Home Blog Page 261

Mengenal Santoso Rohmad, Peraih Best CEO BPD 2025

BusinessUpdate – Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Santoso Rohmad, berhasil meraih penghargaan Best CEO BPD dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2025.

Dewan juri menilai Santoso berhasil dalam menjaga kinerja sekaligus transformasi BPD DIY, misalnya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Ia juga mampu menjaga kinerja sehat BPD DIY di tengah tantangan industri keuangan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi yang mendukung inklusi keuangan di Yogyakarta dan sekitarnya.

Santoso diangkat sebagai Direktur Utama Bank BPD DIY pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022 untuk masa jabatan 2022 sampai dengan 2026. Perjalanan kariernya di Bank BPD DIY dimulai pada 2003 hingga 2014 dengan menempati berbagai jabatan manajerial, mulai dari pemimpin cabang hingga pemimpin divisi.

Selanjutnya, pada periode 2014 sampai dengan 2018, dia dipercaya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY. Sejak 2018 hingga sekarang, Santoso memimpin Bank BPD DIY sebagai Direktur Utama.

Dari sisi pendidikan, Santoso meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1990 dan Magister Manajemen pada 1996, keduanya dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Adapun, BIFA 2025 sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-17 kali. Ajang ini memberikan tak kurang dari 60 kategori penghargaan kepada korporasi dan pemimpin bisnis di bidang perbankan, asuransi, dan pembiayaan (multifinance) yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan berbagai indikator kinerja keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan.

BIFA 2025 memberikan penghargaan untuk kategori Best Performance Multifinance dan Most Efficient Multifinance yang masing-masing terdiri dari empat penerima penghargaan dari korporasi. Kemudian di bidang asuransi, BIFA 2025 memberikan anugerah untuk kategori Best Performance Insurance dan Most Efficient Insurance yang masing-masing terdiri dari sembilan penerima penghargaan.

Sementara dari bidang perbankan, terdiri dari tiga kategori yakni Best Performance Bank, Most Efficient Bank, dan Champion of Growth Bank yang masing-masing terdiri dari delapan penerima penghargaan. (ip/jh. Foto: Dok. UII)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Turunkan Suku Bunga Acuan Menjadi 4,75 Persen

BusinessUpdate – Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75% sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini juga disertai upaya menjaga inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1 persen, serta stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Di samping BI-Rate, BI juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Perry menyampaikan, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial longgar juga terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit/pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas tersebut didukung dengan berbagai langkah kebijakan.

Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas).

Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.

Strategi ini juga disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Keempat, peningkatan akseptasi digital melalui penguatan implementasi kerja sama QRIS Antarnegara dan QRIS Tanpa Pindai (TAP).

Terakhir atau kelima, penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” tutup Perry. (pa/jh)

Ini Daftar Reshuffle ke-3 Kabinet Merah Putih

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuflle) ketiga Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025). Presiden memimpin pengambilan sumpah pejabat-pejabat baru tersebut pada hari ini di Istana Negara, Jakarta.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Kemudian Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI menggantikan Hasan Nasbi. Presiden juga melantik M Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan AM Putranto.

Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pada pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah pejabat-pejabat baru tersebut.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut.

Selepas pengambilan sumpah, masing-masing dari pejabat yang baru dilantik itu lanjut menandatangani berita acara pelantikan, bersama Presiden Prabowo. Kemudian, Presiden Prabowo menyalami satu per satu pejabat yang baru dilantik tersebut, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara. (pa/jh. Foto: Dok. Antara)

KAI-PKP Gandeng Al Qilaa Bangun Hunian Vertikal

BusinessUpdate – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) berencana membangun hunian vertikal guna mewujudkan program 3 juta rumah untuk masyarakat.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam pencanangan pra kerjasama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, menyatakan kolaborasi itu merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan lahan KAI melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).

“Kami berkomitmen mendukung program 3 juta rumah Pemerintah Indonesia yang menghadirkan hunian terjangkau dan berkualitas, serta memastikan seluruh kerjasama dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG),” kata Bobby saat pencanangan pra kerja sama, Rabu (17/9/2025).

Inisiatif kemitraan itu merupakan tindak lanjut dari peluncuran proyek investasi Al Qilaa Group asal Qatar untuk membangun satu juta unit hunian vertikal dengan Kementerian PKP pada Juni lalu.

Investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa), terus menunjukkan komitmennya untuk membangun satu juta rumah di Indonesia dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagai tindak lanjut dari peluncuran Proyek Investasi Satu Juta Hunian Vertikal pada bulan Juni lalu, PT Al Qilaa International Indonesia dan KAI berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa memulai pencanangan pra kerjasama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia,” ujarnya.

Rencananya kolaborasi strategis antara kedua pihak, dengan tahap awal pembangunan 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI, sebagai bagian dari kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Tahap awal itu akan dibangun di kawasan Kampung Bandan, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, sebagai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan nasional serta memperkuat hubungan investasi antara Indonesia dan Qatar.

Proyek itu akan menghadirkan hunian vertikal berupa smart towers, yang mengintegrasikan konsep hunian modern dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kemitraan itu disepakati oleh Chairman Al Qilaa Global Group Abdulaziz Al Thani dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin disaksikan Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo.

Chairman Al Qilaa Global Group Abdulaziz Al Thani menyatakan kerja sama itu mencerminkan komitmen serius pihaknya dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo.

Menurut Abdulaziz proyek itu bukan hanya tentang membangun tempat tinggal, tetapi menciptakan ekosistem hunian berkelanjutan yang mendukung kehidupan komunitas.

“Kami sangat antusias untuk berkontribusi dalam proyek monumental ini. Persahabatan erat antara Qatar dan Indonesia memotivasi kami untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pembangunan perumahan,” kata Abdulaziz.

Ia berharap, dengan dukungan KAI, proyek ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. (ip/jh. Foto: Dok. Kompas)

AirAsia Buka Rute Penerbangan Pontianak Kuching dan Kuala Lumpur

BusinessUpdate – AirAsia Malaysia melakukan ekspansi rute internasional yaitu Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kuala Lumpur dari Bandara Supadio Pontianak, setelah bandara tersebut kembali berstatus sebagai bandara internasional pada Juni 2025.

CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Kapten Fareh Mazputra mengatakan setelah keberhasilan peluncuran rute terbaru ke Palembang dan destinasi lainnya, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar terpenting. Penerbangan tersebut sekaligus memperkuat konektivitas antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan.

“Rute ini tidak hanya memberikan kemudahan lebih bagi para penumpang, tetapi juga membuka peluang baru bagi pariwisata dan bisnis antara Malaysia dan Indonesia,” kata Fareh melalui siaran pers, Rabu (17/9/2025).

Penerbangan perdana pada 12 September 2025 mencatat tingkat keterisian rata-rata sebesar 80,7% di enam sektor rute Kuala Lumpur – Pontianak dan Kuching – Pontianak. Angka ini menunjukkan tingginya minat penumpang terhadap konektivitas baru ini sejak hari pertama diluncurkan.

“Dengan jaringan luas dan tarif terjangkau, AirAsia berkomitmen mempererat hubungan antarnegara tetangga sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan,” katanya. AirAsia Malaysia terus memperkuat konektivitasnya ke Indonesia dengan melayani penerbangan ke 18 destinasi.

Saat ini penerbangan dari Kuala Lumpur telah melayani rute ke Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang, Semarang, serta Pontianak, dengan rute baru ke Banjarmasin yang akan dibuka pada 20 Oktober 2025.

Selain itu, AirAsia juga menghubungkan Kuching dengan Pontianak, serta Penang dengan Jakarta dan Medan, sehingga semakin memudahkan akses perjalanan antara Malaysia dan Indonesia.

Sebelumnya, AirAsia membuka rute baru Kuala Lumpur–Semarang seiring dengan kembalinya Bandara Jenderal Ahmad Yani mengoperasikan penerbangan internasional. Semarang menjadi salah satu jaringan kota sekunder yang memiliki potensi warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia. (pa/jh. Foto: Dok. AirAsia)

Astra Perbesar Kepemilikan Saham di RS Hermina

BusinessUpdate – PT Astra International Tbk (ASII) melalui anak usahanya PT Astra Healthcare Indonesia (PT AHI) memperbesar kepemilikan saham di PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) atau RS Hermina menjadi 20% dari sebelumnya sekitar 10,42%.

Dilansir dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Astra memborong saham HEAL melalui empat kali transaksi dengan total 1,47 miliar saham senilai Rp2,69 triliun.

