BusinessUpdate – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5%, lebih tinggi dari proyeksi pada Januari lalu yang berada pada angka 4,8%.
Proyeksi IMF tersebut berdasarkan pada kinerja pemerintahan Indonesia untuk menjaga neraca transaksi berjalan (current account balance), masuknya arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dan portofolio.
IMF menyampaikan, kebijakan makro harus difokuskan untuk menjaga stabilitas dan membangun ruang kebijakan untuk menghadapi guncangan ekonomi.
Asisten Direktur Departemen Western Hemisphere IMF Cheng Hoon Lim mengatakan, kebijakan ekonomi Indonesia berhasil menunjukkan pertumbuhan yang sehat, penurunan inflasi, dan sistem keuangan yang stabil dan menguntungkan.
“Pihak berwenang menggunakan ruang kebijakan moneter dan fiskal secara fleksibel untuk memperlancar penyesuaian ekonomi terhadap guncangan global yang signifikan, membuat perekonomian Indonesia berada di posisi yang baik untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan,” ujar Cheng melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (26/3/2023).
Ia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terus kuat karena didorong oleh masih tingginya harga sebagian komoditas ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh pemulihan permintaan dalam negeri dan kinerja ekspor yang solid.
Meskipun demikian, Cheng mengingatkan adanya kemungkinan perlambatan ekonomi mengingat adanya pengetatan peraturan kebijakan dan normalisasi harga komoditas.
“Risiko secara umum seimbang. Pemulihan yang lebih cepat di China atau meredanya tekanan inflasi global dapat memperkuat permintaan ekspor Indonesia,” imbuhnya.
Ia menyebut, pengetatan kondisi keuangan global secara tiba-tiba atau perlambatan global yang melemahkan neraca perdagangan dapat menekan rupiah. Selain itu, intensifikasi ketegangan geopolitik juga dapat mengganggu rantai pasokan dan memperkuat tekanan inflasi.
Cheng mengatakan, harga komoditas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang baru, membantu meningkatkan penerimaan pajak.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September membantu mengurangi subsidi. “Ke depan, kebijakan fiskal pada tahun 2023 harus tetap netral secara luas, memungkinkan Indonesia untuk terus memenuhi kebutuhan pembangunannya dengan tetap menjaga kredibilitas kebijakan,” tutupnya. (rn/jh)
