Home Blog Page 12

Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026

BusinessUpdate – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun harga minyak mentah dunia terus meningkat.

Penegasan itu disampoaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Saat ini pemerintah tengah menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, harga ICP saat ini berada di kisaran US$92 per barrel, lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN yang berada di sekitar US$70 per barrel. Meski demikian, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah masih berpotensi bertahan di bawah US$100 per barrel jika tren saat ini berlanjut.

Bahlil mengatakan, kenaikan harga minyak dunia tetap berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi energi. Tambahan anggaran tersebut diperlukan agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. “Untuk BBM subsidi insya Allah tidak ada kenaikan ya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil juga memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk proyeksi penerimaan negara dari sektor batu bara yang diperkirakan melampaui target.

Ia mengatakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara yang ditargetkan sebesar Rp133 triliun diproyeksikan melampaui Rp160 triliun. Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan sebesar US$27 miliar diperkirakan mencapai lebih dari US$30 miliar. (pa/jh. Foto: Dok. Pertamina)

PTPN I Investasi Rp26,76 Triliun untuk Tingkatkan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi

BusinessUpdate – PTPN I (Persero) menginvestasikan Rp26,76 triliun untuk memperkuat hilirisasi perkebunan melalui pengembangan sektor hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, mendukung ketahanan pangan, energi, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sebagai BUMN perkebunan dengan aset lahan dan komoditas sangat besar, PTPN I mengambil inisiatif dalam mendukung program Asta Cita secara sistematis, PTPN I melakukan investasi senilai Rp26,76 triliun,” kata Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia mengatakan, program ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia memiliki irisan cukup dominan dengan domain bisnis PTPN I. “Investasi tersebut digunakan untuk memperkuat semua lini bisnis, terutama program tanam ulang komoditas, dan program hilirisasi komoditas perkebunan,” tambahnya.

Bidang bisnis PTPN I memiliki keterkaitan langsung dan sangat dekat dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita Presiden Prabowo memiliki korelasi sangat dekat dengan bidang bisnis PTPN I. Pada program prioritas, Presiden menekankan swasembada pangan, ketahanan energi, kesempatan kerja, pemerataan ekonomi, dan muaranya kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Rivai menjelaskan aset lahan PTPN I yang sangat luas dan tersebar hampir di seluruh Indonesia saat ini didorong untuk mensukseskan program swasembada pangan.

Selain lahan yang sudah ada tanaman yang berkaitan langsung dengan tanaman pangan, seperti tebu (gula putih), kelapa sawit (minyak goreng), dan kelapa, pada lahan idle saat ini dimanfaatkan untuk tanaman semusim.

“Kami punya resources besar untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan punya lahan luas untuk mendukung berbagai program hilirisasi bidang pangan,” ucapnya.

Selain itu pihaknya juga punya sifat padat karya yang artinya menyerap tenaga kerja sangat banyak. “Sebaran unit kerja kami juga sangat luas dan berada di sejumlah pelosok. Bahkan, keberadaan unit kerja kami menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang sebelumnya terisolasi,” kata Rivai.

Menurutnya, selain berdasar kepada analisis data dan studi kelayakan yang dilakukan secara rigid, fakta aspek-aspek di lapangan tersebut menjadi penguat keyakinan berbagai langkah investasi yang dilakukan PTPN I. “Lebih dari itu, aspek pengalaman PTPN I menjalankan bisnis berdampingan harmonis dengan masyarakat juga menambah optimistis bahwa visi-misi ini akan berhasil,” tutupnya. (rn/jh. Foto: Dok. PTPN I)

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

BusinessUpdate – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Oktober 2026 yang digelar pada 20-21 Oktober 2026. Meski demikian, BI menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 20-21 Oktober 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75%,” kata Destry, Gubernur BI, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Selain menaikkan suku bunga deposit facility, BI mempertahankan suku bunga lending facility di level 6,50%. “Suku bunga lending facility dipertahankan di level 6,50%, sementara itu suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%,” tambahnya.

Destry menegaskan, keputusan mempertahankan BI Rate sejalan dengan upaya bank sentral memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat. Salah satu faktor yang memengaruhi gejolak global tersebut adalah konflik di Timur Tengah. “Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar di tengah tekanan eksternal yang masih kuat,” tuturnya.

Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga inflasi pada sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian,” tambahnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. BI memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko layanan pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. (ip/jh. Foto: tangkap layar YouTube BI)

Pelindo Tanam 2.500 Bibit Mangrove di Timbulsloko, Demak

BusinessUpdate – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyediakan 2.500 bibit mangrove dan 900 unit HexBRIck di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk melindungi pantai dari ancaman abrasi.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions (NbS) yang diprakarsai Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

Program ini mengintegrasikan pemulihan ekosistem alam dengan pembangunan infrastruktur pelindung pantai untuk menghadapi ancaman abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, perlindungan pesisir Pantura membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan investasi, agar kawasan pesisir tetap terlindungi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat serta perekonomian dapat terjaga.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mendorong keterlibatan investasi, dengan tujuan melindungi kawasan pesisir Pantura agar tidak semakin terdampak abrasi dan penurunan muka tanah yang meningkatkan risiko banjir rob. Di Desa Timbulsloko, direncanakan penanaman mangrove hingga 202 hektar, yang akan dilengkapi dengan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut,” ujar Agus, dikutip Rabu (21/10/2026).

Ia menambahkan, pembangunan perlindungan pesisir harus direncanakan dengan memperhatikan aspek teknis sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya para nelayan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kawasan industri, kawasan logistik, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

“Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kawasan industri, kawasan logistik, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Mari kita kawal bersama upaya perlindungan pesisir Pantura dan pembangunan Giant Sea Wall, yang dimulai dari langkah nyata seperti penanaman mangrove,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo Hendri Ginting mengungkapkan, perlindungan pesisir memiliki arti strategis bagi Pelindo karena berkaitan erat dengan ketahanan infrastruktur pelabuhan dan kelancaran rantai logistik nasional.

“Perlindungan pesisir tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga dengan keberlangsungan aktivitas kepelabuhanan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Melalui kolaborasi ini, kami berharap pemulihan ekosistem pesisir dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dan jaringan logistik nasional,” tutur Hendri.

Menurutnya, ancaman banjir rob yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menunjukkan pentingnya perlindungan pesisir untuk menjaga aksesibilitas pelabuhan dan kelancaran distribusi barang.

Partisipasi Pelindo juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam mendukung pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, program ini diharapkan dapat mendorong perlindungan pesisir yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan kawasan Pantura.

Kegiatan penanaman mangrove itu dilakukan pada Senin (19/10/2026) yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., serta Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, S.E. (rn/jh. Foto: Dok. Pelindo)

PLN EPI Ajak Perusahaan Asal AS Kembangkan Hidrogen Rendah Karbon

BusinessUpdate – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng perusahaan teknologi energi bersih berbasis di Amerika Serikat FLEXIH Inc untuk pengembangan hidrogen rendah karbon berbasis biomassa. Kedua perusahaan telah menandatangani perjanjian non-disclosure agreement (NDA) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan melalui kesepakatan pengembangan fasilitas produksi hidrogen rendah karbon berbasis teknologi gasifikasi plasma di Indonesia ini, kedua perusahaan akan bertukar informasi dan mengevaluasi potensi biomassa sebagai bahan baku, peluang penyerapan hidrogen (offtake), serta opsi partisipasi investasi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi selama proses evaluasi.

Selama ini FLEXIH mengembangkan teknologi modular E-Refinery untuk menghasilkan hidrogen, amonia, serta bahan bakar dan bahan kimia rendah karbon. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah gasifikasi plasma yang berpotensi mengolah berbagai jenis bahan baku, termasuk biomassa, menjadi produk energi bernilai tambah.

Hokkop mengatakan NDA menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan sekaligus membuka ruang pertukaran informasi dalam mendalami potensi kerja sama.

“Penandatanganan NDA ini merupakan langkah awal yang sangat penting dan strategis. Langkah ini menjadi fondasi hukum serta bentuk komitmen bersama dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi sensitif, seiring dengan dimulainya rencana pelaksanaan kerja sama dan pertukaran data antara PLN Energi Primer Indonesia dan FLEXIH,” ujar Hokkop dalam keterangan resmi, Rabu (21/10/2026).

CEO and Founder FLEXIH Inc Natarianto Indrawan mengatakan kolaborasi menjadi faktor penting dalam pengembangan teknologi energi masa depan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya domestik Indonesia.

“Pengembangan energi masa depan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Kita perlu membangun kolaborasi yang menghubungkan potensi sumber daya dan kebutuhan industri. Indonesia memiliki kekayaan biomassa yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Dengan pendekatan teknologi yang tepat, potensi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus mendukung dekarbonisasi,” jelas Natarianto.

