BusinessUpdate – Manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menargetkan proses restrukturisasi bisa selesai pada akhir 2023.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, mayoritas kreditur perbankan telah menyetujui skema restrukturisasi yang diusulkan oleh perseroan.
Selain itu, komunikasi dengan seluruh kreditur, perbankan, stakeholder, dan Kementerian BUMN terus dilakukan agar proses restrukturisasi dapat segera selesai.
Saat ini, Ermy menyatakan bahwa emiten konstruksi BUMN tersebut masih melakukan diskusi intensif terkait peninjauan terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur baik perbankan maupun pemegang obligasi.
“Persetujuan atas restrukturisasi merupakan titik penting bagi Waskita untuk dapat segera mengimplementasikan skema restrukturisasi, sehingga perseroan memiliki keleluasaan dalam melakukan manajemen cash flow guna menghasilkan siklus kegiatan operasional yang lebih sustainable,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).
Menurut Ermy, persetujuan atas restrukturisasi juga membantu Waskita Karya untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditur baik perbankan, pemegang obligasi, maupun vendor.
Sebagai tahap akhir dari proses restrukturisasi tersebut, Waskita Karya akan kembali meminta persetujuan kepada seluruh pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang akan digelar akhir November 2023.
Selain itu, perseroan juga fokus untuk mendapatkan persetujuan skema restrukturisasi dari seluruh kreditur perbankan baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.
Ermy menyampaikan pemerintah turut mendukung upaya penyehatan Waskita melalui penjaminan, dukungan konstruksi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk penyelesaian pekerjaan proyek-proyek berjalan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sejalan dengan hal itu, Waskita disebut telah kembali ke bisnis intinya sebagai kontraktor murni dan mulai selektif dalam memilih proyek baru. Semisal, ada kepastian pembayaran, uang muka, dan pembayaran bulanan, serta melalui komite manajemen risiko konstruksi. (ip/jh)
