Home Blog Page 248

MRT Jakarta Angkut 130 Ribu Pelanggan per September 2025

BusinessUpdate – PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatatkan pada September 2025 perseroan melayani 130.533 pelanggan, melampaui target 119 ribu pelanggan. Pada hari kerja Senin—Jumat, angka keterangkutan (ridership) mencapai 148.972 pelanggan per hari dan pada akhir pekan (weekend) mencapai 87.508 pelanggan.

Dari total angka keterangkutan, 17% pelanggan tercatat di Stasiun Dukuh Atas BNI, diikuti oleh Stasiun Lebak Bulus sebesar 10,80%, Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta dengan 10,44%, dan Stasiun Blok M BCA sebesar 10,26%.

Keempat stasiun tersebut merupakan stasiun yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya serta bangunan di sekitarnya. Selain integrasi, tingginya penggunaan stasiun tersebut juga dipengaruhi oleh transit mitra feeder, dan program gaya hidup dan event.

Konsistensi angka keterangkutan saat hari kerja di atas 100.000 pelanggan per hari menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi publik saat weekdays.

Untuk menaikkan angka keterangkutan, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dari industri wisata seperti sektor kuliner, aktivitas, hingga pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, hingga promo tiket di sejumlah tempat wisata.

Kerja kolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (feeder) juga mendorong peningkatan angka keterangkutan. Lebih jauh lagi, moda pengumpan ini juga mengangkut dari kawasan hunian langsung menuju stasiun terdekat.

Kehadiran angkutan pengumpan ini akan berdampak tidak saja terhadap kenaikan angka keterangkutan, namun juga mendorong kebudayaan menggunakan platform berbagi kendaraan (ride sharing). Secara angka, operator pengumpan ini menyumbang sekitar 22–23% angka keterangkutan dari total ridership MRT Jakarta.

Terhitung sejak Mei 2023, waktu operasional ratangga dan stasiun saat akhir pekan yang biasanya mulai pukul 6 dan berakhir pada pukul 24.00, menjadi pukul 5 hingga 24.00 sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas masyarakat pada akhir pekan di sepanjang jalur MRT Jakarta. Penambahan jam operasional pun dilakukan saat penyelenggaraan event dengan massa yang besar di sepanjang jalur MRT Jakarta seperti festival seni budaya atau perayaan pergantian tahun baru.

Pada 2024, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta mencapai 111 ribu orang per hari. Angka ini melampaui target 97 ribu orang per hari sepanjang 2024. Pada 2025 ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan 117 ribu pelanggan per hari pada akhir tahun. (rn/jh. Foto: Dok. MRT Jakarta)

Pertamina Selesaikan Pembangunan Tangki Raksasa di Lawa-Lawe

BusinessUpdate – Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak usaha Pertamina, telah menyelesaikan pembangunan 2 unit tangki raksasa baru di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tangki ini terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas tiap tangki sebesar 1 juta barrel.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat manajemen inventori minyak mentah dalam rangka mendukung akan beroperasinya unit-unit operasi utama hasil proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan Lawe-Lawe.

Pjs. Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani mengatakan bahwa 2 unit tangki baru ini berlokasi di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Dengan pembangunan 2 tangki maka terdapat tambahan kemampuan inventori Kilang Balikpapan sebanyak 2 juta barrel,” kata Milla melalui keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

Secara ukuran, tangki ini memiliki diameter mencapai 110 meter. Luas alas tangki ini bahkan melebihi lapangan sepak bola dan hampir sama dengan sekitar 47 lapangan padel standar. Tangki ini menggunakan plat paling tebal 43 mm. Total panjang pengelasan mencapai 20 km untuk 1 tangki.

Terminal lawe-lawe di mana tangki ini dibangun memiliki fungsi yang strategis bagi pengoperasian Kilang Balikpapan. “Di terminal ini terdapat tangki-tangki penyimpanan bahan baku minyak mentah sebelum dikirimkan ke Kilang Balikpapan untuk diolah,” jelas Milla.