Menurutnya, teknologi gasifikasi plasma memiliki karakteristik yang berpotensi mendukung pemanfaatan biomassa dengan kadar air relatif tinggi. Aspek tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat kesesuaian teknologi dengan karakteristik biomassa di Indonesia serta keekonomian proyek.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat bersama-sama mengkaji bagaimana teknologi dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik biomassa yang tersedia, serta aspek keekonomian proyek. Pendekatan tersebut penting agar pengembangan teknologi tidak berhenti pada konsep, tetapi memiliki landasan yang kuat untuk dievaluasi lebih lanjut,” tambah Natarianto.

Hokkop mengatakan, PLN EPI terus mengembangkan pemanfaatan biomassa dan mengeksplorasi peluang bioenergi sebagai bagian dari diversifikasi energi.

Penjajakan teknologi ini juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik sekaligus mendukung transisi energi nasional. Melalui penjajakan ini, PLN EPI mendorong biomassa tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk energi bernilai tambah seperti hidrogen rendah karbon.

“Kolaborasi teknologi dan pemanfaatan sumber daya domestik diharapkan membuka peluang baru bagi diversifikasi energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia,” tutup Hokkop. (pa/jh. Foto: Dok. Clean Air task Force)

ASDP Selidiki Penyebab Kebakaran KMP Batumandi

BusinessUpdate – PT ASDP Indonesia Ferry masih mendalami penyebab kebakaran KMP Batumandi, sementara perusahaan mengikuti proses pemeriksaan sesuai kewenangan dan hasil verifikasi lapangan.

“Terkait penyebab kebakaran, ASDP menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang,” kata Heru Widodo, Dirut ASDP di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, perseroan akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing instansi dan menyampaikan perkembangan informasi berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

ASDP memastikan penanganan insiden kebakaran KMP Batumandi pada Selasa (20/10/2026) di perairan sekitar Pelabuhan Merak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dengan mengutamakan keselamatan serta berkoordinasi dengan petugas gabungan dan instansi berwenang.

Seluruh penumpang dan awak kapal dilaporkan telah berhasil dievakuasi, sementara proses penanganan insiden masih berlangsung. Heru menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi dan menegaskan keselamatan penumpang serta awak kapal menjadi prioritas utama dalam seluruh proses penanganan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi pada KMP Batumandi di Merak. Kami juga memohon maaf atas kejadian ini kepada para pengguna jasa serta pihak-pihak yang terdampak,” lanjutnya.

Insiden bermula ketika KMP Batumandi yang bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak pukul 14.32 WIB. Lalu terdeteksi mengalami percikan api di bagian buritan kapal, tepatnya pada dek atas kendaraan kecil, sekitar pukul 16.15 WIB.

Saat itu, kapal berada di sekitar Pulau Merak Besar dalam proses olah gerak menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak. Penanganan insiden melibatkan petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

ASDP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas gabungan dan pihak terkait yang telah bergerak cepat membantu proses evakuasi penumpang dan awak kapal, serta mendukung penanganan insiden di lapangan.

“Kami mengapresiasi respons cepat, koordinasi, dan kerja sama seluruh petugas gabungan serta instansi terkait dalam proses evakuasi dan penanganan insiden ini,” tuturnya.

Ia mengaku sinergi seluruh pihak sangat berarti dalam memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal. “Kami berterima kasih atas dedikasi dan upaya yang telah dilakukan, serta akan terus berkoordinasi hingga seluruh proses penanganan selesai,” tambahnya.

Seiring dengan penanganan insiden tersebut, ASDP juga melakukan penyesuaian operasional untuk mendukung kelancaran layanan penyeberangan Merak–Bakauheni. Saat ini, layanan penyeberangan dialihkan melalui Dermaga Express 2. Pengguna jasa diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan informasi terbaru terkait operasional pelabuhan.

ASDP terus memantau situasi dan melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jasa.

Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan insiden maupun layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dapat menghubungi Contact Center ASDP 191 guna memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi.

Heru menegaskan perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap aspek operasional penyeberangan, termasuk dalam menghadapi situasi darurat.

Penanganan insiden akan terus dikawal bersama seluruh pihak terkait hingga tuntas, dengan mengedepankan keselamatan, ketepatan informasi, dan kepentingan pengguna jasa. ASDP berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam setiap layanan penyeberangan. (rn/jh. Foto: Dok. Kemenhub)

Pembayaran Gaji ASN Tak Jadi Lewat KDKMP

Abstratct architecture background with a row of white arches and column forming a circular tunnel, with sunlight illuminating the wide space, casting shadows and a light pattern on the floor. White glossy material reflecting the three-dimensional elements gives the scene a modern and futuristic architectural style. Wideangle view. Copy space.

