BusinessUpdate – PT Brantas Abipraya (Persero) bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) II Palembang, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyertifikasi sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung.
Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja kompeten untuk proyek prioritas pemerintah tersebut. Sertifikasi digelar secara onsite di lokasi proyek pada 21 Mei 2026. Program ini mencakup sertifikasi tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1 hingga 3.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pelaksanaan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah. Selain itu juga untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, proyek Sekolah Rakyat memiliki dampak sosial yang besar sehingga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional. Adapun peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, mulai dari kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi bangunan gedung, tukang besi beton, tukang cat bangunan gedung, tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, hingga tukang pasang ubin dan keramik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU Indro Pantja Pramodo mengatakan, sektor konstruksi memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.
“Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” kata Indro. Indro menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Oleh karenanya, tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek tersebut harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Menurutnya, sertifikasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun.
Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan infrastruktur pada 2026 diperkirakan membutuhkan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi yang terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator. Khusus sektor prasarana strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.
“Kami mengapresiasi sinergi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya melalui pelaksanaan sertifikasi dengan metode onsite. Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan,” tutupnya. (ip/jh. Foto: Dok. Brantas Abipraya)
