BusinessUpdate – Setelah melihat hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal permohonan impor kereta rel listrik (KRL) bekas oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melihat adanya kejanggalan.
Kejanggalan itu menyangkut perhitungan yang dilakukan PT KCI lantaran tidak berdasarkan survei biaya yang berlaku.
“Melainkan hanya berdasarkan biaya pengadaan KRL bukan baru tahun 2018 ditambah 15 persen [inflasi] ,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam konferensi pers, Kamis (6/4/2023).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) juga menekankan adanya hasil klarifikasi dari BPKP dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang mengungkapkan bahwa kontainer yang nantikan digunakan tidak memadai.
Saat ini, kapasitas kontainer hanya 20 feet dan 40 feet. Hal ini pun mengakibatkan pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. “Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat,” tekan Septian.
Sebelumnya, VP Corporate Secretary KCI Anne Purba menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti proses pengadaan sarana KRL bukan baru sesuai arahan pemerintah.
“Proses impor KRL bukan baru akan dilaksanakan setelah ada hasil audit oleh BPKP agar mendapatkan rekomendasi pengadaan yang lebih matang,” ujar Anne.
Sementara itu, PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT Inka akan mengkaji rencana retrofit untuk rangkaian KRL milik KAI Commuter yang akan dipensiunkan pada 2023-2024. Retrofit bisa menambah usia pakai KRL hingga 10 tahun ke depan.
Direktur Utama Inka Eko Purwanto menjelaskan, opsi retrofit adalah penggantian atau pembaruan pembaruan teknologi atau fitur baru pada rangkaian kereta lama. Beberapa keuntungan dari opsi retrofit adalah lebih efisien, membutuhkan sedikit perawatan, dan adanya jaminan suku cadang. (pa/jh)
