HomeNEWS UPDATENationalAlot, Kemenperin Belum Beri Rekomendasi Impor KRL Bekas

Alot, Kemenperin Belum Beri Rekomendasi Impor KRL Bekas

BusinessUpdate – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum juga mengeluarkan rekomendasi untuk impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 rangkaian kereta yang akan pensiun akhir 2023. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya masih mengikuti keputusan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Menurutnya, dalam hasil audit BPKP tersebut, sudah dijelaskan tidak adanya restu untuk impor KRL, bahkan Agus mengatakan hal tersebut juga sudah disepakati di dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah menteri. 

“Yang pasti kita belum keluarkan rekomendasi untuk impor KRL tersebut,” kata Agus, Selasa (9/5/2023). Ia tidak menampik kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi impor KRL ini jika BPKP kemudian beralih haluan dan menyepakati untuk melakukan import itu. 

Sebelumnya, dalam menanggapi opsi impor darurat KRL pada tahun ini yang disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menuturkan, pihaknya tidak mengenal adanya istilah impor darurat dalam permasalahan importasi rangkaian kereta ini. 

“Gini ya, kita tidak mengenal istilah impor darurat. Sekali lagi seperti yang disampaikan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, kita berpijak pada kesepakatan rapat koordinasi sama Menko Marinves, Menperin, bahwa hasil review BPKP yang jadi patokan,” jelas Febri beberapa waktu lalu.

Menurut catatab BPKP, KRL yang beroperasi saat ini adalah sebanyak 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan beroperasi, dan 36 unit yang dikonservasi sementara.   

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengatakan overload saat ini memang terjadi pada jam sibuk. Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75%, dan untuk 2024 diperkirakan masih 75%, serta pada 2025 menjadi 83%. 

BPKP juga membandingkan pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 yang mampu melayani 336,3 juta penumpang. Adapun, pada 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 237,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit. (rn/jh)

Must Read