BusinessUpdate – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana soal adanya perusahaan cangkang dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kemenkeu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pernyataan adanya perusahaan cangkang itu berkaitan dengan laporan hasil analisis (LHA) soal transaksi korporasi dan pegawai Kemenkeu yang nilainya Rp22 triliun.
Menurutnya, dari nilai Rp22 triliun itu, sebesar Rp18,7 triliun berkaitan dengan transaksi korporasi, sementara Rp3,3 triliun melibatkan pegawai Kemenkeu.
“Kemarin ada yang mengatakan ini cangkang-cangkang. Saya mau uraikan, Rp22 triliun kalau yang sudah disampaikan di Komisi XI (DPR RI) yaitu PT A, PT B, PT C, D dan E, dan PT F,” ujarnya dalam media briefing, di Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Terkait temuan berkaitan PT A, itu merupakan informasi yang diminta oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu pada Februari 2022, untuk menindaklanjuti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan pajak.
Dalam laporan itu disebutkan, PT tersebut memiliki nilai transaksi sebesar Rp11,38 triliun pada periode 2017-2018. Nilai ini merupakan hasil temuan dari 5 rekening perusahaan.
Rekening itu satu per satu dibuka dan dianalisa. Hasil analisa menunjukkan tidak ditemukan aliran dana ke pegawai atau keluarganya atau orang terkait pegawai Kemenkeu tersebut.
“PT A ini adalah perusahaan perkebunan. Saya ingin mengatakan itu karena ada yang menyebutkan cangkang-cangkang,” tambahnya.
Kemudian, data berkaitan dengan PT B juga diminta oleh Itjen Kemenkeu untuk menginvestigasi adanya dugaan penerimaan oleh pegawai Kemenkeu. “PT B itu adalah PMA (penanaman modal asing) otomotif, bukan cangkang,” jelasnya.
Sedangkan LHA berkaitan dengan PT C juga dimintakan oleh Itjen Kemenkeu pada 2015 dalam rangka pengawasan internal atas dugaan benturan kepentingan. Nilai dari total transaksi mencapai Rp1,88 triliun. PT C merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan pertukaran data.
Kemudian, untuk LHA berkaitan dengan D dan E, yang ternyata bukan perusahaan melainkan pribadi, merupakan inisiatif dari PPATK untuk mendukung pengumpulan penerimaan negara. LHA itu menyebutkan, total transaksi orang pribadi D nilainya mencapai Rp500 miliar, sementara E mencapai Rp1,7 triliun.
“Saudara D sudah wafat, jadi tidak ditindaklanjuti. Kelahiran 1930, memang sudah tua. Kalau yang E sudah diselesaikan dan diterbitkan SKP tahun 2021,” tutur Suahasil.
Sedangkan, LHA berkaitan dengan PT F merupakan informasi yang dimintakan Itjen Kemenkeu saat melakukan pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan penyimpangan, pengadaan, dan gratifikasi.
Nilai total transaksi dari PT F yang terdiri dari 3 perusahaan itu mencapai Rp452 miliar, dengan periode transaksi 2017-2019 untuk 14 rekening. “(LHA) itu dibuka semua dan dilakukan pendalaman satu per satu,” ucap Suahasil.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bilang, ada oknum di Kemenkeu yang menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang. Bahkan, satu oknum bisa memiliki lima hingga delapan perusahaan cangkang. (rn/jh)
