BusinessUpdate – Cadangan devisa atau cadev Indonesia pada akhir Januari 2023 mencapai US$139,4 miliar atau Rp2.111,9, meningkat dibandingkan dengan Desember 2022 sebesar US$137,2 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, pada Selasa (7/2/2023) mengatakan, “Peningkatan posisi cadangan devisa pada Januari 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.”
Menurut Erwin, posisi cadangan devisa pada Januari 2023 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI memandang cadangan devisa tersebut tetap memadai, yang didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.
“BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Erwin.
Sebelumnya, ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan cadangan devisa Indonesia akan mencapai sekitar US$135 miliar hingga US$140 miliar pada akhir 2023.
“Kami mengantisipasi bahwa neraca transaksi berjalan akan berubah menjadi defisit yang dapat dikelola sekitar 1,10% dari PDB pada 2023 dari perkiraan surplus sebesar 1,05% dari PDB pada 2022,” kata Faisal.
Pertumbuhan ekspor diperkirakan melambat lantaran menurunnya harga komoditas terutama batu bara dan IHK. Hal tersebut didorong oleh permintaan global yang melemah di tengah meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global.
Meski diramal menyusut, Faisal mengatakan surplus neraca perdagangan bisa bertahan lebih lama karena penurunan harga komoditas lebih bertahap.
Sementara itu, pertumbuhan impor diprediksi akan lebih tinggi dari ekspor pada tahun ini, lantaran pihaknya melihat permintaan domestik akan terus menguat, menyusul pencabutan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 dan keputusan pemerintah untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional. (rn/jh)
