Home Blog Page 17

Hingga April 2026 Pembiayan Konsumer Bank Mega Syariah Sentuh Rp586 Miliar

By
Iyan Pahlevi
-

BusinessUpdate – Portofolio pembiayaan konsumer PT Bank Mega Syariah hingga April 2026 mencapai lebih dari Rp586 miliar atau tumbuh lebih dari 23% secara tahunan (yoy).

Area 1 yang mencakup Jakarta dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar portofolio konsumer dengan nilai pembiayaan mencapai Rp202,7 miliar, disusul Area 4 sebesar Rp122,9 miliar dan Area 3 sebesar Rp 8 miliar.

Salah satu pendorong pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pembiayaan emas melalui produk Flexi Gold. Per April 2026, produk tersebut mencatat outstanding lebih dari Rp31 miliar atau meningkat lebih dari 1.236% secara year to date (YTD).

Di sisi lain, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) berada di level 0%. Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan, pertumbuhan pembiayaan konsumer menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih fleksibel dan terencana masih cukup tinggi, termasuk untuk kepemilikan emas secara bertahap.

“Pembiayaan konsumer saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Kami melihat minat masyarakat terhadap kepemilikan emas melalui skema cicilan terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir,” ujar Benadicto dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Selain mendorong pertumbuhan pembiayaan, segmen konsumer juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan perseroan. Pada April 2026, pendapatan konsumer mencapai Rp5,4 miliar atau tumbuh 12,28% dibandingkan bulan sebelumnya.

Ke depan, Bank Mega Syariah menyatakan akan terus memperkuat pembiayaan konsumer melalui pengembangan produk berbasis kebutuhan masyarakat serta memperluas akses layanan pembiayaan di berbagai wilayah.

“Kami akan terus memperkuat pertumbuhan pembiayaan konsumer secara sehat dan berkelanjutan, termasuk melalui pembiayaan emas syariah yang semakin diminati masyarakat,” kata Benadicto.

Secara keseluruhan, Bank Mega Syariah juga mencatat penguatan pada bisnis pembiayaan. Total pembiayaan yang disalurkan tercatat lebih dari Rp9,26 triliun atau tumbuh lebih dari 7,2% dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya sebesar Rp8,64 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan, pendapatan dari piutang meningkat menjadi lebih dari Rp118 miliar atau tumbuh 40,9% hingga kuartal I/2026. Sementara itu, pendapatan bagi hasil juga naik sekitar 4,7% menjadi lebih dari Rp114,73 miliar.

Hingga Maret 2026, Bank Mega Syariah membukukan laba sebelum pajak lebih dari Rp79,97 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari 51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja itu terutama ditopang oleh pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp191,60 miliar atau naik lebih dari 20%. (rn/jh)

Terapkan Clean Energy Day PLN IP Reduksi Emisi 4,1 Ton CO2e

By
Premieri A
-

BusinessUpdate – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatat perolehan reduksi emisi sebesar 4,1 ton CO2e atau 2,5 kg CO2e per pegawai melalui program Clean Energy Day (CED) 2026.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan program CED 2026 diikuti secara aktif sebanyak 2.214 pegawai.

“Penerapan electrifying lifestyle atau gaya hidup listrik di lingkungan kerja itu dilaksanakan pada 17 April, 24 April, dan 8 Mei 2026 melalui berbagai aksi nyata rendah emisi, seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, berjalan kaki, dan bersepeda menuju tempat kerja,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Selain dampak positif terhadap lingkungan, program ini juga menghasilkan efisiensi biaya energi sebesar Rp205 juta dan penghematan 16.699 liter BBM.

Bernadus mengatakan Clean Energy Day merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.

“Clean Energy Day bukan sekadar kampanye sesaat, tetapi bagian dari transformasi budaya perusahaan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Menurutnya, PLN IP terus mendorong implementasi transisi energi tidak hanya melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi juga melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi PLN Indonesia Power Ridho Hutomo menegaskan CED juga menjadi sarana penguatan budaya perusahaan yang sehat, adaptif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Ridho, program ini menunjukkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar. “Aktivitas seperti menggunakan transportasi publik, kendaraan listrik, atau bersepeda menuju kantor tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi pegawai,” ujarnya.

