BusinessUpdate – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi terutam di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar mengatakan, hal ini dilakukam untuk memangkas kesenjangan digital sekaligus memperkuat layanan publik serta merangsang pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam BAKTI Media Connect 2026, Fadhilah mengatakan dari 31.000 lokasi, sebagian besar berada di sektor pendidikan, yakni sekitar 68%, sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government.

“Kemudian, sekitar 19,9% lokasi yang merupakan kantor pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat, misalnya pasar- pasar tradisional, kemudian tempat ibadah, pos-pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha dan pelayanan usaha, serta transportasi publik,” kata Fadhilah di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia menegaskan, BAKTI bukan operator, namun merupakan agensi yang melakukan dan mengelola pembiayaan. Core network seluruhnya dimiliki oleh operator seluler di Indonesia. “Prinsip pembangunan di BAKTI itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki. Pertama adalah keberlanjutan masyarakat karena hal ini akan membantu adopsi dan inklusi,” ujarnya.

Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas UMKM. Keempat, adalah keberlanjutan industri. “Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial,” lanjutnya.

Berkaitan dengan hal yang keempat tersebut, BAKTI sudah menyiapkan exit strategy. Wilayah-wilayah dengan kriteria tertentu dan tingkat maturitas tertentu akan kami tawarkan kepada vendor, operator, atau mitra kami yang lain, misalnya tower provider, untuk diambil alih.

“Karena keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” lanjutnya.

Dalam menghadirkan infrastruktur internet hingga pelosok negeri BAKTI Komdigi mengoperasikan sejumlah aset infrastruktur strategis nasional secara terintegrasi. Di segmen ruang angkasa, Satelit Republik Indonesia (Satria 1) yang berkapasitas 150 Gbps mengorbit untuk menjangkau fasilitas sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, hingga pos perbatasan TNI/Polri sejak 2024.

Satelit multifungsi terbesar di Asia ini menjadi penopang utama daerah yang terisolasi dari jalur darat. Dari sisi jaringan darat dan laut, tulang punggung jaringan serat optik Palapa Ring membentang sepanjang 12.148 kilometer. Jaringan ini melayani 131 lokasi titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial yang terbagi dalam wilayah Barat, Tengah, hingga Timur Indonesia.

Penetrasi konektivitas tersebut diperkuat lewat program BAKTI AKSI yang telah menyalurkan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, program BAKTI Sinyal mencatatkan pembangunan BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik lokasi 3T berbasis pendanaan APBN serta kontribusi dana USO. Aset infrastruktur ini dipadukan dengan program pemberdayaan Ekosistem Digital dan Kemitraan BUMDes.

Melalui pelatihan literasi digital, digitalisasi pariwisata, serta penguatan kemitraan BUMDesma, BAKTI mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Fadhilah menambahkan bahwa keberlanjutan infrastruktur digital di daerah pelosok membutuhkan model kolaborasi strategis lintas sektor.

Sinergi antara pemerintah pusat melalui BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, serta operator seluler seperti Telkomsel menjadi kunci pemeliharaan aset jangka panjang.

“Kami berharap model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat berjalan makin sehat dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi wujud akuntabilitas publik atas pengelolaan dana KPU/USO demi memastikan tiap rupiah yang diinvestasikan mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat 3T,” tututpnya. (pa/jh)