Corporate Secretary ASII Gita Tiffani Boer mengatakan, jumlah saham HEAL yang dimiliki secara tidak langsung melalui Astra Healthcare Indonesia saat ini ada sebanyak 1.962.366.000 saham. Adapun sebelumnya jumlah saham yang dimiliki oleh AHI baru berkisar 489.894.600 saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dibeli adalah sebanyak 1.472.471.400 saham.

“Tujuan dari transaksi adalah investasi,” tulis Gita dalam pengumuman resmi. Pembelian saham HEAL ini dilakukan pada periode perdagangan 9-12 September 2025 melalui empat kali transaksi.

Secara rinci, ASII memborong 163.800.000 saham HEAL pada 9 September 2025 dengan harga 1.683,14 per saham dan pada 10 September kembali mengakumulasi 1.800.000 saham seharga 1.705 per saham. Selanjutnya ASII kembali memperbesar kepemilikan saham HEAL sebanyak 3.642.500 saham HEAL seharga 1.717,14 per saham dan terakhir pada 12 September membeli sebnayak 1.303.228.900 saham seharga 1.850 per saham.

Melalui aksi tersebut, secara total ASII merogoh kocek senilai lebih dari Rp2,69 triliun untuk seluruh transaksi tersebut. Sedikit catatan, status kepemilikan saham ini adalah tidak langsung. PT Astra International Tbk (ASII) memiliki sebanyak 99,99% saham PT Astra Healthcare Indonesia (PT AHI). (rn/jh. Foto: Dok. Hermina)

Profil Ahmad Erani Yustika, Sekjen Kementerian ESDM

BusinessUpdate – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggantikan Dadan Kusdiana melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM.

Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo pada 10 September 2025. Selain menunjuk Erani, Kepres yang sama juga menetapkan dua pejabat lain. Inspektur Jenderal Polisi Yudhiawan ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, menggantikan Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono.

Sementara itu, Jisman Hutajulu dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM. Sebelumnya, Jisman menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan para pejabat berlaku efektif sejak dilantiknya masing-masing. Adapun, Ahmad dilantik menjadi Sekjen Kementerian ESDM pada Rabu (17/9/2025).

Siapa Ahmad Erani Yustika? Ahmad Erani Yustika adalah seorang ekonom sekaligus guru besar dan profesor di Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang, Jawa Timur. Ia adalah ekonom yang aktif bergabung di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada periode 2008–2015.

Ahmad, kelahiran Ponorogo pada 1973 ini, merupakan jebolan Sarjana Ekonomi Unbraw pada 1996. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Georg August University Goettingen, Jerman, pada 2001 dan 2005.

Meski jejak akademisnya banyak dihabiskan untuk membahas topik ketahanan pangan, sosok Ahmad Erani Yustika sebenarnya bukan wajah baru di bidang energi. Ia pernah menduduki posisi Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2015–2017). Pernah pula menjadi Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (2017–2018) di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Bahkan pada periode 2018-2019, ia dipercaya Jokowi sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi. Saat pemerintahan beralih dari Jokowi ke Presiden Prabowo, Ahmad Erani Yustika masih memiliki tempat di lingkaran kekuasaan. Sejak Januari 2025, ia dipercaya Prabowo sebagai Sekretaris Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. (pa/jh. Foto: Dok. Antara)

Telkom Tunjuk 3 Wamen Menjadi Dewan Komisioner, Tabrak Larangan MK

BusinessUpdate – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM menunjuk tiga wakil menteri (Wamen) dari Kabinet Merah Putih masuk ke daftar dewan komisioner berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa (16/9/2025). Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri rangkap jabatan.

Perombakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan TLKM ini telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (RUPSLB).

Adapun, Wamen duduk dalam dewan komisioner itu adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) Telkom. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim serta Wamen ATR/Wakil Ketua BPN Ossy Dermawan juga ditunjuk menjadi Komisaris Telkom.

Sekedar mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang rangkap jabatan untuk para wakil menteri melalui putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025. Hakim MK Enny Nurbaningsih menyebutkan, dalil pemohon yang meminta agar para wakil menteri fokus mengurus kementerian dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Atas hal tersebut, MK menilai perlu agar para wakil menteri dilarang merangkap jabatan agar fokus mengurus kementerian.

“Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian,” kata Enny dalam sidang, Kamis (28/8/2025).