Tingginya antusiasme pegawai dalam program mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran insan perusahaan terhadap pentingnya gaya hidup rendah emisi sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda transisi energi nasional.

“PLN Indonesia Power akan terus mengembangkan berbagai program keberlanjutan berbasis partisipasi pegawai guna memperkuat implementasi electrifying lifestyle dan mendukung terciptanya ekosistem energi bersih di Indonesia,” pungkasnya. (pa/jh. Foto: Dok. PLN IP)

Hingga Maret 2026 Pembiayaan Griya BSI Sekitar Rp60 Triliun

By
Iyan Pahlevi
-

BusinessUpdate – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI mencatat hingga Maret 2026, portofolio pembiayaan griya BSI mencapai sekitar Rp60 triliun dan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan pembiayaan konsumer.

Menurut perseroan pertumbuhan positif pada pembiayaan griya ini seiring membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hunian nasional.

Pada kuartal I/2026, kinerja BSI tetap solid dengan pertumbuhan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Hingga Maret 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp329 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen konsumer dan emas menjadi penyumbang terbesar dengan total pembiayaan mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Rasio Non Performing Financing (NPF) segmen konsumer berada pada level sehat di bawah 1,5%. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian perseroan dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, pembiayaan griya tetap menjadi salah satu fokus utama perseroan mengingat kebutuhan perumahan nasional yang masih tinggi serta potensi pertumbuhan pasar yang besar.

“Segmen griya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan konsumer BSI. Kami melihat kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar, khususnya untuk pembelian rumah pertama. Hal ini sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional,” ujar Erwan dalam siaran pers, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pertumbuhan pembiayaan griya didukung oleh berbagai keunggulan produk yang kompetitif. Beberapa di antaranya yakni angsuran tetap hingga akhir tenor, fasilitas free appraisal, special price pada developer rekanan terpilih, hadiah BSI Emas, serta berbagai program promo lainnya.

Selain memperkuat layanan pada segmen komersial, BSI juga terus mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga Maret 2026, portofolio FLPP BSI telah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun. Perseroan juga mencatat tren booking pembiayaan griya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, terutama untuk pembelian rumah pertama dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Permintaan pembiayaan juga berasal dari kebutuhan take over, renovasi rumah, serta kebutuhan hunian lainnya.

Saat ini, BSI berada pada posisi enam besar bank penyalur pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pembiayaan yang sehat. Perseroan optimistis sektor perumahan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar seiring dukungan kebijakan pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah serta prospek konsumsi domestik yang terus membaik. (ip/jh. Foto: Dok. BP Tapera)

Semen Baturaja Bagikan Dividen Tunai Sebesar Rp34,38 Miliar

By
Premieri A
-

BusinessUpdate – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp34,38 miliar atau setara Rp3,46 per lembar saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Nilai dividen itu setara 20% dari total laba bersih konsolidasian perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp171,92 miliar. Sementara sisa laba bersih sebesar 80% atau Rp 137,53 miliar dialokasikan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung agenda ekspansi bisnis SMBR ke depan.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya mengatakan, pembagian dividen menjadi bentuk apresiasi kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan sepanjang 2025.

“Perseroan berhasil menjaga momentum pertumbuhan dan profitabilitas sepanjang tahun 2025 melalui penguatan operational excellence, efisiensi biaya produksi, serta peningkatan daya saing di pasar,” ujar Suherman.

Menurutnya, pembagian dividen ini menjadi bentuk komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham sekaligus tetap menjaga ruang ekspansi bisnis ke depan.

SMBR membidik pertumbuhan volume penjualan seiring proyeksi kenaikan aktivitas infrastruktur dan properti di wilayah Sumatera bagian selatan. Untuk mencapai target itu, perusahaan berkomitmen menerapkan operational excellence berbasis industri hijau, termasuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif dan transformasi digital di seluruh lini produksi.

Perseroan menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya saing di tengah dinamika industri semen nasional. Dengan fundamental keuangan yang dinilai sehat dan dukungan pemangku kepentingan, SMBR menyatakan siap melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan demi menciptakan nilai jangka panjang bagi industri konstruksi nasional.

