BusinessUpdate – Pemerintah menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2024 untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan.
“Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp14 triliun, harus ditambah,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Banyumas, dikutip dari Antara, Rabu (3/1/2024).
Kendati demikian, ia mengatakan pengajuan penambahan subsidi pupuk tersebut mendapatkan persetujuan DPR RI.
“Lha ini belum. Kita ini, dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan nanti juga mendorong agar segera itu bisa direalisasikan,” kata Jokowi.
Jokowi telah memanggil Direktur Pupuk Indonesia untuk menanyakan stok untuk awal tahun ini dan mendapatkan informasi jika stok pupuk subsidi sangat siap.
Terkait dengan hal itu, Presiden mengatakan penambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun itu diusahakan untuk semester kedua karena dari Pupuk Indonesia telah menyatakan jika saat ini tersedia 1,7 juta ton pupuk.
“Yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton. Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi, saya sudah tidak ingin dengar itu,” jelas Jokowi.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan BUMN sepakat memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk subsidi.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, selama ini penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani kurang efektif lantaran petani yang berada di daerah pegunungan tidak bisa memanfaatkan layanan tersebut.
Akhirnya pemerintah pun tetap memberikan kesempatan bagi petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan menunjukkan KTP dan syarat harus masuk dalam kelompok tani.
“Kemungkinannya Kartu Tani ini kan kalau daerah remote area kayak pegunungan itu kan nggak bisa terjangkau kan, tidak ada sinyal segala macam,” ujar Amran di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Amran menyebutkan ada sebanyak 16% petani dari total penerima pupuk subsidi, yang tidak bisa memanfaatkan kartu tani. Sehingga dia berharap dengan penyederhanaan regulasi ini, pupuk subsidi bisa merata ke semua petani.
“Sebenarnya pakai Kartu Tani tetap, tetapi yang belum punya, tidak bisa mengakses kita beri ruang. Apakah menggunakan KTP, Yang terpenting adalah mampu mengakses, bisa mendapatkan pupuk. Itu yang terpenting,” ungkapnya. (pa/jh)
