Pembiayaan Baru Syariah Adira Finance Hingga November 2025 Capai Rp8,1 Triliun

FINANCE

By

-

31/12/2025

BusinessUpdate – Perusahaan multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mencatat penyaluran pembiayaan baru syariah mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh sekitar 13% secara tahunan (yoy) hingga November 2025.

Direktur Penjualan, Pelayanan, dan Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan mengatakan segmen syariah kini memiliki peran yang semakin strategis dalam portofolio perusahaan. “Segmen syariah berkontribusi sekitar 21% terhadap total pembiayaan baru Perusahaan, mencerminkan peran yang semakin strategis dalam portofolio Adira Finance,” kata Niko dikutip dari Antara, Rabu (31/12/2025).

Meski demikian, kontribusi pembiayaan umrah terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan multipurpose (MPL) Adira Finance masih relatif kecil. Namun, segmen ini dinilai memiliki potensi pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perencanaan perjalanan ibadah yang lebih terstruktur serta minat terhadap produk pembiayaan syariah.

Dari sisi permintaan sendiri, Niko menilai tren pembiayaan umrah saat ini cenderung stabil dengan basis konsumen yang sudah memiliki perencanaan keuangan yang matang.

Ke depan, kebijakan pemerintah yang memperbolehkan umrah mandiri dipandang sebagai katalis positif bagi pertumbuhan pembiayaan umrah karena memperluas segmen calon jemaah.

“Adira Finance melihat peluang untuk memperluas jangkauan pembiayaan umrah melalui pendekatan yang lebih ritel dan inklusif, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan solusi pembiayaan syariah yang fleksibel,” jelasnya.

Menurut Niko, tantangan utama dalam penyaluran pembiayaan umrah saat ini di antaranya ketatnya persaingan industri, termasuk maraknya produk pembiayaan tanpa agunan, serta kebutuhan menjaga kualitas pembiayaan.

Meski demikian, Perseroan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan risiko yang disiplin. “Adira Finance tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pengelolaan risiko yang disiplin. Hingga saat ini, kualitas pembiayaan umrah berada dalam kondisi yang terjaga dan selaras dengan profil risiko Perusahaan,” katanya.

Ke depan, Adira Finance bakal terus memperkuat pembiayaan syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan. Strategi yang disiapkan mencakup inovasi produk, penguatan ekosistem dan kemitraan syariah, peningkatan penetrasi di segmen non-otomotif, serta optimalisasi layanan digital guna meningkatkan pengalaman dan loyalitas konsumen.

Adapun, program UMRAH untuk Sahabat menjadi salah satu program tahunan Perseroan guna menjaga loyalitas konsumen. Tahun ini, perusahaan kembali memberangkatkan 100 pelanggan ke Tanah Suci pada 27 Oktober 2025 untuk menjalani ibadah umrah selama sembilan hari. (pa/jh)

Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2026

By

Rahman N

-

31/12/2025

BusinessUpdate – PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton menyusul penandatanganan kontrak bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid mengatakan, penandatanganan kontrak yang tepat waktu tersebut sangat krusial bagi kelancaran operasional di lapangan. “Kepastian ini menjadi modal penting dalam menjaga ritme distribusi nasional,” kata Robby dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025).

Kesepakatan senilai Rp46,87 triliun itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk mulai mendistribusikan pupuk tepat pada 1 Januari 2026. Menurut Robby, langkah cepat diambil agar petani dan pembudidaya ikan yang terdaftar bisa langsung menebus pupuk di titik serah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak hari pertama tahun baru.

Hal itu juga memberikan kepastian ketersediaan sarana produksi di tingkat lapangan. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya yang terkadang terkendala proses administratif di akhir tahun, kepastian kontrak kali ini memungkinkan pengujian sistem distribusi dilakukan lebih dini.

Dengan persiapan matang, sistem penebusan dipastikan siap beroperasi mulai pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026. Perusahaan juga telah mengamankan stok di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan safety stock pemerintah untuk mencegah kelangkaan di awal musim tanam.

Pengamanan stok itu dilakukan lebih masif dibandingkan periode sebelumnya guna mengantisipasi lonjakan permintaan awal tahun.