Pengoperasian Terminal Lawe-Lawe juga didukung dengan pengoperasian Single Point Mooring (SPM) yakni sebuah sistem dermaga terapung yang menjadi pintu masuk aliran minyak mentah. Melalui proyek RDMP Balikpapan Lawe-Lawe, KPI telah menyelesaikan pemasangan 1 unit SPM baru yang memungkinkan kapal tanker berbobot hingga 320.000 DWT berlabuh disana.

“Pengoperasian SPM baru ini akan meningkatkan fleksibilitas pengiriman minyak mentah, karena sebelumnya Kilang Balikpapan juga telah mengoperasikan SPM dengan kapasitas 150.000 DWT,” kata Milla.

SPM baru ini dihubungkan ke Terminal Lawe-Lawe dengan pipa besar berdiameter 52 inchi sepanjang sekitar 20,2 km dimana sekitar 13,9 km nya berada di laut dan sisanya berada di daratan.

Selanjutnya, untuk penyaluran minyak mentah dari Terminal Lawe-Lawe ke Kilang di Balikpapan, proyek RDMP Balikpapan Lawe-lawe juga telah menyelesaikan pembangunan pipa berukuran 20 inchi sepanjang sekitar 18,9 km. Dari ruas pipa tersebut sepanjang sekitar 14,4 km berada di darat, dan sisanya berada di Teluk Balikpapan.

Proyek pembangunan tangki di Lawe-Lawe dimulai sejak Oktober 2019. Menurut Milla, dengan makin tingginya perkembangan proyek RDMP Balikpapan secara keseluruhan, KPI menargetkan pengisian perdana minyak mentah di tangki baru ini akan dilakukan pada awal November 2025.

“Seluruh proyek yang dilaksanakan di Lawe-Lawe juga memberikan dampak pada pemakaian produk-produk dalam negeri. Tercatat angka TKDN proyek Lawe-Lawe periode sampai Desember 2024 di angka 40,49%,” kata Milla.

Tangki raksasa di Lawe-Lawe menjadi salah satu komponen penting proyek RDMP Balikpapan Lawe-Lawe yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Tak hanya itu, keberadaan tangki ini juga membuat manajemen inventori bahan baku minyak mentah jadi lebih efektif dan efisien, serta mendukung proses produksi bahan bakar berkualitas tinggi. (pa/jh. Foto: Dok. Pertamina)

BRI Insurance dan PNM Beri Bantuan Sanitasi Air Bersih di Ambon Maluku

BusinessUpdate – PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi memberikan bantuan Sanitasi Air Bersih, di Desa Hutumuri, Dusun Toisapu, Ambon, Maluku.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan kegiatan ini turut melibatkan pemerintah daerah setempat serta berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sinergi itu mendukung pihaknya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di Desa Hutumuri, Ambon.

Kegiatan tersebut diawali dengan pembangunan sumur bor dan tandon air untuk menunjang kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, BRI Insurance dan PNM juga menyelenggarakan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, masyarakat juga menerima paket sanitasi/kebersihan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Deputy Branch Manager BRI Insurance Cabang Makassar Yulianto menambahkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan yang positif.

Dengan begitu, kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar untuk kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, EVP PNM Sasono Hartanto berharap bantuan ini tidak hanya berperan sebagai solusi sementara, tetapi juga mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, kedua pihak berupaya menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada pilar sosial dan lingkungan. Program ini sekaligus mendukung pencapaian SDGs poin 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, serta poin 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Kegiatan ini juga diyakini menjadi bukti nyata sinergi antar-BUMN dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses sanitasi, edukasi kesehatan, dan layanan pemeriksaan kesehatan yang mudah dijangkau. (ip/jh. Foto: Dok. BRI Insurance)

Mengenal Figur Benjamin Paulus Wamenkes Baru

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto melantik dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (8/10/2025).

Pelantikan Benjamin didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Benny, sapaan sehari-hari Benjamin, membacakan sumpah jabatan.

