BusinessUpdate – Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tubagus Solihuddin mengatakan sebanyak 65,8% area garis Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami erosi.
Tubagus menyebutkan erosi tersebut diakibatkan oleh pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi yang berjalan sangat masif akibat tingginya tekanan demografi, sehingga berujung pada ekstraksi sumber daya laut dan pesisir.
“Jadi, 84% Pantai Utara Jawa itu tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa itu masih unconsolidated. Masih belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan,” kata Tubagus dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan analisis perubahan garis pantai menggunakan Citra Satelit Sentinel selama periode 2000 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Perubahan garis pantai didominasi oleh laju erosi sebesar 65,8%, sementara tingkat akresi (penambahan daratan) hanya berada di angka 34,2%.
Ia juga menyoroti sebuah anomali dari data pemantauan tersebut, di mana erosi yang masif justru terjadi di lingkungan delta yang secara alamiah merupakan area sedimentasi.
“Secara morfologi, Pantai Utara Jawa itu didominasi oleh pantai berelief rendah atau pantai dataran rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter. Dan itu menempati 83% dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa,” jelas Tubagus.
Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas modifikasi di daerah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan arah sungai, dan pembangunan bendungan, yang pada akhirnya memutus suplai sedimen ke wilayah muara pesisir.
Dampak dari modifikasi antropogenik ini terekam jelas di berbagai titik. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi telah lenyap tererosi akibat pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.
Di kawasan Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah merangsek masuk hingga empat kilometer ke daratan, menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen serta merendam lebih dari 1.000 hektar tambak warga.
Selain Bekasi, hal serupa juga tercatat di Legonkulon, Subang, di mana intrusi air laut sejauh dua kilometer telah merendam 700 hektar tambak. Abrasi juga mengerosi jalan desa sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di Krangkeng, Indramayu.
Khusus di wilayah Demak, Tubagus memberikan catatan historis bahwa wilayah tersebut pada abad 15-16 merupakan perairan Selat Muria yang kemudian tertutup sedimentasi menjadi daratan. Kini, air laut kembali masuk sejauh lima hingga enam kilometer ke daratan Demak, menelan sawah dan kawasan permukiman.
Hal ini diperparah dengan kenaikan muka air laut (Sea Level Rise/SLR) dan penurunan muka tanah (Land Subsidence).
Berdasarkan pemodelan data altimetri (1993-2025), tren kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, mengakibatkan akumulasi kenaikan hingga 15,5 sentimeter dalam kurun waktu 32 tahun.
“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan amblesan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Tubagus.
Menghadapi kompleksitas krisis tersebut, Tubagus menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Ia menegaskan tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura. (pa/jh. Foto: Dok. Wikimedia)
