Home Blog Page 108

Hingga April 2026 Kinerja Operasional IPC Terminal Petikemas Tumbuh 6,7 Persen

BusinessUpdate – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat realisasi throughput hingga April 2026 mencapai 1.159.575 TEUs, meningkat 6,7% secara tahunan (yoy), dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1.086.766 TEUs.

“Optimalisasi dan efisiensi layanan terus kami pertahankan guna mendukung kelancaran arus barang serta menjaga daya saing logistik nasional,” ujar Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Peningkatan throughput IPC TPK sejalan dengan tren pertumbuhan perdagangan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor Indonesia periode Januari–Maret 2026 tumbuh 10,05% secara tahunan, sementara neraca perdagangan nasional masih mencatat surplus sebesar US$5,55 miliar.

Di sisi lain, di tengah dinamika rantai pasok global yang masih menghadapi tantangan, termasuk meningkatnya biaya logistik serta ketidakpastian jalur pelayaran internasional akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas pengiriman laut global dan mendorong penyesuaian pada sejumlah rute maritim internasional.

Meski demikian, IPC TPK tetap menjaga keandalan layanan dan efisiensi operasional guna memastikan kelancaran arus barang tetap terjaga.

Secara tahunan, peningkatan kinerja pada April 2026 sangat signifikan, yakni 26,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada April 2026, kinerja operasi tercatat sebesar 308.810 TEUs, meningkat pesat dibandingkan dengan April 2025 yang mencapai 243.579 TEUs.

Peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Tanjung Priok, terutama di IPC TPK Area Tanjung Priok 2 yang tumbuh 36,7% serta Area Tanjung Priok 1 sebesar 24,3%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tambahan layanan ad hoc dan peningkatan volume dari sejumlah shipping line.

Sementara itu, IPC TPK Area Palembang turut mencatat pertumbuhan sebesar 18,7% seiring meningkatnya aktivitas ekspor dan impor sejumlah komoditas seperti karet, produk kayu, kelapa, hingga metal box.

Menurut Daniel, perusahaan akan terus fokus menjaga stabilitas operasional dan kesiapan infrastruktur guna mengantisipasi dinamika industri logistik ke depan.

“Kami terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan standarisasi layanan di seluruh terminal agar tetap mampu menjaga kelancaran arus barang di tengah dinamika logistik global yang terus berkembang,” tutup Daniel. (rn/jh. Foto: Dok. IPC)