Selain penetapan penggunaan laba, RUPST juga menyepakati sejumlah langkah strategis, termasuk perubahan susunan pengurus SMBR dan penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) sekaligus memberi fleksibilitas bagi SMBR dalam menangkap peluang usaha baru di industri bahan bangunan.

Dalam RUPST itu, pemegang saham menyetujui pengangkatan Muhamad Alipudin sebagai Komisaris Utama menggantikan Inosentius Samsul. RUPST juga menyetujui pengangkatan Luthvie Arifin sebagai Komisaris Independen menggantikan Chowadja Sanova. (pa/jh. Foto: Dok. SMBR)

Pasang Kabel Internet di Tiang Listrik PLN Harus Izin

By
Rahman N
-

BusinessUpdate – PLN Watch meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan penyedia layanan internet yang memasang kabel dan perangkat jaringan di tiang listrik milik PLN tanpa izin resmi. Penggunaan tanpa izin menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan.

“Tiang listrik adalah aset strategis milik negara. Setiap pemanfaatan untuk kepentingan bisnis wajib memiliki izin dan memenuhi kewajiban administrasi serta finansial,” ujar Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Jika digunakan tanpa izin, maka negara kehilangan potensi pendapatan dan kewibawaan hukum dipertaruhkan. Tohom mengatakan praktik tersebut telah terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan keresahan masyarakat karena selain merugikan negara, juga berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Tohom mencontohkan sejumlah kasus yang ramai diberitakan media belakangan ini. Di Karangjeruk misalnya, warga mengeluhkan dugaan jaringan WiFi ilegal yang menumpang di tiang listrik.

Lalu di Rembang, pihak PLN memberikan klarifikasi terkait maraknya kabel internet yang menyesaki tiang listrik. Sementara di Panyabungan, PLN melalui ULP setempat melakukan penertiban kabel WiFi ilegal.

Kasus serupa juga mencuat di Pandeglang, Tanjungpinang, Lampung Selatan, hingga Batam, menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi fenomena nasional. Menurut Tohom, maraknya penggunaan tiang listrik tanpa izin menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup.

Ia menilai penertiban sebaiknya tidak bersifat sporadis, melainkan harus dilakukan melalui audit nasional yang melibatkan instansi terkait.

“Kalau dibiarkan, akan muncul persepsi bahwa aset negara bisa dimanfaatkan secara bebas tanpa aturan. Ini berbahaya. Negara harus hadir untuk memastikan setiap meter infrastruktur publik digunakan secara tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.

Ia menambahkan selain menimbulkan kesemrawutan visual, pemasangan kabel tanpa standar teknis yang jelas dapat meningkatkan risiko gangguan listrik, korsleting, dan kecelakaan kerja bagi petugas maupun masyarakat.

Tohom berpandangan bahwa transformasi digital Indonesia harus dibangun di atas fondasi kepatuhan hukum. Perusahaan yang telah mengikuti prosedur resmi tidak boleh dirugikan oleh pelaku usaha yang menghindari kewajiban.

“Persaingan yang sehat hanya akan terwujud jika seluruh pelaku usaha tunduk pada aturan yang sama. Tidak boleh ada model bisnis yang tumbuh dengan cara menumpang secara ilegal pada fasilitas milik negara,” ujarnya.

Ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital, BP BUMN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk berkoordinasi melakukan inventarisasi dan penertiban menyeluruh terhadap penggunaan tiang listrik di seluruh Indonesia. (rn/jh)

Buana Finance Bakal Masuk ke Bisnis Syariah, Garap Segmen B2B

By
Premieri A
-

BusinessUpdate – PT Buana Finance Tbk (BBLD) bakal masuk ke bisnis syariah dengan penambahan Unit Usaha Syariah (UUS) di Perseroan. Penambahan kegiatan usaha ini adalah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang diselenggarakan pada Senin (18/5/2026).

Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana mengatakan potensi pembiayaan berbasis syariah memiliki potensi yang sangat besar, mengingat hingga kini inklusi keuangan syariah baru 12%.

“Tapi opportunity-nya cukup besar karena kalau dilihat dari nasional itu Rp40 triliunan market-nya, sehingga kami ambil opportunity untuk mengembangkan Unit Usaha Syariah di sini,” ungkapnya dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Herman meneruskan, sejauh ini pihaknya masih menunggu izin dari regulator ihwal resminya pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ini berjalan lancar, UUS Buana Finance kemungkinan bisa beroperasi di sekitar kuartal III/2026.

