BusinessUpdate – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus melalui pernyataan tertulis, Kamis (18/5/2023). Ia menyebutkan, sekitar 31% generasi milenial dari total penduduk Indonesia masih belum memiliki rumah.
Menurutnya, peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sangat penting dalam menjalankan fungsinya terutama pembiayaan rumah rakyat.
“Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh,” ujarnya.
Anggota Dewan Dapil Kalimantan Utara ini menilai, sektor properti sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu, dan lain sebagainya.
“DPR juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Ini penting dilakukan, mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan,” tutupnya. (pa/jh)