Benjamin Paulus, kelahiran Malang, 13 September 1963 ini, adalah dokter spesialis paru yang tercatat berpraktek di Rumah Sakit Royal Trauma di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ia pernah membuka praktek di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

Sebagai dokter spesialis, Benjamin Paulus diketahui juga terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dr. Benjamin Paulus pernah tercatat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan.

Sebelum menjadi dokter spesialis paru, Benjamin Paulus menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan lulus pada 1994. Kemudian, Benjamin menamatkan studi spesialisasi pulmonologi atau paru di Universitas Brawijaya, Malang pada 2004.

Dalam bidang politik, Benjamin Paulus diketahui adalah kader Partai Gerindra. Benjamin tercatat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia pernah menduduki posisi Wakil Ketua Umum Kesehatan. (pa/jh. Foto: Dok. Liputan6)

BSI Salurkan Lebih dari 50 Persen Penempatan Dana Pemerintah

BusinessUpdate – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI menyatakan telah menyalurkan lebih dari separuh dana penempatan likuiditas sebesar Rp10 triliun yang ditempatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagian besar dana digunakan untuk mendukung UMKM syariah.

“Pokoknya sudah lebih tinggi dari 50%,” ujar Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Ia menjelaskan, dana penempatan tersebut sebagian besar disalurkan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem ekonomi syariah. Misalnya, UMKM yang terkait dengan sistem haji, umrah, gadai, cicil emas termasuk, juga supply chain dari SMI.

Selain sektor UMKM, BSI juga menyalurkan dana tersebut ke pembiayaan ritel dan konsumsi, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang berada dalam ekosistem BSI. “Kita juga bisa membiayai untuk KPR-KPR yang terkait dengan ekosistem kita. Retail dan konsumer,” tambahnya. Anggoro memastikan penempatan likuiditas dari pemerintah itu akan segera terserap seluruhnya dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan suntikan likuiditas Rp200 triliun dengan bunga 4%. Dana Rp200 triliun berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah yang awalnya disimpan di Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian memindahkannya ke lima bank, yakni BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing Rp55 triliun, BTN mendapat Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun, dengan mengenakan bunga 4%.

Kebijakan spontan yang Purbaya umumkan pada hari kedua menjabat sebagai menteri keuangan, pada Rabu (10/9/2025), tidak semata-mata memberi kemudahan bagi perbankan. Salah satu tandanya, ada bank yang mengaku hanya mampu menyerap Rp7 triliun dari guyuran likuiditas pemerintah itu, karena permintaan kredit yang masih terbatas.

Purbaya mengakui bahwa likuiditas yang masih melimpah di perbankan membuat penyaluran kredit masih terkendala. Namun, setidaknya, Purbaya memperkirakan bahwa bunga pinjaman kredit dan bunga deposito bisa turun.

Dengan demikian, cost of money yang lebih rendah itu akan mendorong nasabah untuk membelanjakan uangnya dari bank. Sementara itu, masyarakat juga tidak ragu untuk mengajukan kredit pinjaman. (pa/jh. Foto: Dok. BSI)

PLN Pasang Listrik di 82 Sekolah Terpencil di Mamasa Sulbar

BusinessUpdate – PT PLN (Persero) melalui program listrik desa (Lisdes) memasang listrik SuperSUN di 25 sekolah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara 57 sekolah lainnya juga merasakan hadirnya listrik melalui perluasan jaringan PLN.

Dengan hadirnya listrik tersebut, kini ratusan siswa dari 82 sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tersebut bisa menikmati pembelajaran digital.

Adapun, SuperSUN merupakan inovasi energi bersih karya anak bangsa yang mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan Battery Energy Storage System (BESS) yang menghadirkan listrik di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan konvensional.

Salah satu guru Sekolah Dasar Kecil (SDK) 014 Sokbok Kabupaten Mamasa, Musa, tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya saat listrik PLN akhirnya hadir di sekolahnya. Kehadiran listrik memungkinkan para guru memanfaatkan berbagai teknologi sebagai media pembelajaran, sekaligus menghadirkan semangat baru bagi para siswa.

