BusinessUpdate – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang hingga kini belum selesai pengerjaannya terus menuai kontroversi. Apalagi, biaya proyek ini membengkak.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sampai harus melawat ke China pada 4-6 April 2023 untuk membahas utang dan bunga pinjaman pembiayaan proyek KCJB.
Semula, proyek ini murni bisnis, namun kemudian pemerintah ikut membiayai melalui APBN. Kedua negara juga telah menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun.
Angka tersebut merupakan hasil audit setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai US$7,27 miliar atau sekitar Rp108,14 triliun.
Nilai setelah pembengkakan ini sejatinya jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawaran proyek KCJB sebesar US$6,2 miliar dengan bunga 0,1%.
Publik pun kini menyoroti masalah besaran bunga tinggi yang kemudian dinegosiasi belakangan. Kalau pemerintah Indonesia keberatan dengan bunga tinggi dari China dan adanya potensi penambahan utang akibat cost overrun, kenapa Presiden Jokowi sejak awal tetap menerima tawaran Beijing.
Soal besaran bunga utang, Luhut juga mengakui kalau dirinya gagal mendesak China menurunkan bunga. China keukeuh bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4% per tahun dari sebelumnya 4%.
“Ya maunya kita kan 2%, tapi kan nggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6%. Jadi kalau kita dapat 3,4% misalnya sampai situ ya we’re doing okay, walaupun tidak oke-oke amat,” ujar Luhut dikutip pada Kamis (13/4/2023).
Luhut bilang, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dengan pemerintah China agar tidak memberatkan keuangan negara.
Luhut optimistis, pemerintah bisa membayar utang pinjaman tersebut. Hal ini karena rasio pajak Indonesia yang menunjukan tren positif.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembiayaan cost overrun yang hanya ditanggung Pemerintah Indonesia tidaklah adil dan hanya menguntungkan kreditor China.
Pembengkakan biaya terjadi karena kesalahan proses perencanaan dan studi kelayakan (feasibility study) dari kedua pihak. ”Waktu itu, proses perencanaan proyek overoptimistis dan kreditor menawarkan bunga murah. Tetapi begitu dijalankan, ada biaya bengkak,” ujar Bhima seperti dikutip Kompas.
Menurutnya, kurang fair jika pembengkakkan biaya itu hanya ditanggung oleh Indonesia. Sedangkan, beban utang dari kereta cepat juga akan semakin menimbulkan efek berantai pada defisit APBN. Nantinya, konsumen juga akan terbebani oleh pembengkakan biaya sebab harga tiket harus dinaikkan demi melunasi utang.
Kalau harga tiket naik, jumlah penumpang berisiko tak mencapai proyeksi ideal. Akibatnya, subsidi negara untuk kereta cepat akan semakin berat. Maka, skema ideal yang Bhima tawarkan adalah berbagi beban antara Indonesia dan China. Opsi yang terbuka adalah debt swap atau menukar utang kereta cepat yang harus dibayarkan Pemerintah Indonesia ke China dengan program subsidi tiket yang direncanakan. (rn/jh)