‎Upaya Nyata Transjakarta Wujudkan Transportasi Bersih, Berdaya, dan Bestari‎

BusinessUpdate – Menciptakan kota yang sehat dan nyaman bagi seluruh masyarakat, tentu merupakan langkah yang baik menuju kota yang berkelanjutan. Untuk itu DKI Jakarta terus berbenah mewujudkan visinya sebagai Kota Global.
‎
‎Hal ini dijelaskan Ayu Kusuma Wardhani selaku Kepala Departemen Hubungan Masyarakat & CSR dalam sesi Wawancara Penjurian ajang bergengsi Indonesia CSR Brilliance Awards 2026, Selasa (19/05/2026).
‎
‎Ayu menyampaikan salah satu pilar utama dalam transformasi ini bertumpu pada tiga semangat penting, yaitu
‎1. Bersih (fokus pada kelestarian lingkungan)
‎2. Berdaya (fokus pada pertumbuhan ekonomi lokal)
‎3. Bestari (fokus pada inklusivitas sosial).
‎
‎Sebagai urat nadi transportasi ibu kota, Ekosistem Transjakarta memiliki andil besar dalam mengimplementasikan pilar-pilar tersebut, terutama dalam memberikan layanan transportasi publik yang ramah lingkungan untuk memerangi krisis iklim global.
‎
‎Komitmen Transjakarta dalam menciptakan lingkungan yang bersih juga direalisasikan dengan mengurangi emisi karbon di jalanan Jakarta. Berdasarkan data dari WRI Indonesia yang menjadi bagian dari TUMI E-Bus Mission (2022), penggunaan armada ramah lingkungan ini mampu menekan emisi hingga 94% bahkan mencapai 99,9% lebih rendah emisi dibandingkan kendaraan konvensional.
‎
‎”Saat ini, sebanyak 470 unit bus listrik telah resmi beroperasi melayani warga Jakarta. Tidak berhenti di sana, Transjakarta juga telah menetapkan target  untuk melakukan elektrifikasi penuh terhadap seluruh unit armadanya secara total pada tahun 2030 mendatang,” ujar Ayu.
‎
‎Tidak hanya merevolusi armada bus, tanggung jawab terhadap lingkungan juga diwujudkan dengan aksi ekologis di lapangan. Melalui kolaborasi strategis bersama mitra operator bus, Agen Pemegang Merk (APM), Carbon Ethics, serta berbagai mitra bisnis lainnya, Transjakarta menginisiasi program penanaman pohon dan kawasan pesisir.
‎
‎Hingga catatan per Maret 2026, gerakan ini telah berhasil menanam sebanyak 54.983 pohon mangrove. Uniknya, program Kampanye Gerakan Tanam Mangrove ini bukan hanya dijalankan secara internal, melainkan turut mengikutsertakan pelanggan secara langsung.
‎
‎Sebagai entitas terbesar dalam Ekosistem Transjakarta, masyarakat pengguna transportasi publik diajak untuk berkontribusi langsung menjaga bumi demi masa depan Jakarta yang lebih hijau.
‎
‎Selaras dengan misi lingkungan tersebut, Transjakarta tetap menjaga keseimbangan pada aspek ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, Transjakarta berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama pelaku ekonomi lokal. Sementara dari sisi sosial, ruang mobilitas yang inklusif terus dibuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan fasilitas khusus seperti Kartu Layanan Gratis Transjakarta yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas serta memastikan bahwa kemajuan transportasi Jakarta dapat dinikmati secara setara oleh semua warga.
‎
‎Terakhir dalam penutup penjurian, Ayu mengungkapkan bahwa, “Dari empat dewan juri, mungkin kalau Prof. Gunawan tidak ada pertanyaan ya, tapi apresiasi di akhir, karena beliau juga dalam perjalanan. Tapi dari Pak Alan, Pak Aloy, dan juga Pak Haryono tadi secara aktif memberikan pertanyaan kepada kami. Sangat terlihat bahwa beliau semua yang hari ini menjadi dewan juri, sangat berkompeten di bidangnya dan sangat tahu tentang CSR. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaannya yang tajam. Rasanya tidak ada satupun pertanyaan yang basa-basi atau formalitas.” (kiy)

Hingga April 2026 Pembiayan Konsumer Bank Mega Syariah Sentuh Rp586 Miliar

BusinessUpdate – Portofolio pembiayaan konsumer PT Bank Mega Syariah hingga April 2026 mencapai lebih dari Rp586 miliar atau tumbuh lebih dari 23% secara tahunan (yoy).

Area 1 yang mencakup Jakarta dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar portofolio konsumer dengan nilai pembiayaan mencapai Rp202,7 miliar, disusul Area 4 sebesar Rp122,9 miliar dan Area 3 sebesar Rp 8 miliar.

Salah satu pendorong pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pembiayaan emas melalui produk Flexi Gold. Per April 2026, produk tersebut mencatat outstanding lebih dari Rp31 miliar atau meningkat lebih dari 1.236% secara year to date (YTD).

Di sisi lain, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) berada di level 0%. Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan, pertumbuhan pembiayaan konsumer menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih fleksibel dan terencana masih cukup tinggi, termasuk untuk kepemilikan emas secara bertahap.

“Pembiayaan konsumer saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Kami melihat minat masyarakat terhadap kepemilikan emas melalui skema cicilan terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir,” ujar Benadicto dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Selain mendorong pertumbuhan pembiayaan, segmen konsumer juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan perseroan. Pada April 2026, pendapatan konsumer mencapai Rp5,4 miliar atau tumbuh 12,28% dibandingkan bulan sebelumnya.

Ke depan, Bank Mega Syariah menyatakan akan terus memperkuat pembiayaan konsumer melalui pengembangan produk berbasis kebutuhan masyarakat serta memperluas akses layanan pembiayaan di berbagai wilayah.

“Kami akan terus memperkuat pertumbuhan pembiayaan konsumer secara sehat dan berkelanjutan, termasuk melalui pembiayaan emas syariah yang semakin diminati masyarakat,” kata Benadicto.

Secara keseluruhan, Bank Mega Syariah juga mencatat penguatan pada bisnis pembiayaan. Total pembiayaan yang disalurkan tercatat lebih dari Rp9,26 triliun atau tumbuh lebih dari 7,2% dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya sebesar Rp8,64 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan, pendapatan dari piutang meningkat menjadi lebih dari Rp118 miliar atau tumbuh 40,9% hingga kuartal I/2026. Sementara itu, pendapatan bagi hasil juga naik sekitar 4,7% menjadi lebih dari Rp114,73 miliar.