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah juga secara resmi mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan sebesar 295.676 ton. Kebijakan tersebut mengakhiri masa absen selama empat tahun bagi pembudidaya ikan yang sebelumnya tidak masuk dalam skema subsidi.

Masuknya kembali sektor perikanan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi pembudidaya yang selama beberapa periode terakhir harus menanggung biaya input yang tinggi. Hal ini menjadi angin segar bagi pemulihan produktivitas sektor perikanan budidaya nasional.

Sementara itu, alokasi untuk sektor pertanian ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, jumlah yang tetap dipertahankan sama dengan volume pada 2025. Konsistensi volume ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas produktivitas pangan nasional di tengah tantangan global.

Rincian alokasi tersebut mencakup 4,42 juta ton Urea dan 4,47 juta ton NPK, serta dukungan untuk komoditas khusus seperti NPK Kakao, ZA, dan pupuk organik.

Seluruh pembagian ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan pada Desember 2025. Direktur Pupuk Kementan Jekvy Hendra menegaskan bahwa anggaran besar yang dialokasikan harus berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hambatan distribusi yang dialami petani seperti pada masa-masa sebelumnya.

Dalam menjalankan mandat ini, Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 7T yang mencakup ketepatan sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, hingga mutu produk. Prinsip ini menjadi standar operasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh lini distribusi.

Sistem distribusi saat ini juga telah terintegrasi secara digital, sehingga jauh lebih transparan dibandingkan pola distribusi konvensional yang digunakan pada tahun-tahun lalu. Digitalisasi ini meminimalisir risiko penyimpangan data penerima di tingkat pengecer.

Ia mengatakan melalui pengawasan ketat dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap subsidi itu menjadi pendorong utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Komitmen penyaluran ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (rn/jh. Foto: Dok. Pupuk Indonesia)

ADHI: Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang Selesai Tepat Waktu

By

Iyan Pahlevi

-

31/12/2025

BusinessUpdate – PT Adhi Karya Persero Tbk (ADHI) memastikan pembangunan Hunian Danantara (Huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang selesai tepat waktu.

Direktur Utama Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan pascabanjir melalui penyediaan hunian yang layak, aman dan nyaman.

Ia menegaskan bahwa progres pembangunan hunian sementara terus didorong agar segera dapat ditempati, dengan memastikan hunian yang dibangun memenuhi aspek kelayakan, keamanan dan kenyamanan.

“Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini secara tepat waktu,” ujar Moeharmein dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Moeharmein menjelaskan pembangunan huntara tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada kualitas lingkungan hunian agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Ia menyampaikan kawasan huntara dirancang secara fungsional dengan dilengkapi fasilitas pendukung, mulai dari fasilitas umum, tempat ibadah, hingga ruang bermain anak, guna mendukung proses pemulihan sosial masyarakat terdampak.

Selain pembangunan Huntara, Adhi Karya juga berkontribusi dalam pemulihan pascabanjir melalui penyelesaian pembangunan jembatan darurat Krueng Tingkeum yang kini telah beroperasi, penanganan sampah dan sanitasi, rehabilitasi instalasi pengelolaan air, serta pembersihan lumpur sisa banjir.

Pembangunan Huntara sendiri merupakan inisiatif Danantara yang dijalankan melalui kolaborasi strategis bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Holding Perkebunan Nusantara (PTPN), dan BUMN Karya.

Program ini menjadi wujud sinergi terpadu untuk memastikan masyarakat terdampak banjir kembali memiliki tempat tinggal sementara yang aman dan layak selama masa pemulihan. (ip/jh. Foto: Dok. ADHI)

Bank Sumut Resmi Menjadi BUMD Berbentuk Perseroda

By

Premieri A

-

31/12/2025

BusinessUpdate – Bank Sumut resmi bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

“Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara daring yang diikuti seluruh pemegang saham,” ucap Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi di Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/12/2025).

Perubahan bentuk badan hukum perseroan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Bank Sumut.

Selain itu, Bank Sumut diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, dan pembangunan ekonomi regional.

“Perubahan menjadi BUMD Perseroda mempertegas mandat Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah,” jelas Suwandi.

