BusinessUpdate – Posisi utang pemerintah yang mendekati Rp10.000 triliun masih berada dalam batas aman dan terkendali. Penegasan ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia beralasan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya berada di level 40,75% atau jauh di bawah batas maksimal 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. “Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit,” kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan pada Senin (11/5/2026).
Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilai jauh lebih tinggi, termasuk negara-negara di kawasan Asia maupun negara maju. “Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga tinggi. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” katanya.
Purbaya menilai pengelolaan utang pemerintah selama ini dilakukan secara hati-hati dan terukur. Karena itu, ia menyayangkan masih banyak pihak yang hanya menyoroti sisi negatif kenaikan nominal utang tanpa melihat indikator rasio dan kapasitas fiskal pemerintah.
“Harusnya Anda puji-puji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” ujarnya. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), mayoritas utang pemerintah masih berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN).
Nilai outstanding SBN per akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah. Sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78%. Sehingga total utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, naik Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp9.637,90 triliun.
Pemerintah sebelumnya menegaskan strategi pembiayaan utang tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, memperluas basis investor, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri berbasis dollar AS. (rn/jh)