“Terima kasih kepada PLN yang telah membantu pemasangan SuperSUN sehingga sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar di desa kami. Dengan adanya listrik tentu akan membawa dampak positif pada proses pembelajaran di kelas. Kami kini dapat memanfaatkan media elektronik untuk menyajikan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan,” ujar Musa dikutip dari siaran pers PLN, Rabu (8/10/2025).

Perjalanan menghadirkan listrik ke sekolah-sekolah ini bukanlah hal mudah. Demi mewujudkan mimpi tersebut, tim PLN menempuh perjalanan sejauh 331 kilometer (km) dari kota Makassar ke kabupaten Mamasa untuk memobilisasi material, dilanjutkan dengan petugas harus menempuh medan berat sepanjang 18,9 km dari pusat kabupaten Mamasa, melewati jalur berlumpur dan terjal.

Di beberapa titik, kendaraan tak bisa melintas sehingga petugas PLN bersama warga harus bergotong royong memikul panel surya seberat 100 kilogram (kg) berjalan sejauh 9 km. Namun semua lelah terbayar tuntas saat lampu pertama menyala, dan anak-anak bersorak menyambut terang yang mereka tunggu selama ini.

Pada kesempatan berbeda, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi menyampaikan apresiasi atas kerja keras PLN menghadirkan listrik yang membuka kesempatan belajar lebih baik bagi anak-anak di sekolah-sekolah wilayah 3T.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mamasa, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN yang telah berhasil menghadirkan listrik ke sekolah-sekolah, khususnya di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Kehadiran listrik ini bukan hanya menerangi ruang belajar, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi program revitalisasi sekolah serta percepatan digitalisasi pembelajaran,” kata Welem.

Ia menambahkan, dengan hadirnya listrik andal, anak-anak kini bisa belajar dengan lebih nyaman, guru-guru dapat menggunakan berbagai media digital untuk memperkaya metode mengajar, dan sekolah pun berkesempatan berkembang sejalan dengan kemajuan zaman.

“Walaupun dihadapkan dengan tantangan akses yang sangat berat, melistriki sekolah di daerah terpencil adalah sebuah mimpi lama yang akhirnya berhasil kita wujudkan. Kami percaya, kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah akan terus membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa perluasan akses listrik merupakan bagian dari komitmen pemerintah melalui PLN dalam memastikan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami ingin setiap anak Indonesia, di manapun ia berada, berhak mendapatkan kesempatan belajar dengan terang yang sama. Kehadiran listrik di sekolah-sekolah pelosok bukan hanya soal menyalakan lampu, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi pendidikan, pemerataan pembangunan, dan percepatan transisi energi nasional,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, menjelaskan bahwa SuperSUN merupakan bagian dari transformasi PLN dalam mendorong elektrifikasi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Hingga September 2025, sebanyak 1.500 unit SuperSUN telah terpasang di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar, membawa perubahan nyata bagi masyarakat mulai dari tumbuhnya perekonomian lokal hingga hadirnya harapan baru. Selain itu, sebanyak 503 sekolah telah mendapatkan akses listrik guna membuka ruang bagi proses belajar yang lebih modern dan inklusif. (rn/jh. Foto: Dok. PLN)

Pemerintah Bakal Perbaiki Gedung Ponpes Rawan

BusinessUpdate – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas tertentu sebagai tindak lanjut atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/09/2025).

Adapun, kriteria gedung pesantren rawan yang menjadi prioritas, antara lain bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, terdiri atas lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, Selasa (06/10/2025).

Selain itu, Kementerian PU juga membuka layanan hotline bagi masyarakat atau pengelola ponpes yang ingin berkonsultasi terkait keandalan bangunan gedung. Layanan gratis tersebut dapat diakses melalui nomor telepon 158 pada hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 08.30–16.00 WIB, serta WhatsApp Center di 0815 10000 158 dengan memilih menu Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan.