Hingga Maret 2026, Bank Mega Syariah membukukan laba sebelum pajak lebih dari Rp79,97 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari 51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja itu terutama ditopang oleh pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp191,60 miliar atau naik lebih dari 20%. (rn/jh)

Terapkan Clean Energy Day PLN IP Reduksi Emisi 4,1 Ton CO2e

BusinessUpdate – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatat perolehan reduksi emisi sebesar 4,1 ton CO2e atau 2,5 kg CO2e per pegawai melalui program Clean Energy Day (CED) 2026.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan program CED 2026 diikuti secara aktif sebanyak 2.214 pegawai.

“Penerapan electrifying lifestyle atau gaya hidup listrik di lingkungan kerja itu dilaksanakan pada 17 April, 24 April, dan 8 Mei 2026 melalui berbagai aksi nyata rendah emisi, seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, berjalan kaki, dan bersepeda menuju tempat kerja,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Selain dampak positif terhadap lingkungan, program ini juga menghasilkan efisiensi biaya energi sebesar Rp205 juta dan penghematan 16.699 liter BBM.

Bernadus mengatakan Clean Energy Day merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.

“Clean Energy Day bukan sekadar kampanye sesaat, tetapi bagian dari transformasi budaya perusahaan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Menurutnya, PLN IP terus mendorong implementasi transisi energi tidak hanya melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi juga melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi PLN Indonesia Power Ridho Hutomo menegaskan CED juga menjadi sarana penguatan budaya perusahaan yang sehat, adaptif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Ridho, program ini menunjukkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar. “Aktivitas seperti menggunakan transportasi publik, kendaraan listrik, atau bersepeda menuju kantor tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi pegawai,” ujarnya.

Tingginya antusiasme pegawai dalam program mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran insan perusahaan terhadap pentingnya gaya hidup rendah emisi sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda transisi energi nasional.

“PLN Indonesia Power akan terus mengembangkan berbagai program keberlanjutan berbasis partisipasi pegawai guna memperkuat implementasi electrifying lifestyle dan mendukung terciptanya ekosistem energi bersih di Indonesia,” pungkasnya. (pa/jh. Foto: Dok. PLN IP)

Hingga Maret 2026 Pembiayaan Griya BSI Sekitar Rp60 Triliun

BusinessUpdate – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI mencatat hingga Maret 2026, portofolio pembiayaan griya BSI mencapai sekitar Rp60 triliun dan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan pembiayaan konsumer.

Menurut perseroan pertumbuhan positif pada pembiayaan griya ini seiring membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hunian nasional.

Pada kuartal I/2026, kinerja BSI tetap solid dengan pertumbuhan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Hingga Maret 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp329 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen konsumer dan emas menjadi penyumbang terbesar dengan total pembiayaan mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59% secara tahunan (yoy).

Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Rasio Non Performing Financing (NPF) segmen konsumer berada pada level sehat di bawah 1,5%. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian perseroan dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, pembiayaan griya tetap menjadi salah satu fokus utama perseroan mengingat kebutuhan perumahan nasional yang masih tinggi serta potensi pertumbuhan pasar yang besar.

“Segmen griya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan konsumer BSI. Kami melihat kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar, khususnya untuk pembelian rumah pertama. Hal ini sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional,” ujar Erwan dalam siaran pers, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pertumbuhan pembiayaan griya didukung oleh berbagai keunggulan produk yang kompetitif. Beberapa di antaranya yakni angsuran tetap hingga akhir tenor, fasilitas free appraisal, special price pada developer rekanan terpilih, hadiah BSI Emas, serta berbagai program promo lainnya.

Selain memperkuat layanan pada segmen komersial, BSI juga terus mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga Maret 2026, portofolio FLPP BSI telah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun. Perseroan juga mencatat tren booking pembiayaan griya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, terutama untuk pembelian rumah pertama dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Permintaan pembiayaan juga berasal dari kebutuhan take over, renovasi rumah, serta kebutuhan hunian lainnya.

Saat ini, BSI berada pada posisi enam besar bank penyalur pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pembiayaan yang sehat. Perseroan optimistis sektor perumahan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar seiring dukungan kebijakan pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah serta prospek konsumsi domestik yang terus membaik. (ip/jh. Foto: Dok. BP Tapera)

Semen Baturaja Bagikan Dividen Tunai Sebesar Rp34,38 Miliar

BusinessUpdate – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp34,38 miliar atau setara Rp3,46 per lembar saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Nilai dividen itu setara 20% dari total laba bersih konsolidasian perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp171,92 miliar. Sementara sisa laba bersih sebesar 80% atau Rp 137,53 miliar dialokasikan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung agenda ekspansi bisnis SMBR ke depan.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya mengatakan, pembagian dividen menjadi bentuk apresiasi kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan sepanjang 2025.

