BusinessUpdate – Kemacetan serta antrean kendaraan yang mengular di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dalam beberapa hari terakhir perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah diminta untuk melakukan percepatan pengembangan infrastruktur pelabuhan di koridor penyeberangan tersibuk tersebut.

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Khoiri Soetomo menegaskan kepadatan yang terjadi bukan dipicu keterbatasan armada kapal, melainkan rendahnya kapasitas pelabuhan dan fasilitas sandar yang tersedia.

“Saat ini sekitar 56 kapal yang telah mengantongi izin dan siap melayani rute Ketapang–Gilimanuk. Namun, jumlah dermaga yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh armada tersebut,” kata Khoiri dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, dalam praktik hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi secara optimal dalam satu siklus pelayanan karena keterbatasan kapasitas sandar di kedua pelabuhan. Kondisi tersebut menyebabkan utilisasi armada tidak maksimal dan menjadi salah satu faktor yang memicu antrean panjang kendaraan saat volume penumpang dan logistik meningkat, terutama pada periode libur panjang dan musim puncak perjalanan.

“Artinya, sekitar 28 kapal lainnya harus menunggu giliran operasi sebagai kapal cadangan. Ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan kekurangan armada, melainkan keterbatasan kapasitas pelabuhan dan dermaga,” ujar Khoiri.

Ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya waktu tunggu penyeberangan yang berdampak pada masyarakat, pengemudi angkutan barang, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata, terutama di tengah masa libur sekolah dan meningkatnya aktivitas logistik nasional.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, antrean kendaraan dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain meningkatnya jumlah kendaraan logistik, bus, dan kendaraan pribadi, keterbatasan kapasitas dermaga, belum optimalnya pelayanan untuk kendaraan logistik bermuatan besar, kondisi cuaca dan arus laut yang memengaruhi proses sandar kapal, serta terbatasnya area penyangga (buffer zone) dan akses jalan menuju pelabuhan.

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang terus melakukan pemantauan operasional di lintas Ketapang–Gilimanuk serta mendorong seluruh pihak untuk menjaga kelancaran pelayanan penyeberangan.

Selain itu, para operator kapal anggota GAPASDAP disebut terus berupaya meningkatkan produktivitas layanan melalui optimalisasi armada, percepatan proses bongkar muat, dan penerapan standar keselamatan pelayaran. “Kondisi yang terjadi saat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur penyeberangan nasional perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, pihaknya telah mengusulkan percepatan pengembangan lintas Ketapang–Gilimanuk melalui pembangunan dermaga baru, perluasan kapasitas pelabuhan, optimalisasi Dermaga Bulusan, penambahan buffer zone kendaraan, pengembangan akses jalan, hingga percepatan penyediaan dan pembebasan lahan.

Khoiri menilai, tanpa penambahan kapasitas infrastruktur secara signifikan, peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun berpotensi menimbulkan kemacetan serupa pada masa libur panjang, hari besar keagamaan, maupun puncak aktivitas logistik nasional.

Lintas Ketapang–Gilimanuk sendiri merupakan salah satu jalur strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali serta mendukung distribusi barang, sektor pariwisata, dan mobilitas masyarakat menuju Bali, Nusa Tenggara, hingga kawasan Indonesia Timur.

“Setiap penambahan dermaga baru tidak hanya membantu mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik nasional, menekan biaya distribusi, mendukung pariwisata, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” ujar Khoiri.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengakui kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan transportasi penyeberangan nasional. Keterbatasan kapasitas pelabuhan, armada, dan minimnya lahan penyangga atau buffer zone menjadi pemicu utama kepadatan. (pa/jh. Foto: Dok. ASDP)