Home Blog Page 180

Meikarta Bakal Dijadikan Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

BusinessUpdate – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akan menjadikan kawasan Meikarta di Cikarang sebagai hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Menteri Perumahan menyampaikan bahwa Meikarta akan dijadikan sebagai kawasan rumah vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kan ini harapan baru,” ucap Dedi usai pertemuan dengan Maruarar dan asosiasi pengembang di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

Dedi mengungkapkan bahwa di Meikarta itu haruslah dibangun hunian vertikal apartemen yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. “Apartemen Pak. Apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau rumah susun enggak pada mau, Pak. Kalau apartemen mau, oke,” kata Dedi.

Di Meikarta yang beberapa unit menara apartemennya telah dibangun, Dedi mengatakan fasilitas itu tinggal diisi, dan dia mengharapkan bisa diimplementasikan dengan segera, sebagai salah satu penyelamatan kawasan dari alih fungsi lahan.

Dedi mengungkapkan dari lahan seluas sekitar 20 hektar, saat ini yang diproyeksikan ada 94 ribu-100 ribu unit apartemen dengan kapasitas per unitnya tiga jiwa, yang bisa menyelamatkan puluhan ribu hektar lahan dari alih fungsi.

“Meikarta itu sudah terbangun sekarang tinggal diisi. Dan itu jalannya lebar-lebar. Dan bayangin kalau Meikarta bisa menampung 100.000 orang di situ, maka kita barangkali di situ bisa menyelamatkan hampir 50.000 hektar sawah,” ucapnya.

Terkait dengan kasus yang sempat membelit Meikarta, Dedi mengatakan yang berkasus adalah aksi penyuapan, bukan asetnya dan pembangunannya, sehingga menurutnya tidak akan jadi masalah.

“Kan korupsi Meikarta itu penyuapan yang dilakukan, bukan persoalan pembangunannya. Kan KPK sudah menyampaikan bahwa itu sesuatu yang layak dan tidak bertentangan dengan hukum kan sudah ada pernyataannya,” tuturnya.

Dedi menambahkan hunian vertikal ke depan akan jadi model yang diminta pada para pengembang perumahan, ketimbang rumah tapak. Ia mendorong Bandung dan kota-kota lainnya untuk menerapkan konsep tersebut.

Selain itu, dalam waktu dekat sekitar sepekan, Dedi mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar tiap kawasan industri baru di Jabar harus menyiapkan lahan untuk apartemen.

Akan tetapi Maruarar mengusulkan agar kawasan yang sudah ada juga didorong untuk menyediakan dan membangun unit apartemen yang dikhususkan karyawan yang bekerja di sana agar tidak menciptakan kemacetan di wilayah sekitar dan memberikan penghematan biaya untuk transportasi. (rn/jh. Foto: Dok. Kompas)

ADHI-PU Percepat Pembangunan Jembatan Permanen Krueng Tingkeum di Aceh

BusinessUpdate – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Jembatan Permanen Duplikasi Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan konektivitas antarwilayah pascabencana.

Pembangunan jembatan permanen ini dilakukan di sisi jembatan sementara tipe bailey yang sebelumnya telah difungsionalkan pada 27 Desember 2025 sebagai solusi darurat setelah akses utama terputus akibat bencana.

Jembatan tersebut menjadi infrastruktur strategis yang menopang mobilitas dan aktivitas masyarakat, khususnya pada jalur utama penghubung Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau lokasi pada Rabu (21/1/2026) menyampaikan, pembangunan Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum merupakan satu dari delapan jembatan permanen yang mulai dibangun meskipun sebagian wilayah Aceh masih berada dalam tahap tanggap darurat.

“Kita mulai pembangunan permanen beberapa jembatan dan penanganan longsoran di beberapa titik di Aceh. Kita percepat walaupun masih tahap tanggap darurat karena sebagian yang lewat sudah macet, kita tidak bisa mengontrol 100 persen tonase kendaraan. Kalau tidak dipercepat, pembatasan kendaraan berat akan terus menimbulkan persoalan di lapangan, karena masyarakat juga butuh logistik,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Pembangunan Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum merupakan bagian dari program penanganan jembatan terdampak bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Program ini ditujukan untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terputus akibat bencana alam.