Dengan landasan hukum dan tata kelola lebih kuat, maka Bank Sumut diharapkan semakin mampu menghadirkan layanan perbankan yang inklusif, dan berkelanjutan terhadap masyarakat Sumatera Utara.

Selain perubahan bentuk badan hukum, RUPS LB kali ini juga menyetujui penyesuaian anggaran dasar perseroan sejalan dengan perkembangan regulasi nasional dan daerah.

Termasuk ketentuan tata kelola BUMD, dan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan. “Penyesuaian ini dipandang sebagai upaya memperkuat transparansi, dan profesionalisme pengelolaan bank,” tegasnya.

Menurut Suwandi, penguatan tata kelola tersebut akan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada para nasabah.

“Struktur kelembagaan dan tata kelola semakin solid, Bank Sumut dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses pembiayaan, serta menjaga stabilitas dan keamanan dana masyarakat,” kata Suwandi.

RUPS LB Bank Sumut ini juga menyetujui penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk aset atau inbreng.

Sedangkan agenda RUPS LB menjelang akhir tahun ini juga menyetujui pengangkatan Dr H Marahalim Harahap MHum CRM sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut.

“Keputusan ini akan efektif berlaku setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ungkap Suwandi.

Ia juga mengakui penguatan fungsi pengawasan syariah dinilai penting untuk memastikan layanan perbankan syariah Bank Sumut tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kebutuhan masyarakat.

Dengan serangkaian keputusan itu, Bank Sumut menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh sebagai bank daerah yang sehat, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Sekaligus menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah daerah guna mendorong pembangunan Sumatera Utara yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Suwandi. (pa/jh)

Pertamina Pasok BBM dan Pelumas untuk Operasional Genset di Aceh

By

Iyan Pahlevi

-

30/12/2025

BusinessUpdate – PT Pertamina Patra Niaga memasok BBM dan pelumas untuk operasional genset guna pemulihan listrik di Provinsi Aceh. Perseroan mendukung penuh upaya pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana di Aceh melalui pengoperasian genset.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Kementerian ESDM melalui pengoperasian genset. Dukungan tersebut diwujudkan dengan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas guna menunjang operasional genset secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga menyalurkan pasokan BBM berupa 145.600 liter gasoline dan 134.400 liter gasoil, serta pelumas secara berkala untuk mendukung operasional genset di sejumlah wilayah, meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Banda Aceh.

Dukungan ini diberikan untuk menjaga keandalan genset agar dapat beroperasi secara aman dan optimal dalam mendukung proses pemulihan masyarakat. Roberth menyampaikan dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi, khususnya pada kondisi darurat.

“Pertamina Patra Niaga mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk melalui penyediaan BBM dan pelumas guna memastikan operasional genset berjalan dengan baik. Kami berkomitmen menjaga ketersediaan energi agar proses pemulihan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangtan resmi, Selasa (30/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penyaluran dukungan energi dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan, perusahaan menerapkan pembagian klaster distribusi guna memastikan penyaluran energi berjalan efektif di wilayah terdampak.

“Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pertamina Patra Niaga membagi wilayah penyaluran ke dalam dua klaster. Klaster Banda Aceh dan wilayah sekitarnya dipasok dari Terminal BBM Krueng Raya, sementara klaster Bener Meriah, Takengon, Aceh Tengah, serta wilayah sekitarnya dipasok dari Integrated Terminal Lhokseumawe,” jelasnya.

Melalui dukungan ini, Pertamina Patra Niaga berharap proses pemulihan pasca-bencana di Aceh dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan listrik yang menunjang aktivitas masyarakat dan layanan publik.

“Pertamina Patra Niaga akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan energi, termasuk pada situasi darurat dan bencana,” tutup Roberth. (ip/jh. Foto: Dok. Pertamina)

Perbankan Sumbang Dividen Rp80,34 Triliun Sepanjang 2025

ECONOMIC

By

Rahman N

-

30/12/2025

BusinessUpdate – Sektor perbankan menjadi penyumbang dividen terbesar di pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2025 dengan nilai Rp80,3 triliun disusul sektor energi-batu bara senilai Rp27 triliun.

