BusinessUpdate – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengakui keberadaan beking pada tambang ilegal.
Ketua Perhapi Rizal Kasli mengatakan, keberadaan beking pada tambang ilegal memang ada. “Beking tambang ilegal (PETI) itu memang marak terjadi di tambang,” katanya kepada detikcom, Selasa (29/11/2022) lalu.
Ia menambahkan, negara akan kehilangan pendapatan dari hasil alam karena tambang ilegal tak punya dasar hukum untuk bayar pajak dan royalti. Tambang ilegal tak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen perizinan lainnya.
“Yang dikhawatirkan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol karena tidak ada dokumen lingkungan dan di bidang keselamatan kerja,” jelasnya.
Menurutnya, beking tersebut merupakan pihak yang punya kekuatan. Dia mengatakan, momentum bersih-bersih yang dilakukan Kapolri ini juga bisa dimanfaatkan untuk menertibkan tambang ilegal.
“Beking-beking tersebut tentu oleh pihak-pihak yang punya power dan kekuasaan sehingga susah dijamah hukum dan sebenarnya kasat mata terlihat di lapangan. Buktinya Wali Kota Solo pun melihatnya secara jelas. Harusnya momentum bersih-bersih Kapolri saat ini bisa dimanfaatkan untuk penertiban kasus PETI tersebut kalau pemerintah dan aparat penegak hukum mau melakukan hal tersebut,” jelasnya.
Soal beking tambang ilegal ini mendapat perhatian dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gibran sebelumnya bicara mengenai adanya beking mengerikan. Hal itu sebagai respons atas cuitan netizen yang mengeluhkan tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah.
Setelah Gibran, giliran Ganjar yang bersuara terkait tambang pasir ilegal dan menyebut jika ada beking yang ‘besar’ di sana.
Menurut Rizal, kemungkinan Gibran sudah melihat dan mengalami sendiri adanya beking-beking yang sulit diberantas. Sebab, ada orang kuat di belakangnya. “Padahal beliau tinggal melaporkannya ke Presiden yang notabene ayahandanya sendiri. Karena didukung oleh orang kuat sehingga susah diberantas,” tutupnya. (jh)