Di Aceh, jembatan ini tercatat sebagai satu dari 16 jembatan penghubung yang putus. Kondisi tersebut menjadikan penanganan Krueng Tingkeum sebagai prioritas, mengingat perannya sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara.

Direktur Utama ADHI Moeharmein Zein Chaniago menyampaikan, keberadaan infrastruktur transportasi memiliki peran mendasar dalam pemulihan wilayah pascabencana. “Akses infrastruktur adalah fondasi pemulihan wilayah, karena dapat mempercepat distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan layanan publik kepada masyarakat,” kata Zein.

Menurutnya, kehadiran jembatan permanen tersebut diharapkan dapat menghubungkan kembali konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. (ip/jh. Foto: Dok. Kementerian PU)

9 BUMN Utang ke Bank Jabar Banten Sebesar Rp3,6 Triliun

BusinessUpdate – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berutang ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, yaitu Bank Jabar Banten (BJB) lebih dari Rp3,6 triliun.

Menurut Dedi, utang-utang tersebut membuat kondisi fiskal kian terhimpit dan menjadi beban berat bagi pembangunan di Jawa Barat, mengingat dana daerah yang seharusnya dapat diputar untuk kepentingan publik justru “tertahan” di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

“Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang minjem duit yang belum bayar. Itu beban, Pak. Sudah enggak ada duit Pemprov Jabar, dipinjam,” ujar Dedi dalam diskusi mengenai Danantara di Bandung, Kamis (22/1/2026).

Meski melontarkan kritik keras terhadap piutang yang macet, Dedi memberikan pengecualian terhadap BUMN yang bergerak di sektor lahan seperti PTPN dan Perhutani. Meskipun kedua lembaga ini tidak memberikan kontribusi fiskal secara langsung (uang tunai), mereka memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem Jawa Barat.

Bahkan, Dedi mengungkapkan bahwa saking terbatasnya kemampuan finansial BUMN perkebunan, Pemprov Jabar harus turun tangan membiayai penanaman teh demi menjaga fungsi lahan. “Sekarang menanam teh pun dibiayai oleh Pemerintah Provinsi. Karena kepentingannya konservasi,” jelas Dedi.

Langkah pengambilalihan biaya ini dilakukan agar lahan hijau di Jawa Barat tidak beralih fungsi menjadi pemukiman atau disewakan secara ilegal yang berisiko memicu bencana alam seperti longsor.

Bagi Dedi, keberadaan kebun teh dan hutan adalah fondasi ekonomi jangka panjang Jawa Barat, terutama di sektor pariwisata. Tanpa konservasi yang kuat, ia meyakini daya tarik wilayah seperti Puncak akan hilang dan mematikan industri perhotelan serta jasa lainnya.

“Kalau Jawa Barat tanpa teh, tanpa karet, tanpa perhutanan, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Terjadi bencana yang luar biasa, setelah itu enggak akan ada hotel, enggak ada orang datang. Orang ke Puncak enggak ada teh, enggak ada hotel di Puncak,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap ada komitmen nyata dari BUMN terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban finansial mereka guna memperkuat ruang fiskal daerah di tahun anggaran 2026.

Adapun, sembilan piutang dari berbagai entitas BUMN dan anak usahanya yang tercatat memiliki kewajiban finansial kepada Pemprov Jabar, yakni:

  1. PT Kimia Farma Rp950 miliar lebih
  2. PT Wijaya Karya Rp511 miliar
  3. PT Wijaya Karya Rp278 miliar
  4. PT Rajawali Nusindo Rp403 miliar lebih
  5. PT PP Semarang Demak Rp239 miliar
  6. PT Phapros Rp98 miliar lebih
  7. PT Perikanan Indonesia Rp96 miliar lebih
  8. PT Waskita Karya Rp91 miliar lebih
  9. PT Barata Indonesia Rp89 miliar lebih.

HSBC Targetkan Transaksi Kartu Kredit Tumbuh Dua Digit pada 2026

BusinessUpdate – PT Bank HSBC Indonesia menargetkan pertumbuhan transaksi kartu kredit double digit pada 2026. Target itu didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap perjalanan dan gaya hidup.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan, penyelenggaraan HSBC Travel Fair yang rutin digelar setiap tahun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit.