Khusus untuk UUS, Buana Finance akan membidik segmen B2B atau business to business. Artinya, produk akan dipasarkan dari perusahaan kepada perusahaan lain, bukan perorangan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko dan kualitas pembiayaan tetap terjaga baik. “Sehingga margin yang kami sudah sepakati dengan pelanggan syariah itu adalah memang sudah disepakati dari awal. Harga perolehan plus margin, jadi marginnya itu juga terukur dan tidak seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang memang memberikan yang sangat tinggi. Kami memberikan tentunya realistis, relevan, dan juga terukur,” jelas Herman.

Adapun, produk utama yang akan fokus digarap di UUS Buana Finance adalah lini usaha yang belum banyak digarap pelaku lain. Jika perusahaan lain menjalankan skema murabahah dan mudharabah, pihaknya akan memprioritaskan pembiayaan perjalanan Umrah sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah jemaah yang nantinya berpotensi berlanjut ke ibadah Haji.

“Umrah ini kami akan bidik secara B2B, yang memang akan terjaga mitigasi risikonya karena memang dia sudah menduduki level yang cukup middle, kemudian dia punya service year-nya juga cukup waktunya misalnya sudah 5 tahun di perusahaan tersebut. Nah, tenornya juga yang kami berikan memang maksimal misalnya 1 atau 2 tahun dengan melihat skala daripada perusahaan tersebut,” jelas Herman.

Sementara itu, Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menekankan bahwa pembiayaan UUS ini nantinya akan berpusat di wilayah Jakarta terlebih dahulu. “Jadi, portofolio kami mungkin besarnya itu di Medan, Jambi, Pekanbaru. Sementara itu, yang pembiayaan Buana Finance untuk syariah akan berpusat di Jakarta dahulu,” kata Mariana.

Sebagai informasi, Buana Finance mencatat penyaluran pembiayaan baru sepanjang 2025 sebesar Rp3,11 triliun, sementara di segmen sewa pembiayaan dan anjak piutang sebesar Rp1,18 triliun. Kemudian, aset Perseroan tumbuh 7,72% secara tahunan (yoy) menjadi Rp512,22 miliar.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan piutang pembiayaan 7,05% menjadi Rp6,57 triliun. Kontribusi terbesar aset berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebesar 79,20%, diikuti piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang dengan kontribusi sebesar 12,71%.

Adapun, laba bersih perusahaan sepanjang 2025 tercatat sebesar 13,48 miliar. Kemudian, NPF-nya tercatat 3,12%, lebih tinggi dibandingkan 2024 yang sebesar 1,97%. (pa/jh. Foto: Dok. Buana Finance)

Jaga Distribusi BBM Pertamina Operasikan Kapal Tanker Halmahera

By
Rahman N
-

BusinessUpdate – PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan kapal tanker MT Pertamina Halmahera untuk menjaga distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional ke berbagai terminal energi di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia timur.

“MT Pertamina Halmahera memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Indonesia,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/5/2026).

MT Pertamina Halmahera merupakan kapal tanker kelas Suezmax dengan kapasitas besar, memiliki deadweight tonnage (DWT) sekitar 100.000–160.000 ton dan panjang kapal (length overall/LOA) mencapai sekitar 240 meter.

Kapal tersebut dirancang untuk mengangkut berbagai jenis BBM dalam satu pelayaran melalui sistem segregated cargo tank, serta dilengkapi teknologi keselamatan seperti inert gas system dan cargo monitoring system untuk memastikan operasional yang aman dan andal.

Dengan ukuran tersebut, MT Pertamina Halmahera setara dengan lebih dari dua lapangan sepak bola atau sekitar 60–70 mobil berjejer, menjadikannya salah satu kapal tanker besar yang beroperasi di perairan Indonesia.

Dalam satu kali pelayaran, kapal ini mampu mengangkut hingga sekitar 100.000–160.000 kiloliter BBM yang kemudian didistribusikan ke berbagai terminal energi di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.

Kapasitas tersebut menjadikan MT Pertamina Halmahera sebagai salah satu armada strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan energi nasional. “Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal ini menjadi bagian dari sistem logistik energi yang bekerja memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai wilayah,” tutur Arif.

