BUMN adalah dana pensiun.
“Perbaikan dana pensiun BUMN, concern jangan sampai terjadi lagi seperti pembukaan kasus Jiwasraya dan Asabri, di dana pensiun BUMN, jika tidak dirapikan,” jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR.
Ia menegaskan masing-masing BUMN diperbolehkan memiliki dana pensiunnya sendiri. “Kami perbaiki jangan sampai pensiunan pegawai BUMN jadi masalah ke depan, jangan sampai aset BUMN yang tadi di sana hilang dan tidak dimaksimalkan,” katanya. (rn/jh)