“Jadi tahun 2026 kita akan melihat dan ada good growth di mana kita melihat bahwa keinginan kita to grow double digit setiap tahun,” kata Lanny di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Tren belanja nasabah, terutama untuk kebutuhan perjalanan, menunjukkan pertumbuhan solid. Belanja perjalanan juga dinilai bukan sekadar konsumsi, tetapi sarana membangun momen bersama keluarga dan bagian dari gaya hidup.

“Travel itu soal mencari momen yang tepat, cocok untuk keluarga, dan bisa membangun pengalaman bersama. Dari data yang kami lihat, transaksi kartu kredit untuk belanja di luar negeri naik sekitar 10% secara tahunan,” lanjut Lanny.

HSBC Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan pada transaksi kartu kredit segmen travel. Hingga Juli 2025, transaksi pada segmen ini tumbuh 20%. “Kalau dilihat dari transaksi di travel ecosystem, seperti beli tiket menggunakan kartu kredit travel, pertumbuhannya mencapai 15% year on year,” katanya.

Sementara itu, Head of Proposition, Partnership, Marketing & Customer Experience IWPB HSBC Indonesia Fransisca Arnan menyampaikan, kinerja awal HSBC Travel Fair tahun ini melampaui ekspektasi. Pada fase pre-sale sebelum pameran utama, nilai transaksi tercatat meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau bicara target, memang tidak bisa saya sebutkan angkanya. Namun yang bisa saya sampaikan, pencapaiannya sudah melebihi target yang kami tetapkan,” ujar Fransisca. Secara tahunan, transaksi pada pre-sale event tumbuh 32% dibandingkan tahun sebelumnya. (ip/jh. Foto: Dok. HSBC)

Stasiun Jatake Tangerang Mulai Beroperasi Akhir Januari 2026

BusinessUpdate – Stasiun Jatake dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Januari 2026. PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mematangkan kesiapan operasional Stasiun Jatake yang berada di lintas Commuter Line Tanah Abang–Rangkasbitung.

Berlokasi di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Stasiun Jatake merupakan koridor utama pergerakan harian masyarakat antara wilayah penyangga dan pusat aktivitas ekonomi Jakarta.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, peningkatan kebutuhan transportasi massal berkorelasi erat dengan karakter demografi dan struktur aktivitas ekonomi Kabupaten Tangerang.

“Kehadiran Stasiun Jatake memperpendek akses dari kantong-kantong permukiman dan kegiatan di Pagedangan dan sekitarnya, sehingga mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan produktivitas ekonomi harian,” kata Anne dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Anne mengatakan, moda transportasi tersebut banyak digunakan oleh pekerja di berbagai sektor. Mulai dari sektor industri, jasa, logistik, hingga pelaku UMKM dan perdagangan yang membutuhkan akses cepat, terjangkau, dan terjadwal.

Di sisi lain, kawasan Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil dan grosir nasional memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan wilayah penyangga. “Pedagang, pekerja sektor perdagangan, serta pelaku UMKM dari Kabupaten Tangerang melakukan perjalanan rutin menuju kawasan tersebut,” jelas Anne.

Bagi pekerja formal, Stasiun Jatake memperkuat pilihan tinggal di kawasan hunian penyangga yang lebih terjangkau dibandingkan pusat kota Jakarta, tanpa mengorbankan kepastian perjalanan.

Hal ini relevan dengan karakter Kabupaten Tangerang yang memiliki luas wilayah 959,61 kilometer persegi dan terbagi dalam 29 kecamatan, sehingga membutuhkan simpul transportasi yang mampu mengonsolidasikan pergerakan masyarakat dari berbagai kawasan permukiman menuju koridor layanan massal.

Sebagai informasi, Stasiun Jatake dibangun melalui skema creative financing antara KAI dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinar Mas Land) dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Stasiun ini berdiri di atas lahan seluas 2.435 meter persegi, memiliki bangunan tiga lantai, dan dirancang melayani hingga 20.000 penumpang per hari.

