BusinessUpdate – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah selesai melakukan audit terhadap permohonan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Kementerian BUMN pun memberikan tanggapannya.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan audit tersebut dengan BPKP dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Kementerian BUMN memahami adanya kebutuhan percepatan impor seiring dengan adanya kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter sebagai operator KRL Jabodetabek untuk meningkatkan kapasitas angkutnya.
Di sisi lain, Tiko mengatakan, pihaknya juga memperhatikan kapasitas dan kualitas PT Industri Kereta Api atau Inka dalam pembuatan KRL tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil opsi mempercepat produksi KRL oleh Inka dan melakukan impor jika hasil audit BPKP merekomendasikan hal itu.
“Saya belum baca laporannya, tetapi kita nanti akan cari titik tengahnya yang pas,” jelasnya pada Rabu (5/4/2023). Adapun, dan Inka telah memfinalisasi desain KRL baru yang ditargetkan selesai diproduksi pada 2025.
Kartika menyebutkan, desain dan spesifikasi yang disepakati keduanya serupa dengan rangkaian KRL buatan Jepang yang saat ini beroperasi di Indonesia. Rangkaian KRL tersebut nantinya akan dibuat pada fasilitas produksi miliki PT Inka di Banyuwangi.
Sebagai informasi, BPKP telah menyelesaikan kajian rencana impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter pada akhir Maret 2023. Laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.
“Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil review rencana impor kereta kepada stakeholder,” kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim dikutip dari keterangan resmi, Rabu (5/4/2023). (pa/jh)