“Selama 2025, sektor financial atau perbankan itu mendistribusikan dividen sebesar Rp80,3 triliun. Kemudian sektor energi, di bawahnya ada sektor energy-coal production itu Rp27 triliun,” ungkap Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat dalam Konferensi Pers Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2025 di Gedung BEI Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Selanjutnya, terdapat sektor infrastruktur & layanan telekomunikasi terintegrasi yang membagikan dividen sebesar Rp20,18 triliun sepanjang 2025, dan perusahaan industri & holding multi sektor senilai Rp10,48 triliun. Kemudian, sektor infrastruktur & layanan telekomunikasi nirkabel yang membagikan dividen senilai Rp10,46 triliun.

Sepanjang 2025, Samsul mengungkapkan KSEI telah mendistribusikan tindakan korporasi senilai Rp491 triliun atau tumbuh dibandingkan senilai Rp469 triliun pada periode sama tahun sebelumnya, yang mencakup sebanyak 7.610 tindakan korporasi.

“Dari 7.610 tindakan tersebut, sebagian besar adalah pendistribusian bunga obligasi, kemudian bagi hasil, pelunasan pokok, kemudian pembagian dividen, serta kegiatan lainnya yang KSEI lakukan dalam angka mendistribusikan tindakan korporasi kepada investor,” ujar Samsul.

Ia mengungkapkan saat ini investor di pasar modal Indonesia telah tumbuh 36% secara tahunan (yoy) menjadi sebanyak 20,2 juta Single Investor Identification (SID) dibandingkan sebanyak 14,8 juta SID pada akhir 2025.

“Pertumbuhan ini rasanya bagian dari hasil yang telah dilakukan oleh kita semua dalam memasyarakatkan atau menyebarluaskan manfaat dan fungsi dari pasar modal kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Samsul. (rn/jh)

Angkasa Pura Setor Modal Rp5,66 Triliun ke GMF

By

Premieri A

-

30/12/2025

BusinessUpdate – PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) dan PT Angkasa Pura Indonesia (API) sepakat memperkuat struktur permodalan GMF. Melalui penandatanganan akta inbreng lahan API melakukan penyetoran modal dalam bentuk lainnya/non-tunai senilai Rp5,66 triliun.

Melalui penandatanganan akta ini kedua perusahaan berupaya memperkuat ekosistem industri aviasi nasional, khususnya di sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO).

“Inisiatif ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan mendukung keberlanjutan bisnis GMF,” kata Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Dalam perjanjian ini, API melakukan penyetoran modal dalam bentuk lainnya/non-tunai berupa lahan dengan status hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) seluas 972.123 meter persegi yang berlokasi di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan nilai inbreng lahan sebesar Rp5,66 triliun.

Seluruh persetujuan internal yang diperlukan, termasuk persetujuan dari kementerian dan instansi pemerintah terkait serta para pemangku kepentingan di masing-masing perusahaan, telah terpenuhi.

Andi mengatakan penandatanganan akta ini menandai bahwa API telah resmi menjadi pemegang saham GMF dan lahan tersebut secara hukum telah dikuasai oleh GMF.

Andi menyampaikan bahwa inbreng lahan ini memberikan kepastian jangka panjang bagi GMF, baik dari sisi operasional maupun keuangan. “Dengan penguasaan lahan ini, GMF memperoleh kepastian pengelolaan aset sekaligus fleksibilitas yang lebih besar untuk pengembangan bisnis ke depan,” ujar Andi.

Dari sisi operasional, penguasaan lahan membuat GMF tidak lagi menanggung beban sewa, sekaligus membuka ruang pemanfaatan aset yang lebih optimal.

Ke depan, lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih fleksibel, termasuk untuk mendukung rencana pengembangan bisnis bersama mitra atau investor, sepanjang sesuai dengan kebutuhan pasar dan hasil studi kelayakan.

Secara keuangan, inbreng lahan senilai Rp5,6 triliun akan menambah nilai aset tetap perseroan dan diharapkan dapat mengembalikan posisi ekuitas GMF menjadi positif.