Area parkir kendaraan roda dua, roda empat, dan sepeda telah disiapkan, serta tersedia lahan pengembangan lanjutan seluas sekitar 4.000 meter persegi untuk mendukung integrasi antarmoda.

Dari sisi desain, Stasiun Jatake mengusung konsep modern tropis dengan sirkulasi udara alami di area publik serta pemanfaatan panel surya untuk mendukung efisiensi energi. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan stasiun yang tidak hanya fungsional, namun juga adaptif terhadap kenyamanan pelanggan.

Saat ini, Stasiun Jatake memasuki tahap uji fungsi dan simulasi operasional bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. “Tahap ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, dan kesiapan layanan memenuhi standar sebelum stasiun mulai beroperasi,” tutup Anne. (pa/jh. Foto: Dok. Kompas)

Jasamarga Lakukan Perawatan Jalan Tol Trans Jawa

BusinessUpdate – PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan pemeliharaan jalan di seluruh ruas Trans Jawa demi keamanan serta kelancaran pengendara.

VP Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo menyatakan pemeliharaan jalan tol dilaksanakan secara rutin serta terencana sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan.

“Kegiatan pemeliharaan mencakup penanganan lubang jalan, perbaikan perkerasan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan,” kata Ria di Bekasi, Kamis (22/1/2026).

Ia memastikan infrastruktur jalan tol tetap dalam kondisi optimal melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pengguna jalan dapat berkendara dengan aman dan nyaman.

Selain konsisten dan berkelanjutan, setiap pelaksanaan pemeliharaan jalan tol dilakukan secara terukur dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta ketentuan Service Level Agreement (SLA) dalam kontrak manajemen.

Inspeksi kondisi jalan pun dilakukan setiap hari melalui mekanisme self assessment oleh petugas di lapangan sehingga potensi gangguan kondisi jalan dapat teridentifikasi sejak dini dan segera ditindaklanjuti sesuai indikator pelayanan yang berlaku.

Ria menjelaskan khusus untuk seluruh jenis gangguan berupa jalan berlubang, penanganan dilakukan secara prioritas dengan batas waktu maksimal 2×24 jam sejak temuan di lapangan atau diterimanya atensi masyarakat, sesuai ketentuan SPM Jalan Tol.

Sementara untuk jenis gangguan kondisi jalan lainnya, penanganan dilakukan berdasarkan indikator teknis serta waktu toleransi pemenuhan masing-masing sesuai standar yang berlaku.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan memastikan setiap atensi masyarakat maupun temuan di lapangan terkait gangguan kondisi jalan, ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.

“Salah satu contohnya, pada 4 Januari 2026 telah dilaksanakan pekerjaan perbaikan lubang di Km 15+070 arah Jakarta lajur 1 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui metode patching tipe 1 atau permanen. Saat ini, kondisi jalan tersebut telah kembali dapat dilalui dengan aman oleh pengguna jalan,” katanya.

Pihaknya juga terus mengoptimalkan kesiapsiagaan tim lapangan sebagai respons terhadap kondisi cuaca yang kurang mendukung, khususnya curah hujan yang tinggi.

Pada salah satu ruas favorit di Jawa Tengah yakni Ruas Jalan Tol Batang-Semarang, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan pemeliharaan jalan berupa penanganan perkerasan dan perbaikan kondisi jalan pada rentang Km 354 hingga Km 358 guna menjaga kualitas infrastruktur tetap terjaga dalam dinamika kondisi cuaca.

Dengan mempertimbangkan potensi curah hujan yang masih tinggi, perusahaan terus melakukan pemantauan lanjutan terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar kualitas layanan jalan tol tetap terjaga secara berkelanjutan.

“Melalui penerapan inspeksi rutin, kepatuhan terhadap regulasi serta penanganan prioritas terhadap lubang jalan, kami menegaskan bahwa pemeliharaan jalan tol merupakan wujud komitmen berkelanjutan untuk menjaga infrastruktur tetap optimal sekaligus menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di seluruh ruas Trans Jawa,” tutup Ria Marlinda. (rn/jh. Foto: Dok. Antara)

ITDC Produksi 331 Ribu Kubik Air Bersih dari Pengolahan Air Laut di Bali

BusinessUpdate – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), bagian dari holding BUMN InJourney, memproduksi 331 ribu meter kubik air bersih dari hasil pengolahan air laut selama tiga bulan terakhir di Nusa Dua, Bali.