BusinessUpdate – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap dilakukan melalui sistem perbankan dan tidak dialihkan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pernyataan ini ditegaskan Suahasil di tengah usulan Kementerian Koperasi agar pembayaran gaji PNS dapat dilakukan melalui KDKMP.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, usulan penyaluran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ketika ia menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ferry menyampaikan bahwa anggaran untuk rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi tengah disiapkan. Namun, ia belum merinci besaran anggaran, mekanisme penyaluran, maupun jadwal pelaksanaan program tersebut. Kementerian Koperasi juga belum menjelaskan koperasi mana saja yang akan dilibatkan dalam rencana pembayaran gaji tersebut. B

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang. Jumlah tersebut mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, PT Taspen (Persero) mencatat telah melayani 9,13 juta peserta hingga Agustus 2026, termasuk 3,28 juta pensiunan. Untuk mendukung layanan pembayaran, Taspen memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia.

Adapun mekanisme penyaluran gaji PNS melalui perbankan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat. (rn/jh. Foto: Dok. Kemenkeu)

BPR Universal Catatkan Laba Bersih Rp18,3 Miliar Naik 115,61 Persen

BusinessUpdate – PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal membukukan laba bersih Rp18,3 miliar hingga September 2026, meningkat 115,61% secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Universal BPR Reyhan Satyahadi mengatakan pertumbuhan laba tersebut diikuti peningkatan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Total aset Universal BPR meningkat 10% secara tahunan menjadi Rp2,4 triliun, sedangkan DPK tumbuh 18% menjadi Rp1,9 triliun.

“Pertumbuhan bagi kami bukan hanya tentang pencapaian angka, tetapi juga bagaimana memastikan bisnis berkembang dengan sehat dan memiliki relevansi jangka panjang,” kata Reyhan dalam keterangan resmi, Selasa (20/10/2026).

Dari sisi penyaluran kredit, lebih dari 86% pembiayaan Universal BPR diarahkan untuk kegiatan produktif, termasuk kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha. Penyaluran kredit ke sektor produktif merupakan bagian dari upaya bank mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah neto atau non-performing loan (NPL) neto Universal BPR tercatat sebesar 1,89% pada akhir September 2026. Perusahaan menyatakan tetap mengutamakan analisis kelayakan debitur, pemantauan kualitas portofolio, dan pengelolaan risiko dalam menyalurkan kredit.

“Kami terus melihat peluang untuk mengembangkan layanan, memperkuat kolaborasi, serta memperluas akses pembiayaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dan mendukung aktivitas ekonomi,” tambahnya.

Selain menyalurkan kredit secara langsung, Universal BPR mengembangkan kerja sama pembiayaan dengan BPR lain melalui skema sindikasi. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperluas peluang pendanaan bagi kegiatan usaha berskala lebih besar dengan tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis dan risiko pembiayaan.

Untuk 2027, Universal BPR juga menyiapkan pengembangan Kredit Usaha Inklusif (KUI) serta layanan digital Universal Mobile Plus yang direncanakan mencakup pembayaran melalui QRIS, pembukaan rekening secara daring, dan pengelolaan deposito secara daring. (ip/jh. Foto: Dok. BPR Universal)

Jalur Pendakian Gunung Sumbing dari Wonosobo dan Temanggung Ditutup

BusinessUpdate – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menutup jalur pendakian menuju Gunung Sumbing untuk mencegah menjalarnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Wonosobo.

Sebelumnya, seluruh jalur pendakian Gunung Sumbing melalui Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ditutup sementara setelah kebakaran hutan melanda petak 29 RPH Kleseman, wilayah Kedu Utara.

Gunung Sumbing berada di wilayah Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, Jawa Tengah, dengan beberapa jalur pendakian populer. Di Wonosobo, pendaki biasanya menggunakan jalur Gajahmungkur di Desa Lamuk serta jalur Garung di Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Totok Nursetyanto menyampaikan langkah penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran di tengah kondisi vegetasi yang kering dan potensi penyebaran api akibat hembusan angin.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, hembusan angin yang mengarah ke barat daya berpotensi membawa pergerakan api menuju wilayah Garung dan Posong. Kebakaran dilaporkan berada di atas Pos 4 pada kawasan yang didominasi vegetasi ilalang kering, sehingga meningkatkan risiko penyebaran api secara cepat.

Sebagai langkah antisipasi dan untuk menjaga keselamatan masyarakat, seluruh jalur pendakian Gunung Sumbing saat ini ditutup total. Penutupan tersebut mencakup jalur Bimawari, Banaran, Batursari, hingga Bowongso.