Sebagai negara kepulauan, distribusi energi Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam hal ini, kapal tanker berkapasitas besar memiliki peran penting sebagai penghubung antara terminal energi dan berbagai wilayah tujuan distribusi di seluruh Indonesia.

Nama “Halmahera” diambil dari salah satu pulau besar di Indonesia timur yang merepresentasikan konektivitas antarpulau serta peran strategis wilayah maritim Indonesia. Penamaan ini mencerminkan fungsi kapal sebagai penghubung distribusi energi ke berbagai wilayah Nusantara.

Pertamina Patra Niaga terus memperkuat keandalan armada laut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. “Kami berkomitmen memastikan distribusi energi berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya. (rn/jh. Foto: Dok. Pertamina)

Bank Mualamat dan NRA Group Luncurkan Layanan Pembiayaan Haji Khusus

By
Premieri A
-

BusinessUpdate – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan NRA Group meluncurkan layanan pembiayaan ProHajj Signature untuk membantu calon jamaah mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji khusus, termasuk biaya pendaftaran dan keberangkatan mulai dari US$8.500.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono menyatakan, layanan ini menerapkan skema pembiayaan dalam rupiah yang kemudian dikonversi ke dolar AS setelah pencairan hingga nasabah dinyatakan berangkat oleh NRA Group, sehingga dapat membantu nasabah memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.

“Pembiayaan dengan denominasi dolar AS menjadi salah satu keunggulan ProHajj Signature karena struktur biaya paket haji khusus umumnya menggunakan dolar AS,” ucap Imam Teguh Saptono di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Melalui skema tersebut, calon jamaah bisa memperoleh pembiayaan yang lebih stabil dan terukur, sehingga memberikan kepastian dalam persiapan ibadah ke Tanah Suci.

Ia menyampaikan, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan dalam menghadirkan solusi pembiayaan haji khusus yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Layanan ProHajj Signature menawarkan paket perencanaan ibadah haji khusus mencakup biaya pendaftaran dan keberangkatan mulai dari US$8.500 sesuai harga paket dari NRA Group.

Nasabah yang mendaftar lewat produk pembiayaan tersebut akan langsung memperoleh nomor porsi haji khusus pada tahun berjalan karena terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Estimasi waktu keberangkatan pun relatif lebih cepat dibandingkan haji reguler.

Menggunakan akad ijarah multijasa, ProHajj Signature menawarkan plafon pembiayaan mulai dari Rp135 juta dengan tenor hingga 96 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Muamalat dan NRA Group juga meluncurkan kartu debit visa co-branding bagi jamaah setia NRA Group agar dapat memanfaatkan beragam fitur unggulan dan promo eksklusif selama beribadah di Tanah Suci.

Jamaah bisa melakukan tarik tunai dengan pilihan menu Bahasa Indonesia pada sejumlah ATM di Arab Saudi maupun pembayaran secara nontunai di semua merchant pilihan berlogo VISA/Plus dengan metode dipped maupun contactless.

Selain itu, pemegang kartu debit eksklusif tersebut juga berpeluang memperoleh pengembalian dana (cashback) hingga 15% atau maksimal Rp200 ribu tanpa minimum pembelanjaan di Arab Saudi.

Saat ini, Bank Muamalat menguasai sekitar 59% pangsa pasar haji khusus di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan NRA Group, perseroan optimis dapat semakin memperluas akses pembiayaan haji khusus yang lebih mudah, terencana, dan bernilai tambah bagi masyarakat Indonesia. (pa/jh. Foto: Dok. Bank MuamalaT)

Kontribusi Pajak dan PNBP PT Timah pada 2025 Capai Rp1,624 Triliun

By
Rahman N
-

BusinessUpdate – PT Timah (Persero) Tbk mencatat peningkatan kontribusi berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 sebesar Rp1,624 triliun, melonjak 106,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp855,044 miliar.

Corporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk Ruddy Nursalam mengatakan, pihaknya tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan produksi mineral strategis, tetapi juga berkomitmen memastikan seluruh aktivitas perusahaan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi negara.