“Perseroan berhasil menjaga momentum pertumbuhan dan profitabilitas sepanjang tahun 2025 melalui penguatan operational excellence, efisiensi biaya produksi, serta peningkatan daya saing di pasar,” ujar Suherman.

Menurutnya, pembagian dividen ini menjadi bentuk komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham sekaligus tetap menjaga ruang ekspansi bisnis ke depan.

SMBR membidik pertumbuhan volume penjualan seiring proyeksi kenaikan aktivitas infrastruktur dan properti di wilayah Sumatera bagian selatan. Untuk mencapai target itu, perusahaan berkomitmen menerapkan operational excellence berbasis industri hijau, termasuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif dan transformasi digital di seluruh lini produksi.

Perseroan menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya saing di tengah dinamika industri semen nasional. Dengan fundamental keuangan yang dinilai sehat dan dukungan pemangku kepentingan, SMBR menyatakan siap melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan demi menciptakan nilai jangka panjang bagi industri konstruksi nasional.

Selain penetapan penggunaan laba, RUPST juga menyepakati sejumlah langkah strategis, termasuk perubahan susunan pengurus SMBR dan penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) sekaligus memberi fleksibilitas bagi SMBR dalam menangkap peluang usaha baru di industri bahan bangunan.

Dalam RUPST itu, pemegang saham menyetujui pengangkatan Muhamad Alipudin sebagai Komisaris Utama menggantikan Inosentius Samsul. RUPST juga menyetujui pengangkatan Luthvie Arifin sebagai Komisaris Independen menggantikan Chowadja Sanova. (pa/jh. Foto: Dok. SMBR)

Pasang Kabel Internet di Tiang Listrik PLN Harus Izin

BusinessUpdate – PLN Watch meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan penyedia layanan internet yang memasang kabel dan perangkat jaringan di tiang listrik milik PLN tanpa izin resmi. Penggunaan tanpa izin menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan.

“Tiang listrik adalah aset strategis milik negara. Setiap pemanfaatan untuk kepentingan bisnis wajib memiliki izin dan memenuhi kewajiban administrasi serta finansial,” ujar Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Jika digunakan tanpa izin, maka negara kehilangan potensi pendapatan dan kewibawaan hukum dipertaruhkan. Tohom mengatakan praktik tersebut telah terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan keresahan masyarakat karena selain merugikan negara, juga berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Tohom mencontohkan sejumlah kasus yang ramai diberitakan media belakangan ini. Di Karangjeruk misalnya, warga mengeluhkan dugaan jaringan WiFi ilegal yang menumpang di tiang listrik.

Lalu di Rembang, pihak PLN memberikan klarifikasi terkait maraknya kabel internet yang menyesaki tiang listrik. Sementara di Panyabungan, PLN melalui ULP setempat melakukan penertiban kabel WiFi ilegal.

Kasus serupa juga mencuat di Pandeglang, Tanjungpinang, Lampung Selatan, hingga Batam, menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi fenomena nasional. Menurut Tohom, maraknya penggunaan tiang listrik tanpa izin menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup.

Ia menilai penertiban sebaiknya tidak bersifat sporadis, melainkan harus dilakukan melalui audit nasional yang melibatkan instansi terkait.

“Kalau dibiarkan, akan muncul persepsi bahwa aset negara bisa dimanfaatkan secara bebas tanpa aturan. Ini berbahaya. Negara harus hadir untuk memastikan setiap meter infrastruktur publik digunakan secara tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.

Ia menambahkan selain menimbulkan kesemrawutan visual, pemasangan kabel tanpa standar teknis yang jelas dapat meningkatkan risiko gangguan listrik, korsleting, dan kecelakaan kerja bagi petugas maupun masyarakat.

Tohom berpandangan bahwa transformasi digital Indonesia harus dibangun di atas fondasi kepatuhan hukum. Perusahaan yang telah mengikuti prosedur resmi tidak boleh dirugikan oleh pelaku usaha yang menghindari kewajiban.

“Persaingan yang sehat hanya akan terwujud jika seluruh pelaku usaha tunduk pada aturan yang sama. Tidak boleh ada model bisnis yang tumbuh dengan cara menumpang secara ilegal pada fasilitas milik negara,” ujarnya.

Ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital, BP BUMN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk berkoordinasi melakukan inventarisasi dan penertiban menyeluruh terhadap penggunaan tiang listrik di seluruh Indonesia. (rn/jh)

Buana Finance Bakal Masuk ke Bisnis Syariah, Garap Segmen B2B

BusinessUpdate – PT Buana Finance Tbk (BBLD) bakal masuk ke bisnis syariah dengan penambahan Unit Usaha Syariah (UUS) di Perseroan. Penambahan kegiatan usaha ini adalah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang diselenggarakan pada Senin (18/5/2026).

Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana mengatakan potensi pembiayaan berbasis syariah memiliki potensi yang sangat besar, mengingat hingga kini inklusi keuangan syariah baru 12%.

“Tapi opportunity-nya cukup besar karena kalau dilihat dari nasional itu Rp40 triliunan market-nya, sehingga kami ambil opportunity untuk mengembangkan Unit Usaha Syariah di sini,” ungkapnya dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Herman meneruskan, sejauh ini pihaknya masih menunggu izin dari regulator ihwal resminya pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ini berjalan lancar, UUS Buana Finance kemungkinan bisa beroperasi di sekitar kuartal III/2026.

Khusus untuk UUS, Buana Finance akan membidik segmen B2B atau business to business. Artinya, produk akan dipasarkan dari perusahaan kepada perusahaan lain, bukan perorangan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko dan kualitas pembiayaan tetap terjaga baik. “Sehingga margin yang kami sudah sepakati dengan pelanggan syariah itu adalah memang sudah disepakati dari awal. Harga perolehan plus margin, jadi marginnya itu juga terukur dan tidak seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang memang memberikan yang sangat tinggi. Kami memberikan tentunya realistis, relevan, dan juga terukur,” jelas Herman.

Adapun, produk utama yang akan fokus digarap di UUS Buana Finance adalah lini usaha yang belum banyak digarap pelaku lain. Jika perusahaan lain menjalankan skema murabahah dan mudharabah, pihaknya akan memprioritaskan pembiayaan perjalanan Umrah sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah jemaah yang nantinya berpotensi berlanjut ke ibadah Haji.

“Umrah ini kami akan bidik secara B2B, yang memang akan terjaga mitigasi risikonya karena memang dia sudah menduduki level yang cukup middle, kemudian dia punya service year-nya juga cukup waktunya misalnya sudah 5 tahun di perusahaan tersebut. Nah, tenornya juga yang kami berikan memang maksimal misalnya 1 atau 2 tahun dengan melihat skala daripada perusahaan tersebut,” jelas Herman.

Sementara itu, Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menekankan bahwa pembiayaan UUS ini nantinya akan berpusat di wilayah Jakarta terlebih dahulu. “Jadi, portofolio kami mungkin besarnya itu di Medan, Jambi, Pekanbaru. Sementara itu, yang pembiayaan Buana Finance untuk syariah akan berpusat di Jakarta dahulu,” kata Mariana.

Sebagai informasi, Buana Finance mencatat penyaluran pembiayaan baru sepanjang 2025 sebesar Rp3,11 triliun, sementara di segmen sewa pembiayaan dan anjak piutang sebesar Rp1,18 triliun. Kemudian, aset Perseroan tumbuh 7,72% secara tahunan (yoy) menjadi Rp512,22 miliar.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan piutang pembiayaan 7,05% menjadi Rp6,57 triliun. Kontribusi terbesar aset berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebesar 79,20%, diikuti piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang dengan kontribusi sebesar 12,71%.

Adapun, laba bersih perusahaan sepanjang 2025 tercatat sebesar 13,48 miliar. Kemudian, NPF-nya tercatat 3,12%, lebih tinggi dibandingkan 2024 yang sebesar 1,97%. (pa/jh. Foto: Dok. Buana Finance)

Jaga Distribusi BBM Pertamina Operasikan Kapal Tanker Halmahera

BusinessUpdate – PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan kapal tanker MT Pertamina Halmahera untuk menjaga distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional ke berbagai terminal energi di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia timur.

“MT Pertamina Halmahera memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Indonesia,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/5/2026).

MT Pertamina Halmahera merupakan kapal tanker kelas Suezmax dengan kapasitas besar, memiliki deadweight tonnage (DWT) sekitar 100.000–160.000 ton dan panjang kapal (length overall/LOA) mencapai sekitar 240 meter.

