BusinessUpdate – Vietnam, salah satu pemasok beras terbesar ke Indonesia, membuat kebijakan akan mengurangi ekspor beras ke sejumlah negara, termasuk ke Indonesia. Perum Bulog buka suara soal pengurangan ekspor ini.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku tidak mempersoalkan jika Vietnam resmi melakukan kebijakan itu lantaran setiap negara memang memiliki kebijakan masing-masing. “Enggak masalah karena itu kondisi, situasi, negara- negara punya kebijakan,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Menurut Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, Indonesia tetap harus memiliki alternatif negara lain yang tetap bisa mengekspor berasnya ke dalam negeri ketika dibutuhkan. Selain Vietnam ada Myanmar, Thailand, India, serta Pakistan.
Ia menyebutkan, Vietnam memang menjadi negara pengimpor beras terbanyak ketiga untuk Indonesia. “Sementara emang iya terbanyak dari sana. Tapi sementara mereka mau nutup kan berarti kita harus ada alternatif. Myanmar kan juga banyak produksi, terus India juga banyak, Pakistan juga banyak,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan adanya kebijakan pemangkasan ekspor beras Vietnam, seharusnya Indonesia mampu memenuhinya dengan produksi dalam negeri. “Ini waktunya Indonesia produksi sendiri,” kata Arief singkat.
Sebagai informasi, Vietnam berencana untuk mengurangi ekspor berasnya menjadi 4 juta ton per tahun pada tahun 2030. Angka ini turun 44% dari volume ekspor beras sebanyak 7,1 juta ton di tahun lalu. Alasan utama Pemerintah Vietnam untuk mengurangi volume ekspor beras tersebut demi mengamankan pasokan beras dalam negeri.
Vietnam merupakan pengekspor beras terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Thailand. “Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekspor beras berkualitas tinggi, memastikan ketahanan pangan dalam negeri, melindungi lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim,” tulis dokumen pemerintah tertanggal 26 Mei.
Dalam laporan tersebut juga terungkap, pendapatan negara dari ekspor beras akan turun menjadi US$2,62 miliar per tahun pada tahun 2030. Realisasi ini anjlok dari penerimaan US$3,45 miliar pada tahun 2022. (pa/jh)