Langkah ini sekaligus mendukung agenda penyehatan keuangan Garuda Indonesia Group, sehingga secara konsolidasi diharapkan mampu memperbaiki struktur permodalan dan mengembalikan ekuitas grup ke posisi positif pada akhir 2025.

Penguatan fundamental ini menjadi langkah penting bagi GMF untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor, serta memperluas ruang pendanaan bagi pengembangan usaha di masa mendatang.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Mohammad R Pahlevi mengatakan aksi korporasi inbreng lahan ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam memperkuat sektor aviasi nasional.

“Langkah ini juga implementasi dari operasional bandara berbasis ekosistem, dimana Angkasa Pura Indonesia mendukung penuh GMF yang merupakan bagian dari ekosistem kebandarudaraan,” ujar Pahlevi. (pa/jh. Foto: Dok. GFM Aero Asia)

MRT Jakarta Beroperasi Hingga Pukul 02.00 WIB Saat Malam Tahun Baru

By

Iyan Pahlevi

-

30/12/2025

BusinessUpdate – PT MRT Jakarta (Perseroda) memberlakukan jadwal operasional khusus mulai Rabu, 31 Desember 2025, pukul 05.00-23.59 WIB hingga Kamis, 1 Januari 2026, pukul 02.00 WIB dalam rangka perayaan malam pergantian tahun 2026. Perseroan juga menyiapkan langkah khusus menghadapi lonjakan penumpang.

“Pola operasional khusus tersebut hanya berlaku selama dua hari,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

MRT Jakarta kembali beroperasi pukul 05.00 hingga 23.59 WIB pada Jumat, 2 Januari 2026, dengan jadwal operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

MRT Jakarta mengimbau seluruh pelanggan agar merencanakan perjalanan dengan baik, mengikuti arahan petugas stasiun, serta memantau informasi terbaru melalui kanal komunikasi resmi MRT Jakarta.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan pelanggan, MRT Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah khusus (crowd management), antara lain dengan penambahan personel, penyediaan stok kartu perjalanan, serta optimalisasi perangkat pembaca kartu di stasiun.

Apabila terdapat penyesuaian lebih lanjut terkait layanan operasional MRT Jakarta, maka informasi tersebut akan disampaikan melalui laman resmi dan media sosial MRT Jakarta.

Terkait pembayaran tiket MRT Jakarta, pelanggan dapat menggunakan berbagai metode, antara lain kartu uang elektronik terbitan bank (e-Money Mandiri, Flazz BCA, BRIZZI BRI, TapCash BNI, JakCard Bank Jakarta), aplikasi MyMRTJ (iSaku, AstraPay, blu by BCA, kartu kredit Mastercard, GoPay, Kredivo, Yup), mesin penjual tiket MyMRTJ Lite (QRIS, kartu debit, dan kartu kredit), QRIS Tap, atau pembelian tiket secara langsung di loket stasiun.

Sepanjang November 2025, MRT Jakarta mencatat 4.173.621 pelanggan, dan dari total tersebut, sekitar 139.121 pelanggan menggunakan moda transportasi itu per harinya.

Selain itu, pada November 2025, terutama pada hari kerja Senin-Jumat, angka keterangkutan (ridership) mencapai 156.994 pelanggan per hari dan pada akhir pekan (weekend) sebanyak 103.374 pelanggan.

Konsistensi angka keterangkutan pada hari kerja itu menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi publik saat hari kerja (weekdays). MRT Jakarta pun menargetkan total 43 juta penumpang pada akhir 2025. (ip/jh. Foto: Dok. MRT)

Merger Tujuh BUMN Karya Rampung Kuartal I/2026

By

Rahman N

-

30/12/2025

BusinessUpdate – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menargetkan penggabungan atau merger tujuh BUMN Karya akan rampung pada kuartal I/2026.

Adapun, tujuh BUMN karya yang akan dikonsolidasi yaitu PT Hutama Karya (Persero); PT Waskita Karya (Persero) Tbk; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Adhi Karya (Persero) Tbk; PT PP (Persero) Tbk; PT Brantas Abipraya.

Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf mengatakan, saat ini proses penggabungan BUMN Karya masih terus berjalan. Ia pun tak menutup kemungkinan bahwa aksi korporasi tersebut akan menghasilkan tiga induk usaha BUMN Karya yang akan bergerak di bidang berbeda.

“Masih dikaji. Rencananya begitu (menjadi ada tiga induk usaha),” kata Aminuddin, dikuitp Selasa (30/12/2025). Kendati begitu, Aminuddin enggan mengungkapkan lebih detil mengenai perkembangan merger ketujuh BUMN Karya tersebut.

Ia menambahkan, ada BUMN Karya yang berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga belum bisa diungkapkan secara rinci perusahaan mana yang akan lebih dahulu digabungkan. “Makanya, (karena emiten) jangan diumumin dulu,” ucapnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria telah mengungkapkan bahwa rencana merger BUMN Karya batal terlaksana di 2025 dan akan dilakukan pada 2026. “Kita carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” kata Dony, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, persoalan utama yang membuat merger BUMN Karya terhambat adalah kondisi keuangan para perusahaan pelat merah tersebut. Ia menilai masalah keuangan yang dihadapi cukup dalam sehingga perlu ditangani terlebih dahulu sebelum ke tahap konsolidasi.

Konsolidasi akan diprioritaskan untuk perusahaan yang menghadapi tekanan finansial paling berat. Dalam hal ini, merger Brantas Abipraya dan Nindya Karya tidak akan masuk tahap awal karena kondisi keuangannya relatif sehat.

“Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini. Nah, ini kita perbaiki dulu dengan Danantara. Kita lakukan dulu restrukturisasi, termasuk proses impairment, melakukan evaluasi lagi daripada nilai asetnya dengan bukunya, setelah itu baru kita lakukan merger dengan skenario terbaik,” jelasnya. (rn/jh)

Huntara bagi Korban Banjir di Aceh Tamiang Siap Dihuni

By

Premieri A

-

30/12/2025

BusinessUpdate – PT Nindya Karya memastikan pembangunan 204 unit Hunian Danantara (huntara) bagi korban banjir di Aceh Tamiang berjalan sesuai target. Huntara itu siap dihuni setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Januari 2026.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan proyek ini merupakan hasil kerja bakti tujuh BUMN Karya yang mendapat penugasan langsung dari pemerintah.

“Kami mendapat perintah membangun huntara ini dengan waktu sangat terbatas, hanya tujuh hari. Meski sempat terkendala hujan dan mundur dua hari, progres tetap berjalan baik,” kata Firmansyah dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025).

Total huntara yang dibangun mencapai 600 unit sebagai bagian dari program pemulihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang. Huntara tersebut disiapkan untuk memindahkan warga dari tenda-tenda pengungsian agar segera menempati hunian yang lebih layak.

“Huntara ini memang kami rancang agar bisa segera dihuni masyarakat terdampak. Target awal, 204 unit sudah siap pada 1 Januari 2026,” jelasnya. Huntara dibangun dengan konstruksi cepat dan kuat. Fondasi menggunakan sistem ompak, sementara kolom dan atap memakai baja ringan.

Selain bangunan hunian semi permanen, kawasan huntara juga dilengkapi fasilitas pendukung, di antaranya musala, kamar mandi umum, klinik, serta area bermain anak. “Kami juga menambahkan landscaping dan playground. Ini penting untuk membantu pemulihan mental anak-anak pascabencana,” katanya.

Selain itu, kawasan huntara akan dipagari agar tertata sebagai satu kompleks yang nyaman dan aman bagi warga. Setiap unit huntara memiliki satu kamar, dengan kamar mandi terpisah di area fasilitas umum. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung aktivitas warga, terutama menjelang Ramadan 2026.

“Kami ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Karena itu, musala dan fasilitas pendukung kami siapkan sejak awal,” katanya.

Pemerintah berencana melakukan groundbreaking pembangunan hunian tetap (huntap) di lokasi seberang kawasan huntara yang sedang dibangun saat ini. “Insya Allah, 204 unit huntara siap diresmikan Presiden pada 1 Januari 2026. Kami pastikan progresnya sesuai komitmen,” tutupnya. (pa/jh. Foto; Dok. Hutama Karya)