Kapal tersebut dirancang untuk mengangkut berbagai jenis BBM dalam satu pelayaran melalui sistem segregated cargo tank, serta dilengkapi teknologi keselamatan seperti inert gas system dan cargo monitoring system untuk memastikan operasional yang aman dan andal.

Dengan ukuran tersebut, MT Pertamina Halmahera setara dengan lebih dari dua lapangan sepak bola atau sekitar 60–70 mobil berjejer, menjadikannya salah satu kapal tanker besar yang beroperasi di perairan Indonesia.

Dalam satu kali pelayaran, kapal ini mampu mengangkut hingga sekitar 100.000–160.000 kiloliter BBM yang kemudian didistribusikan ke berbagai terminal energi di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur.

Kapasitas tersebut menjadikan MT Pertamina Halmahera sebagai salah satu armada strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan energi nasional. “Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal ini menjadi bagian dari sistem logistik energi yang bekerja memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai wilayah,” tutur Arif.

Sebagai negara kepulauan, distribusi energi Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam hal ini, kapal tanker berkapasitas besar memiliki peran penting sebagai penghubung antara terminal energi dan berbagai wilayah tujuan distribusi di seluruh Indonesia.

Nama “Halmahera” diambil dari salah satu pulau besar di Indonesia timur yang merepresentasikan konektivitas antarpulau serta peran strategis wilayah maritim Indonesia. Penamaan ini mencerminkan fungsi kapal sebagai penghubung distribusi energi ke berbagai wilayah Nusantara.

Pertamina Patra Niaga terus memperkuat keandalan armada laut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. “Kami berkomitmen memastikan distribusi energi berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya. (rn/jh. Foto: Dok. Pertamina)

Bank Mualamat dan NRA Group Luncurkan Layanan Pembiayaan Haji Khusus

BusinessUpdate – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan NRA Group meluncurkan layanan pembiayaan ProHajj Signature untuk membantu calon jamaah mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji khusus, termasuk biaya pendaftaran dan keberangkatan mulai dari US$8.500.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono menyatakan, layanan ini menerapkan skema pembiayaan dalam rupiah yang kemudian dikonversi ke dolar AS setelah pencairan hingga nasabah dinyatakan berangkat oleh NRA Group, sehingga dapat membantu nasabah memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.

“Pembiayaan dengan denominasi dolar AS menjadi salah satu keunggulan ProHajj Signature karena struktur biaya paket haji khusus umumnya menggunakan dolar AS,” ucap Imam Teguh Saptono di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Melalui skema tersebut, calon jamaah bisa memperoleh pembiayaan yang lebih stabil dan terukur, sehingga memberikan kepastian dalam persiapan ibadah ke Tanah Suci.

Ia menyampaikan, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan dalam menghadirkan solusi pembiayaan haji khusus yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Layanan ProHajj Signature menawarkan paket perencanaan ibadah haji khusus mencakup biaya pendaftaran dan keberangkatan mulai dari US$8.500 sesuai harga paket dari NRA Group.

Nasabah yang mendaftar lewat produk pembiayaan tersebut akan langsung memperoleh nomor porsi haji khusus pada tahun berjalan karena terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Estimasi waktu keberangkatan pun relatif lebih cepat dibandingkan haji reguler.

Menggunakan akad ijarah multijasa, ProHajj Signature menawarkan plafon pembiayaan mulai dari Rp135 juta dengan tenor hingga 96 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Muamalat dan NRA Group juga meluncurkan kartu debit visa co-branding bagi jamaah setia NRA Group agar dapat memanfaatkan beragam fitur unggulan dan promo eksklusif selama beribadah di Tanah Suci.

Jamaah bisa melakukan tarik tunai dengan pilihan menu Bahasa Indonesia pada sejumlah ATM di Arab Saudi maupun pembayaran secara nontunai di semua merchant pilihan berlogo VISA/Plus dengan metode dipped maupun contactless.

Selain itu, pemegang kartu debit eksklusif tersebut juga berpeluang memperoleh pengembalian dana (cashback) hingga 15% atau maksimal Rp200 ribu tanpa minimum pembelanjaan di Arab Saudi.

Saat ini, Bank Muamalat menguasai sekitar 59% pangsa pasar haji khusus di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan NRA Group, perseroan optimis dapat semakin memperluas akses pembiayaan haji khusus yang lebih mudah, terencana, dan bernilai tambah bagi masyarakat Indonesia. (pa/jh. Foto: Dok. Bank MuamalaT)