Program ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan.

“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” ujar Dody.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya pembinaan bangunan gedung secara nasional, terutama bagi lembaga pendidikan keagamaan yang umumnya dibangun secara swadaya.

Hotline Kementerian PU ini melayani dua jenis konsultasi utama. Pertama, konsultasi keandalan bangunan, baik untuk bangunan sederhana (luas di bawah 500 meter persegi dan maksimal dua lantai) maupun bangunan tidak sederhana (luas di atas 500 meter persegi dan lebih dari dua lantai).

Prioritas diberikan bagi ponpes, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa melibatkan tenaga ahli bersertifikat.

Kedua, konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi pesantren yang sedang atau akan mengajukan perizinan.

Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan ponpes di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. (ip/jh. Foto: Dok. BNPB)

Merger 3 Anak Usaha Pertamina Ditargetkan Rampung Sebelum Desember 2025

BusinessUpdate – PT Pertamina (Persero) menegaskan proses penggabungan tiga anak usahanya di bisnis hilir, yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) ditargetkan tuntas sebelum akhir Desember 2025.

“Memang kita targetnya sebelum akhir Desember 2025 sudah restrukturisasi, itu sudah jalan,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dikutip dari Kompas, Rabu (8/10/2025).

Ia mengatakan, aksi korporasi ini berada di bawah arahan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham. “Prosesnya masih berjalan sekarang, jadi kita tentunya minta arahan dan laporkan ke Danantara,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Kamis (11/9/2025), Simon menyampaikan bahwa PPN, KPI, dan PIS akan digabung menjadi satu entitas baru untuk memperkuat daya saing dan efisiensi.

Menurutnya, kinerja keuangan anak usaha Pertamina tengah tertekan akibat gejolak global yang membuat permintaan menurun sementara produksi kilang meningkat. Kondisi itu menekan margin usaha dan berdampak terhadap kinerja keuangan konsolidasi perusahaan.

“Permintaan menurun, sementara produksi kilang meningkat karena banyak kilang-kilang baru. Dengan kondisi yang kurang favorable untuk kita, kilang ini marginnya kan semakin kecil,” jelas Simon. Karena marginnya semakin kecil, tentunya secara keseluruhan akan berpengaruh kurang baik ke bottom line perusahaan.

Ia menilai, penggabungan ketiga anak usaha tersebut menjadi entitas baru dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki struktur dan efisiensi operasional Pertamina ke depan. Restrukturisasi ini diharapkan memperkuat peran Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu menjaga stabilitas bisnis di tengah tekanan global.

Selanjutnya, proses merger dijadwalkan dimulai pada Oktober 2025 melalui penerbitan surat resmi oleh Danantara dan dikawal oleh konsultan. Entitas hasil penggabungan akan memiliki struktur organisasi lebih ramping, dengan jajaran komisaris dan direksi baru yang direncanakan mulai bertugas pada Januari 2026. (pa/jh. Foto: Dok. Pertamina)

Selama MotoGP Mandalika, ASDP Angkut 29.599 Penumpang di Lintasan Padangbai-Lembar

BusinessUpdate – Selama periode H-5 hingga hari pelaksanaan (1–5 Oktober 2025) MotoGP Mandalika 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil menyeberangkan 29.599 penumpang dan 12.249 kendaraan melalui lintasan Padangbai–Lembar (PP) tanpa kendala berarti.

Kinerja solid ini menjadi bukti kesiapan ASDP dalam menghadapi lonjakan trafik pada momentum berskala global. ASDP berperan penting sebagai penghubung utama lintas pulau khususnya Bali-Lombok serta memastikan kelancaran arus transportasi selama event internasional tersebut.

“Keberhasilan ini adalah hasil sinergi yang luar biasa antara insan ASDP, para pemangku kepentingan, dan masyarakat yang tertib selama proses penyeberangan. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan pelayanan kelas dunia,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, melalui keterangan resmi, Selasa (7/10/2025).