“Saat beroperasi penuh kapasitas produksi hingga 1,31 juta meter kubik per tahun,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (22/1/2026).

ITDC telah mengoperasikan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang memanfaatkan air laut sebagai sumber air bersih alternatif. Melalui teknologi itu memisahkan garam dari air laut dengan memanfaatkan tekanan osmotik, sehingga menghasilkan air bersih layak konsumsi.

Teknologi itu dikenal sebagai solusi efisien dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber air tawar, khususnya di area pesisir yang berkembang sebagai destinasi pariwisata.

Dengan begitu, pemanfaatan teknologi SWRO diharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, memperkuat ketahanan lingkungan, serta mendukung pengembangan kawasan pariwisata hijau. Sehingga secara signifikan mengurangi ketergantungan kawasan terhadap air tanah dan sumber air tawar.

Ia meyakini teknologi ini juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan air kawasan, menekan risiko kelangkaan air akibat perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan operasional pariwisata di kawasan pengelolaan the Nusa Dua.

Implementasi itu juga menjadi sejarah sebagai perusahaan pertama di Indonesia melalui anak usahanya yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengolah air laut menjadi air layak untuk dikonsumsi melalui teknologi modern.

Dengan fasilitas itu pihaknya memastikan keberlanjutan pasokan air bersih yang stabil kepada pelanggan khususnya perhotelan dan vila di kawasan pariwisata premium itu.

Sebagai gambaran, kawasan pengelolaan the Nusa Dua memiliki luas total sekitar 350 hektar di Kabupaten Badung, Bali dan memiliki total sekitar 5.485 kamar yang tersebar di 22 hotel bintang lima dan vila mewah. (pa/jh. Foto: Dok. ITDC)

Toyota Poles Raize untuk Penuhi Gaya Hidup Anak Muda

BusinessUpdate – PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan penyegaran untuk Low SUV andalannya yakni Raize agar terus mendapatkan perhatian dari konsumen otomotif di Tanah Air.

Di Indonesia, Raize hadir dalam dua pilihan kapasitas mesin yang berbeda-beda seperti tipe 1.2 hadir dengan dua tipe G M/T dan G CVT. Sedangkan varian 1.0T terdiri atas empat tipe yang dapat dipilih G M/T, G CVT, GR Sport, dan GR Sport TSS.

“Dengan dukungan mesin yang dilengkapi teknologi turbo, New Raize dirancang untuk memberikan performance dan handling yang fun to drive, namun tetap dengan penggunaan bahan bakar yang efisien,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide dalam keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).

TAM ingin memenuhi kebutuhan dan lifestyle penggemar otomotif dengan harga yang reasonable, serta meningkatkan keunggulannya dengan beberapa sentuhan yang fresh dan sporty.

Untuk semakin memikat konsumen muda, PT TAM hadirkan penyegaran di berbagai sektor dari mulai tampilan luar, dalam hingga fitur yang lebih modern untuk mengimbangi gaya hidup pemilik kendaraan tersebut.

Pada tipe 1.0T GR Sport dan 1.0T GR Sport TSS, penyegaran desain aerokit yang lebih sporty dan elegan sebagai signature GR, dilakukan dengan tetap mempertahankan citra tangguh, kuat, dan aerodinamis yang sudah melekat sejak mobil diluncurkan pertama kali pada 2021.

Untuk semakin memperkuat citra sporty, seluruh vairan Raize ini sudah dibekali dengan kabin yang mengusung warna Gun Metallic di door grip, console, center, dan side serta aplikasi warna hitam di bagian pilar dan headlining.

Sementara itu, Raize juga sudah mendapatkan pembaruan dari sistem head unit, sehingga New Raize sekarang turut dilengkapi dengan fitur Android Auto Car Play (AACP). Untuk kedua tipe 1.2 G, ukuran head unit yang sebelumnya berukuran 8-inch kini menjadi 9-inch (22,86 cm).

