BusinessUpdate – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama dengan sejumlah pejabat di kabupaten tersebut pada Kamis (6/4/2023) malam.
“Benar, tadi malam, Kamis (6/4/2023), tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti, Riau,” kata Ali Fikri kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (7/4/2023) dini hari.
Nama Muhammad Adil bukan sosok yang asing. Pada 2022, namanya mencuat setelah menyebut Kementerian Keuangan setan dan iblis. Ia juga mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia jika pemerintah pusat tidak membagi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara adil.
Muhammad Adil, kelahiran 18 April 1973, menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang. Sebelum duduk di kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, ia mengawali karir politiknya dengan masuk sebagai legislator di DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2009-2014.
Ia kemudian menjadi legislator di Kabupaten Meranti pada 2014-2018 saat masih tergabung dalam partai Hanura. Pada 2018 ia pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2019-2024. Namun, di tengah-tengah masa baktinya ia memutuskan mundur dan maju sebagai calon Bupati Meranti dan menang pada 2021 silam.
Ia menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adil mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).
Tak hanya menyebut Kemenkeu dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti juga mengancam akan mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah [Malaysia],” tegasnya.
Adil meminta pemerintah untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya. Ditambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68% pada Maret 2021. (rn/jh)