Petugas gabungan bersama para relawan, termasuk relawan dari Basecamp Batursari disiagakan di lapangan untuk melakukan pemantauan dan upaya pengendalian. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah pembuatan sekat bakar guna memutus jalur penyebaran api dan mengurangi risiko kebakaran meluas ke area lain.

Ia menuturkan upaya mitigasi ini menjadi bagian penting dalam penanganan ancaman bencana di kawasan Gunung Sumbing, terutama di tengah kondisi kekeringan dan potensi krisis air bersih yang juga menjadi perhatian di wilayah Temanggung.

Totok mengimbau masyarakat dan calon pendaki untuk mematuhi penutupan jalur pendakian, tidak memaksakan aktivitas di kawasan gunung, serta mengikuti informasi resmi dari petugas terkait. Kewaspadaan dan kerja sama seluruh pihak diharapkan dapat membantu menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian hutan Gunung Sumbing. (pa/jh. Foto: Dok. Kompas)

Produksi Listrik PGE Melampaui Target pada Januari-September 2026

BusinessUpdate – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mencatat produksi listrik dari wilayah kerja yang dioperasikan sendiri mencapai 4.114 gigawatt hour (GWh) sepanjang Januari-September 2026, melebihi 8,22% dari target yang ditetapkan perseroan.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan, produksi tersebut mencapai 108,22% dari target sebesar 3.801 GWh. Capaian itu juga menjadi rekor produksi tertinggi perseroan untuk periode sembilan bulan.

“Rekor produksi ini menjadi pijakan yang kuat bagi kami. Kami optimistis dapat terus tumbuh secara disiplin, sehingga keunggulan operasional PGE memberi manfaat bagi pemegang saham, masyarakat, dan ketahanan energi Indonesia,” kata Ahmad Yani dalam keterangan resmi, Selasa (20/10/2026).

Realisasi produksi Januari-September 2026 meningkat sekitar 9,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 3.747 GWh. Memasuki kuartal IV/2026, PGE berfokus menjaga keandalan pembangkit untuk mencapai target produksi tahunan sekitar 5.255 GWh.

“Melalui pengelolaan aset yang optimal dan pengembangan proyek strategis, Perseroan terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujar Ahmad Yani.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho mengatakan, rekor produksi tersebut didukung disiplin operasi dan pemeliharaan pembangkit, optimalisasi produksi, serta kesiapan pasokan uap di berbagai wilayah kerja. “Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen kami menjaga keandalan listrik panas bumi,” katanya.

Hingga September 2026, Equivalent Availability Factor (EAF) kumulatif PGE mencapai 98,51%, lebih tinggi dari rencana sebesar 92,20%. Sedangkan, Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) tercatat 0,21%, lebih rendah dibandingkan batas rencana sebesar 1,48%.

Dari lima area operasi, Kamojang mencatat produksi tertinggi sebesar 1.438 GWh atau 118,77% dari target. Wilayah ini menyumbang sekitar 35% dari total produksi listrik PGE. Lumut Balai menghasilkan 702 GWh atau 115,84% dari target. Capaian tersebut didukung tingginya permintaan listrik serta kesiapan pasokan uap dan pembangkit.

Sementara itu, Lahendong mencatat produksi 658 GWh atau 106,44% dari target, seiring tingginya penyerapan listrik dari unit pembangkit yang beroperasi.

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat mengatakan, kinerja operasional turut menopang kondisi keuangan perseroan. Pada semester I/2026, PGE membukukan pendapatan sebesar US$79,61 juta, meningkat 15,48%. “Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat,” katanya.

PGE juga memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif. Sejumlah proyek strategis perseroan telah masuk dalam Green Book Bappenas 2026, yang membuka peluang memperoleh pembiayaan konsesional (concessional financing) dari lembaga pembiayaan internasional dengan biaya modal lebih rendah.

Menurut Fransetya, pembiayaan tersebut diharapkan meningkatkan keekonomian proyek dan daya saing investasi. “PGE juga mengoptimalkan struktur permodalan dengan menjaga keseimbangan antara ekuitas dan utang serta profil kredit yang kuat. Dengan begitu, kami terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan investor,” jelasnya.

PGE melanjutkan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi aset yang sudah beroperasi, ekspansi kapasitas, dan pengembangan sumber pendapatan baru. Sejumlah proyek yang dikembangkan mencakup Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8. Perseroan menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034. (rn/jh. Foto: Dok. PGE)