Beberapa waktu lalu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan lagi mendapatkan tantiem atau bonus tahunan. Menurut dia, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin kebijakan pemberian tantiem dihapus.

“Kita sedang berjalan sesuai arahan Bapak Presiden, kita evaluasi semua secara menyeluruh, tantiem untuk komersialis sudah kita hilangkan,” ujar Rosan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 di DPR, Presiden Prabowo Subianto kembali menyebut akan menghapus kebijakan tantiem, terutama jika perusahaan pelat merah merugi.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi hasil RUPSLB Telkom 2025 adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

– Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo

– Komisaris: Rionald Silaban

– Komisaris: Rizal Mallarangeng

– Komisaris: Ossy Dermawan

– Komisaris: Silmy Karim

– Komisaris Independen: Deswandhy Agusman

– Komisaris Independen: Ira Novianti

– Komisaris Independen: Yohanes Surya

Jajaran Direksi

– Direktur Utama: Dian Siswarini

– Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra

– Direktur Human Capital Management: Willy Saelan

– Direktur Wholesale & International Service: Honesti Basyir

– Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine

– Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji

– Direktur Network: Nanang Hendarno

– Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi

– Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana

(rn/jh. Foto: Dok. Telkom)

Pasokan BBM Tersendat SPBU Shell Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional

BusinessUpdate – President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyatakan pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional di SPBU menyusul kesulitan mendapatkan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan SPBU tersebut.

“Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell, selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” ucap Ingrid dikutip dari Antara, Selasa (16/9/2025).

Penyesuaian kegiatan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) itu meliputi penyesuaian jam kerja, penyesuaian jumlah hari kerja, hingga merumahkan karyawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ingrid terkait sejumlah karyawan SPBU, yang dirumahkan karena ketidaktersediaan pasokan produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

Terkait dengan kabar tutupnya sejumlah SPBU Shell, Ingrid menyampaikan bahwa SPBU Shell tetap melayani masyarakat dengan produk BBM yang tersedia, yakni Shell V-Power Diesel.

Selain itu, SPBU Shell juga masih melayani Shell Recharge, bengkel, Shell Select, dan pelumas Shell. “Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” ucapnya.

Produk BBM jenis bensin, seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Shell Indonesia, senantiasa berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali,” kata Ingrid.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta telah berlangsung sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan pengelola SPBU swasta membelinya dari Pertamina. (rn/jh)

BRI Finance Bakal Beri Kemudahan UMKM untuk Ajukan Pembiayaan

BusinessUpdate – PT BRI Multifinance Indonesia atau BRI Finance akan menyusun rencana pembiayaan UMKM yang lebih sederhana, sesuai karakter usaha, sekaligus memperkuat manajemen risiko guna menindaklanjuti aturan baru POJK.

Adapun, aturan baru POJK 19/2025 mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank (LKBN) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Adapun, strategi kami berfokus pada tiga hal yakni inovasi produk yang sesuai kebutuhan UMKM, digitalisasi proses, serta penguatan manajemen risiko. Dengan begitu, kami bisa mendukung UMKM secara inklusif sekaligus menjaga portofolio tetap sehat,” jelas Sekretaris perusahaan BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani dikutip dari Bisnis, Selasa (16/9/2025).

BRI Finance juga akan menyiapkan sistem monitoring agar realisasi pembiayaan dapat dilaporkan ke OJK secara transparan dan tepat waktu.

Aditia membeberkan bahwa tantangan utama dalam mengimplementasikan POJK yang diundangkan pada 2 September 2025 ini terletak pada penyederhanaan proses tanpa harus mengurangi prinsip kehati-hatian.

“Selain itu, perlu adaptasi sistem IT, peningkatan literasi keuangan UMKM, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar data alternatif dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, kami melihat tantangan ini sekaligus sebagai peluang untuk berinovasi dan memperluas jangkauan pembiayaan,” ungkapnya.

Menurut Aditia, BRI Finance sebenarnya telah memiliki produk pembiayaan investasi yang dapat mendukung kebutuhan nasabah di berbagai sektor. “Sejalan dengan POJK 19/2025, kami akan menyesuaikan dan mengembangkan skema pembiayaan yang lebih sederhana, terjangkau, dan fleksibel khusus untuk segmen UMKM,” tutup Aditia. (pa/jh)