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily mengatakan bahwa pihaknya melihat SUV memiliki pangsa pasar yang besar mengingat medan jalan yang dinamis. Sehingga, Raize merupakan Entry SUV yang tidak hanya cocok untuk jalan perkotaan, namun juga antar kota dan light off-road. (rn/jh. Foto: Dok. TAM)

Nindya Karya Bangun Hunian Danantara untuk Korban Bencana di Sumbar

BusinessUpdate – PT Nindya Karya membangun Hunian Danantara untuk penyintas bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Terdapat beberapa titik hunian sementara (huntara) di Sumbar dengan penanggungjawab pembangunan berbeda-beda.

Direktur Utama (Dirut) Nindya Karya Firmansyah mengatakan, semua pembangunan huntara atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk penyintas bencana banjir bandang di Malalo Tanah Datar, Chief Operating Officer (COO) Danantara menugaskan khusus BUMN Karya PT Nindya Karya membangunnya.

“Tidak di Tanah Datar saja, tapi ada di Malalo, Salareh Aie dan Padang Pariaman, kami ditugaskan khusus oleh Danantara untuk membangun Hunian Danantara,” ujar Firmansyah dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).

Proses pemulihan daerah bencana banjir bandang di Sumatra terus berlangsung, terutama memastikan korban bencana itu mendapat hunian sementara (Huntara).

Hunian Danantara harus dikerjakan cepat dan berkualitas. “Alhamdulillah di lapangan, masyarakat dan Bupati Tanah Datar sangat mendukung pengerjaan Hunian Danantara, dan target selesai sebelum Januari berakhir,” ujarnya.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, seluruh hunian sementara (huntara) yang dikerjakan oleh Danantara dan diperuntukkan bagi penyintas banjir Sumatera ditargetkan selesai pada 25 Januari 2026.

Ia mengatakan, seluruh proses pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 22 Januari 2026 agar bisa segera dilanjutkan dengan pengisian furnitur. Percepatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat bisa segera menempati huntara.

Pembangunan huntara tidak hanya dilakukan di Batang Anai, tetapi juga dikerjakan secara serentak di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. “Pembangunan ini merupakan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana di Sumatera Barat,” kata Andre. (ip/jh. Foto: Dok. Nindya Karya)

Selama Nataru Realisasi Gas Bumi Capai 881 BBTUD

BusinessUpdate – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mencatat rata-rata realisasi niaga gas bumi tercatat sebesar 881 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) pada periode Natal 2025 dan tahun baru 2026 atau meningkat 11% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Ini meningkat sekitar 11% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan kebutuhan pelanggan,” jelas Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta di Surabaya, Rabu (21/1/2026).

Hery mengatakan penyaluran gas bumi untuk sektor pembangkit listrik juga berjalan dengan aman demi mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional selama periode Nataru.

Selain itu pada sektor transportasi, penyaluran Bahan Bakar Gas (BBG) selama periode Nataru secara umum berjalan sesuai dengan prognosa yakni sebanyak 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan dua Mobile Refueling Unit (MRU) terus beroperasi selama periode Nataru. Total realisasi penyaluran BBG tersebut mencapai lebih dari 16 ribu liter setara premium (LSP).

Sementara itu, kegiatan pengangkutan gas, penyimpanan dan regasifikasi LNG, serta produksi dan pengiriman LPG berada dalam kondisi aman sesuai kebutuhan operasional.

Dari sisi layanan pelanggan, selama periode Nataru tercatat sekitar 98% kasus customer handling telah diselesaikan (closed) sehingga mencerminkan komitmen PGN dalam menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

Secara umum, status operasional penyaluran energi Subholding Gas berada dalam kondisi aman namun untuk wilayah Sumatera masih dilakukan proses normalisasi pascabanjir.

Melalui infrastruktur gas bumi yang tersebar di berbagai wilayah, PGN menjaga penyaluran gas kepada pelanggan komersial dan industri, pelanggan kecil, serta lebih dari 821 ribu pelanggan rumah tangga sehingga tetap berjalan sesuai kebutuhan. (pa/jh. Foto: Dok. PGN)