Untuk menjaga kelancaran layanan, ASDP menyiagakan armada tambahan, membentuk posko khusus, dan berkoordinasi intensif dengan BMKG, Polres Lombok Barat, Polsek Lembar, BPBD, KSP, hingga asosiasi pemilik kapal. Upaya ini memastikan setiap penumpang dan logistik tiba tepat waktu di Lombok.

General Manager ASDP Cabang Lembar, Agus Joko Trianto, menyebutkan bahwa lonjakan tertinggi terjadi pada H-2 sebelum balapan atau 3 Oktober 2025, dengan peningkatan 13% penumpang dan 24% kendaraan dibanding tahun sebelumnya. Menariknya, sekitar 90% pengguna jasa penyeberangan merupakan wisatawan domestik, menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap MotoGP.

Selain kesiapan operasional, keberhasilan ini juga ditopang oleh penguatan digitalisasi melalui platform Ferizy. Menurut Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, meningkatnya kesadaran masyarakat membeli tiket secara online berkontribusi besar pada kelancaran arus penyeberangan.

“Ferizy memungkinkan kami memantau data penumpang dan kendaraan secara real time, sehingga manajemen operasional menjadi lebih presisi dan efisien,” jelas Shelvy. Shelvy juga mengimbau masyarakat untuk terus memanfaatkan Ferizy secara disiplin, memastikan keakuratan data dan waktu keberangkatan agar perjalanan lebih tertib dan nyaman.

Keberhasilan mendukung MotoGP Mandalika 2025 menegaskan peran strategis ASDP sebagai penggerak konektivitas nasional dan mitra pemerintah dalam memperkuat pariwisata serta ekonomi daerah.

“ASDP akan terus memperluas jangkauan konektivitas, memperkuat armada, dan mempercepat transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan terbaik di setiap event besar yang membawa nama Indonesia,” tutup Heru. (rn/jh. Foto: Sok. ASDP)

Pengunjung ke TN Komodo Bakal Dibatasi Seribu Wisatawan per Hari

BusinessUpdate – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bakal melakukan pembatasan jumlah pengunjung (kuota) ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menekan ancaman degradasi lingkungan. Setiap hari hanya 1.000 wisatawan yang boleh berkunjung ke kawasan tersebut .

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut Satyawan Pudyatmoko mengatakan kunjungan wisata ke TN Komodo terus meningkat, yang pada 2024 jumlahnya mencapai lebih dari 300.000 kunjungan.

“Dampaknya, potensi ancaman degradasi ekosistem darat dan laut serta ketidaknyamanan aktivitas wisata,” tuturnya, dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

Untuk itu, Kemenhut lewat Balai TN Komodo akan mengatur kunjungan dengan penerapan kuota sesuai kajian daya dukung dan daya tampung. Pengaturan distribusi kunjungan secara bertahap dilakukan melalui aplikasi SiOra.

Untuk tahap pertama, dilakukan pembatasan kunjungan sebanyak 1.000 orang per hari yang dibagi menjadi tiga sesi. Masing-masing sesi dialokasikan untuk 300-330 orang. Sosialisasi dan simulasi pengaturan kunjungan akan dilakukan pada periode Oktober-Desember 2025.

Pada Januari 2026 akan dimulai uji coba penerapan kuota pengunjung 1.000 orang per hari. Sebelum akhirnya pada April 2026 akan mulai diterapkan penerapan kuota kunjungan secara definitif. Sebelumnya, beberapa hari lalu dilaporkan kepadatan di jalur tracking menuju puncak Pulau Padar di TN Komodo.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Agustus lalu menyampaikan sudah meminta jajarannya untuk memberlakukan pembatasan wisatawan ke Pulau Padar.

Ia menargetkan agar wisata di TN Komodo masuk dalam jenis yang spesifik atau “niche,” sesuai dengan tujuan ekoturisme. Dalam pernyataan sebelumnya Menhut bahkan menyebut kondisi Pulau Padar saat ini seperti pasar yang ramai, tidak sesuai dengan kawasan konservasi. (pa/jh)