BusinessUpdate – Kementerian Perindustrian menegaskan kebutuhan 12 rangkaian kereta rel listrik (KRL) untuk tahun ini tidak akan dipenuhi dengan impor dari Jepang. Pihaknya memilih untuk melakukan retrofit tahun depan.
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, keputusan itu berpegang pada hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan impor KRL bekas tidak diperlukan, sehingga pemerintah akan mengambil opsi retrofit.
“Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin,” jelas Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (12/6/2023).
Retrofit sendiri merupakan penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama. Agus menyebutkan baik pihaknya maupun instansi/lembaga pemerintahan terkait sudah menyepakati solusi pemensiunan 12 rangkaian KRL ini berdasarkan hasil dari audit BPKP.
Menurutnya, hal ini sudah diputuskan rapat koordinasi antara Kemenperin dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia menuturkan pihaknya tidak mengenal istilah impor darurat untuk pemenuhan kebutuhan 10 hingga 12 rangkaian KRL Jabodetabek ini.
“Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan Pak Erick [Menteri BUMN] saja tidak mengarah ke situ kok,” tambah Agus. Ia menjelaskan tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional sehingga, dalam hal ini opsi impor memang tidak perlu dilakukan.
Sebelumnya), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pernah menyebutkan opsi impor darurat rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang masih terbuka. Ia menjelaskan, potensi impor tersebut masih dibahas mengingat cukup banyaknya rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada periode 2023-2024 mendatang.
Di sisi lain, jumlah pengguna layanan KRL Jabodetabek terus menunjukkan tren kenaikan. Salah satu poin penting yang dibahas pemerintah terkait opsi impor KRL bekas adalah soal harga. Erick mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil opsi impor darurat jika rangkaian kereta yang akan dibeli dapat membebani keuangan negara. (pa/jh)