Menurutnya, sebagai perusahaan pertambangan milik negara, perseroan memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak dan PNBP untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kontribusi melalui pajak dan PNBP merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara,” kata Ruddy dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Adapun kontribusi pajak dan PNBP ini berasal dari berbagai komponen, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan.

Peningkatan kontribusi kepada negara ini sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan sepanjang 2025, dengan laba bersih sebesar Rp1,31 triliun.

Ia menambahkan, kenaikan kontribusi tersebut menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung penerimaan negara sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai salah satu entitas strategis nasional di sektor pertambangan timah.

Pihaknya juga terus memperkuat kepatuhan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan mengedepankan prinsip good mining practice dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Selain fokus pada kinerja bisnis, perusahaan yang tergabung dalam holding group MIND ID ini juga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan UMKM sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan manfaat berkelanjutan. (rn/jh. Foto: Dok. Timah)

KAI Perkuat Kesiapan Implementasi Biodiesel B50 Mulai Juli 2026

By
Iyan Pahlevi
-

BusinessUpdate – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus memperkuat kesiapan implementasi B50 melalui serangkaian pengujian teknis pada sarana perkeretaapian berbasis diesel.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan, keandalan operasional, dan kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga selama proses transisi energi berlangsung.

Sebagai informasi, Pemerintah akan memberlakukan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi dan transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa implementasi B50 menjadi bagian dari kesinambungan penggunaan biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pada tahap B35 dan B40 di lingkungan operasional KAI.

“KAI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan. Pada setiap tahapan implementasinya, aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kualitas layanan tetap menjadi perhatian utama,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Sepanjang 2025, penggunaan biodiesel B40 pada layanan Kereta Api Jarak Jauh menghasilkan total emisi karbon sebesar 127.315.192 kg CO₂e atau sekitar 127,3 ribu ton dari total 47,4 juta pelanggan.

Sementara pada Januari–April 2026, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal yang dikelola KAI telah melayani 19.218.440 pelanggan dengan konsistensi penggunaan bahan bakar berbasis biodiesel pada berbagai perjalanan kereta api berbasis diesel.

Dalam berbagai studi transportasi, moda berbasis rel memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibanding kendaraan pribadi. Rata-rata emisi kereta api berada di kisaran 15–40 gram CO₂ per penumpang-kilometer, sementara kendaraan pribadi dapat mencapai sekitar 120–250 gram CO₂ per penumpang-kilometer. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan kereta api membantu menjaga emisi sektor transportasi tetap lebih terkendali seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Dalam mendukung implementasi B50, KAI bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta LEMIGAS melalui tahapan pengujian yang dilakukan secara bertahap sejak pertengahan April 2026. Rangkaian pengujian dimulai dari proses blending bahan bakar, pemeriksaan kondisi sarana, hingga pengujian operasional pada berbagai jenis armada.

Untuk lokomotif, pengujian dilakukan di Depo Sidotopo dengan fokus pemantauan pada performa engine dan konsumsi bahan bakar selama penggunaan B50. Pengamatan dilakukan untuk memastikan karakteristik pembakaran, stabilitas performa mesin, serta efisiensi operasional tetap berjalan optimal dalam penggunaan harian.

Sementara itu, pengujian pada kereta pembangkit dilaksanakan di Depo Kereta Yogyakarta dengan fokus pada pemantauan konsumsi bahan bakar dan pengujian berkala setiap 300 jam operasi. Pengujian dilakukan melalui tahapan pemeriksaan awal, penggunaan B40 sebagai pembanding, hingga penggunaan B50 untuk melihat respons sarana dalam berbagai kondisi operasional.

KAI juga menyiapkan pengujian lanjutan dalam jangka waktu lebih panjang guna memastikan ketahanan sarana tetap terjaga saat beroperasi secara intensif di lapangan. Hingga saat ini, seluruh hasil pengujian masih dalam proses evaluasi dan pemantauan bersama pemerintah serta tim teknis terkait.

“Percepatan implementasi B50 memerlukan kesiapan yang terukur agar tetap selaras dengan standar keselamatan dan kualitas layanan transportasi publik. KAI terus memperkuat koordinasi dan pengujian teknis agar implementasinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tutup Anne. (ip/jh. Foto: Dok. KAI)

1...161718...863Page 17 of 863

Email: media@businessupdate.id